JAKARTAMU.COM | Surakarta, kota pasar dan keraton, sejak lama jadi gelanggang ideologi. Di Pasar Gede, perbincangan soal harga gabah bercampur dengan obrolan politik. Di gang sempit Kauman, pengajian malam merembes hingga ke ruang publik. Dakwah bukan semata urusan langgar dan mimbar, tapi juga sarana membentuk posisi sosial.
Lalu datang 1965. Prahara politik nasional menyapu Solo. Pemetaan ulang kekuasaan bukan hanya berlangsung di Jakarta, tapi juga di kampung-kampung kota budaya ini. Dari pengajian hingga organisasi kader, dakwah berubah: dari arena kompetisi partai menjadi instrumen mobilisasi moral yang dijinakkan Orde Baru.
Sebelum Prahara: Pluralitas yang Tegang
Awal 1960-an, wajah Islam di Surakarta dipenuhi keragaman. Tradisi pesantren NU berkelindan dengan modernisme Muhammadiyah. Sisa-sisa jaringan Masyumi yang dibubarkan Soekarno masih bergerak lewat organisasi sosial dan pendidikan. Dakwah menjadi ruang rekrutmen politik, kaderisasi, perebutan jamaah, hingga pencitraan elit lokal.
Di kampung Jagalan, misalnya, seorang kiai NU yang juga pedagang batik membuka pengajian malam selepas isya. Jamaahnya campur: buruh batik, sopir becak, dan pegawai keraton. Di sela tafsir Al-Fatihah, ia kerap menyelipkan kritik terhadap kebijakan ekonomi nasional.
Tak jauh, di sekolah Muhammadiyah Laweyan, guru-guru muda membentuk kelompok diskusi tentang Islam modern. Mereka menggemakan jargon rasionalitas dan tajdid, bersaing dalam menarik simpati siswa dan keluarga. “Solo adalah mosaik ideologi. Kaum tradisionalis, modernis, bahkan komunis hidup berdampingan dalam tensi yang kian meninggi,” tulis seorang peneliti UIN Sunan Kalijaga dalam Solo, Kelompok Islamis Lokal, dan Pergulatan Politik (2015).
Komunis bukan sekadar nama partai di kota ini. Jaringan buruh PKI menembus ruang sosial yang sama dengan organisasi keagamaan. Di pabrik gula Colomadu, panitia serikat buruh menggelar acara yang kerap beririsan waktunya dengan pengajian NU. Tak heran, benturan ideologi mudah menjalar.
1965: Dari Tragedi ke Rekonstruksi
Letupan G.30.S/PKI dan gelombang pembalasan pasca-September mengubah peta kekuasaan. Orde Baru menjadikan label “komunis” sebagai dalih untuk pembersihan. John Roosa dalam Pretext for Mass Murder (2006) mencatat, narasi resmi peristiwa ini dipakai untuk membenarkan represi sekaligus menata ulang legitimasi politik.
Di Solo, organisasi Islam mendapat angin. Seorang mantan aktivis Masyumi yang sempat mengajar di pesantren kecil di Banjarsari tiba-tiba diminta memimpin pengajian besar di masjid agung. “Kami diberi mimbar karena dianggap bisa menyejukkan massa,” kenangnya dalam wawancara arsip yang dimuat Pawarta Surakarta (1970).
Lembaga dakwah bermunculan, pengajian diorganisir dengan muatan anti-komunis. Sebuah riset di Jurnal Lembaran Sejarah UGM (2021) menyebut proses ini sebagai “institusionalisasi dakwah”—upaya meneguhkan agama sebagai benteng moral sekaligus legitimasi rezim baru.
Dua arus bergerak paralel. Pertama, ekspansi institusi keagamaan: pesantren diperkuat, madrasah tumbuh, dan lembaga dakwah terintegrasi dalam wacana pembangunan. Kedua, polarisasi: retorika anti-komunis dipakai untuk mengokohkan posisi tokoh Islam moderat sambil menyingkirkan aliran kiri.
Di kampung Baluwarti, seorang ibu rumah tangga mengenang bagaimana ia diminta ikut “pengajian wajib” setiap malam Jumat, di bawah pengawasan aparat kelurahan. “Isinya bukan hanya ayat, tapi juga cerita tentang bahaya komunis,” katanya kepada peneliti Jurnal IIM Surakarta (2020).
“Solo pasca-65 mengalami islamisasi simbolik. Agama tampil dominan di ruang publik, tapi keragaman politik tercekik,” tulis studi UGM. Konteks nasional—pembatasan partai, sensor pers, propaganda—mempermudah elite lokal memanfaatkan dakwah sebagai legitimasi moral.
Gelombang Puritan dan Friksi Baru
Namun peta baru itu tak homogen. Surakarta juga melahirkan tokoh-tokoh puritan dengan retorika keras, kadang anti-establishment. Walisongo Journal (2010) menyebut fenomena ini sebagai “akar puritanisme Jawa Tengah”: keresahan identitas yang berjumpa dengan ruang dakwah baru.
Awal 1980-an, sebuah mushala kecil di Serengan dikenal sebagai markas kelompok muda yang menolak segala bentuk budaya keraton. Mereka menyebut wayang sebagai “tahayul”, dan gamelan sebagai “bid’ah”. Friksi pun merebak, terutama ketika kelompok ini berhadapan dengan tradisi Islam kampung yang akrab dengan slametan dan kenduri.
Fenomena ini melahirkan dinamika ganda: dakwah memberi rasa aman bagi warga yang trauma, tapi juga menjadi kanal bagi retorika politik agama yang lebih kaku.
Dakwah Sebagai Adaptasi
Bila ditarik garis, dakwah di Surakarta pasca-1965 berfungsi ganda. Ia adalah mekanisme adaptasi—bagi negara, organisasi, dan masyarakat. Medium rekonstruksi moral, sarana stabilisasi politik.
“Dakwah memberi warga rasa aman, tapi sekaligus mengukuhkan garis pembatas siapa yang ‘aman’ dan siapa yang tersisih,” catat riset Dinamika Dakwah di Surakarta Pascagestapu (Jurnal IIM Surakarta, 2020).
Namun narasi dominan itu tidak menghapus resistensi. Pengajian kampung, tradisi pesantren, hingga gerakan muda menyimpan ruang alternatif. Studi terbaru di Defenders of Diversity (ResearchGate, 2023) menyoroti bagaimana generasi baru mencoba menegosiasikan warisan pasca-65, kadang menolak dikotomi ideologis yang diwariskan Orde Baru.
Surakarta adalah contoh bagaimana dakwah tak pernah steril dari politik. Dari prahara 1965 hingga rezim baru, ia menjadi arena adaptasi, kontrol, sekaligus ekspresi keresahan sosial. Sejarah kota ini menunjukkan: dakwah bisa jadi cermin moral, tapi juga alat legitimasi kuasa.
Bagi warga Solo, pengajian bukan hanya urusan ayat, tapi juga arena membaca zaman. (*)
