JAKARTAMU.COM | Negara Madani, yang belakangan kembali ramai diperbincangkan, pada hakikatnya sejalan dengan konsep Negara Pancasila. Pandangan itu disampaikan Prof. Dr. M. Din Syamsuddin dalam diskusi yang digelar Paramadina Institute for Ethics and Civilization (PIEC) di Hotel Ambhara, Jakarta, Jumat (12/9/2025).
Diskusi menghadirkan para pembicara yaitu Pipip A. Rifai Hasan, Ph.D., Direktur PIEC sekaligus dosen senior Universitas Paramadina, dan dipandu oleh Tia Rahmania, M.Psi.
Dalam acara yang diikuti sekitar 50 peserta itu, Din menyampaikan bahwa Negara Madani dapat dipahami sebagai perwujudan Negara Pancasila itu sendiri. “Negara Madani adalah Negara Pancasila, dan Negara Pancasila adalah Negara Madani itu sendiri,” ujarnya.
Menurut dia, istilah madani kerap disamakan dengan masyarakat madani yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai civil society. Istilah ini mula-mula dipopulerkan di Indonesia oleh Nurcholish Madjid pada dekade 1980-an, dan makin dikenal ketika Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menggunakannya dalam pidatonya pada Festival Istiqlal 1995. Ketika kemudian Anwar terpilih sebagai perdana menteri, ia mengaitkannya dengan konsep negara.
Lebih jauh, Din menjelaskan bahwa madani sering dikaitkan dengan sejarah lahirnya Madinah pada tahun 622, setelah Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekkah ke Yatsrib. Perubahan Yatsrib menjadi Madinah mencerminkan terbentuknya masyarakat yang majemuk berdasarkan agama dan suku. Dengan demikian, masyarakat madani bersifat inklusif.
Sebelum lahirnya Madinah, Nabi Muhammad SAW telah membangun komunitas ummah, yaitu kaum beriman yang menjunjung tinggi persamaan (al-musawah), keadilan (al-‘adalah), dan permusyawaratan (al-syura). Nilai-nilai ini kemudian dilengkapi dengan kebersamaan dan kerja sama dalam membangun kesejahteraan bersama.
Guru Besar Politik Islam Global FISIP UIN Jakarta itu juga menekankan bahwa wawasan madani dapat ditawarkan sebagai solusi dalam membentuk tata dunia baru yang damai, adil, dan sejahtera, berlandaskan etika. ”Pada titik inilah agama-agama dapat berkontribusi menggantikan tata dunia yang rusak, tak teratur, dan tak pasti dewasa ini,” kata Din.
Ia menilai, wawasan madani dapat diusulkan sebagai paradigma etika baru yang menjadi titik temu pandangan berbagai agama di dunia. Dengan kerangka itu, para cendekiawan Muslim diharapkan mampu merumuskannya secara konkret sehingga dapat dijalankan dalam kehidupan nyata untuk membangun dunia yang damai, makmur, dan berperadaban. (*)
