JAKARTAMU.COM | Program transmigrasi kembali diminati pemerintah daerah sebagai instrumen membuka wilayah terisolasi sekaligus membangun pusat pertumbuhan ekonomi. Sebanyak 61 bupati telah mengusulkan pembentukan kawasan transmigrasi baru di wilayahnya.
“Sudah ada 61 bupati mengusulkan kawasan transmigrasi karena mereka ingin menghadirkan pusat pertumbuhan ekonomi di daerahnya,” kata Viva Yoga Mauladi saat bertemu wartawan dan pegiat media sosial di Kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, 16 Maret 2026.
Menurut Viva, program transmigrasi tetap relevan dalam pembangunan nasional. Sejak dijalankan pada era Soekarno hingga pemerintahan Prabowo Subianto, program ini telah melahirkan 1.567 desa definitif, 466 kecamatan, serta 116 kabupaten/kota. Tiga provinsi—Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, dan Papua Selatan—juga berkembang dari kawasan transmigrasi. “Transmigrasi mampu mengubah lahan kosong menjadi kawasan produktif yang menopang aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat,” ujarnya.
Ia mencontohkan adanya kepala daerah yang mengusulkan transmigrasi untuk membuka akses wilayah terisolasi. Biaya perjalanan menuju daerah tersebut bahkan lebih mahal dibandingkan perjalanan ke Jakarta. “Usulan seperti itu sah, karena transmigrasi sekarang bersifat desentralistik atau bottom-up,” kata Viva.
Pemerintah daerah, lanjutnya, diberi ruang mengajukan kawasan transmigrasi dengan syarat utama menyediakan lahan yang bersih dan bebas sengketa. “Lahan harus clean and clear agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari,” tegasnya.
Kementerian Transmigrasi juga menggandeng kementerian lain untuk mendukung pembangunan kawasan. Salah satu rencana yang disiapkan adalah kerja sama dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Selain itu, pembinaan kawasan tetap dilakukan melalui pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan desa, rehabilitasi sekolah, fasilitas sanitasi, serta dukungan untuk sektor pertanian dan ekonomi lokal.
