Oleh Muhammad Kazimi | Majelis Ekonomi Bisnis Pariwisata PDM Jakarta Selatan
DINAMIKA hubungan Indonesia dengan dolar Amerika Serikat dapat diumpamakan seperti sebuah opera sabun percintaan segitiga yang tak pernah berakhir. Indonesia selalu menegaskan kecintaan pada rupiah, membanggakannya sebagai representasi kedaulatan ekonomi, menjaganya sebagai mata uang nasional, dan menjadikannya simbol identitas bangsa. Namun di saat yang sama masyarakat masih saja terpikat mata uang Negeri Paman Sam.
Tanpa disadari, pola kebiasaan konsumsi masyarakat sebenarnya secara aktif memperkuat dominasi dolar. Lihat saja pusat-pusat perbelanjaan di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, dan Makassar. Deretan produk impor memenuhi etalase. Ponsel pintar, laptop, peralatan elektronik, kosmetik mewah, busana bermerek hingga layanan digital internasional yang umum digunakan masyarakat urban, yang mengharuskan pembayaran dengan dolar AS.
Nyata sudah bahwa kecintaan pada rupiah tak lebih dari jargon karena praktiknya masyarakat lebih memilih dolar, tak terkecuali para pejabatnya. Fenomena paradoks ini semakin jelas terlihat pada kelompok kelas menengah perkotaan. Ketika nilai tukar dolar menguat, banyak yang mengeluh soal dampak bagi ekonomi. Sayangnya keluhan itu berjalan beriringan dengan aktivitas belanja barang impor, berlangganan layanan digital global, melakukan perjalanan ke luar negeri, dan bahkan menjadikan aset berdenominasi dolar sebagai instrumen pelindung nilai kekayaan.
Tak heran kalau pelemahan rupiah secara instan dirasakan sebagai ancaman terhadap daya beli masyarakat. Namun sejatinya itu akibat kebergantungan pada barang dan komponen impor. Naiknya nilai tukar secara cepat berkonversi menjadi kenaikan biaya hidup.
Nah, data perdagangan menunjukkan bahwa pada 2025 nilai impor Indonesia sudah menembus lebih dari USD241 miliar. Angka ini memperlihatkan betapa erat hubungan ekonomi kita dengan pasar global. Dalam kondisi seperti itu, setiap kali dolar menguat, dampaknya hampir selalu terasa sampai ke dapur rumah tangga, ke biaya produksi pabrik, hingga ke harga barang yang terpajang di rak-rak toko.
Semangat soal kedaulatan ekonomi dan pentingnya mencintai produk dalam negeri tidak tercermin dalam kebiasaan konsumsi. Para pelaku UMKM misalnya, banyak yang masih bergantung pada bahan baku impor demi kelanjutan usahanya. Industri nasional pun masih membutuhkan mesin, komponen, dan teknologi yang didatangkan dari luar negeri. Sementara konsumen perkotaan mengistimewakan merek internasional dibandingkan produk lokal, soal kualitas urusan belakangan.
Di sinilah hubungan rupiah dan dolar menjadi menarik. Kita berharap rupiah kuat, stabil, dan berwibawa. Namun pada saat yang sama, kita terus menciptakan permintaan terhadap dolar melalui berbagai aktivitas ekonomi. Akibatnya, rupiah seperti diminta berdiri tegak sendirian, sementara lingkungan yang seharusnya menopangnya justru masih bergantung pada kekuatan mata uang lain.
Kekuatan mata uang tidak hanya lahir dari bank sentral atau kebijakan pemerintah. Kekuatan itu juga dibangun jutaan keputusan ekonomi yang dibuat masyarakat setiap hari. Permintaan terhadap mata uang sebuah negara produktif, inovatif, dan memiliki industri yang mampu bersaing di pasar global secara akan tumbuh secara alami. Orang lain membutuhkan mata uang tersebut karena mereka membutuhkan produk, teknologi, dan nilai tambah yang dihasilkan negara itu.
Sudahkah kita membangun sistem produksi yang cukup kuat untuk mengurangi ketergantungan pada impor? Sudahkah kita menciptakan produk dan layanan yang membuat dunia membutuhkan rupiah sebagaimana kita membutuhkan dolar? Barangkali di situlah letak inti persoalannya. (*)
