JAKARTAMU.COM | Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan penerapan kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) pascalibur Lebaran tidak akan dimulai pada hari Rabu ini. Penegasan tersebut disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung guna memberikan kepastian hukum dan operasional bagi birokrasi di lingkup ibu kota.
“Secara prinsip, pemerintah DKI Jakarta akan mengikuti apa yang menjadi arahan dan juga peraturan yang dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah pusat,” ujar Pramono di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (30/3/2026).
Langkah ini diambil menyusul pengumuman pemerintah pusat mengenai pelonggaran jadwal masuk kerja bagi ASN untuk mengurai kepadatan arus balik Lebaran. Namun, untuk wilayah DKI Jakarta, terdapat penyesuaian spesifik agar pelayanan publik tetap berjalan optimal tanpa mengganggu ritme kerja yang telah dijadwalkan sebelumnya.
”Penerapan WFH di Jakarta dipastikan bukan dimulai hari Rabu. Kami telah melakukan koordinasi teknis untuk memastikan bahwa transisi dari masa libur ke masa kerja tetap terjaga produktivitasnya,” ujar Pramono Anung di Jakarta.
Mengurai Arus Balik
Kebijakan WFH yang diinisiasi pemerintah pusat pada dasarnya bersifat situasional dan selektif. Fokus utamanya adalah ASN yang melakukan perjalanan mudik antarprovinsi, sehingga risiko penumpukan kendaraan di gerbang-gerbang masuk Jakarta dapat diminimalisasi. Kendati demikian, Pramono menekankan bahwa bagi instansi yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat, kehadiran fisik tetap menjadi prioritas.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menginstruksikan setiap kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk memetakan personelnya. ASN yang tidak memiliki urgensi mudik atau yang sudah berada di Jakarta tetap diwajibkan berkantor seperti biasa guna menjamin roda pemerintahan tetap berputar.
Efektivitas Pelayanan Publik
Keputusan untuk tidak menyeragamkan WFH pada hari Rabu di Jakarta adalah langkah yang rasional. Sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan, Jakarta membutuhkan kepastian layanan di lapangan, terutama pada sektor transportasi, kebersihan, dan kesehatan pascalibur panjang.
”Sinergi antara kebijakan pusat dan daerah sangat krusial. Jakarta memiliki karakteristik beban kerja yang berbeda, sehingga diskresi yang diambil oleh Pemprov melalui arahan Sekretaris Kabinet adalah bentuk adaptasi yang diperlukan,” ungkapnya.
Di sisi lain, masyarakat diimbau untuk tetap memantau kanal informasi resmi mengenai jadwal operasional kantor-kantor pemerintahan. Pemerintah menjamin bahwa meskipun terdapat pengaturan pola kerja jarak jauh bagi sebagian ASN, standar pelayanan minimum (SPM) tidak akan menurun.
Hingga berita ini diturunkan, koordinasi antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus dilakukan guna memastikan transisi masa kerja pascalebaran ini berjalan tanpa kendala berarti.
