JAKARTAMU.COM | Indonesia mendapat dukungan penuh dari negara-negara Asia-Pasifik untuk dicalonkan sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2026. Nominasi itu akan diputuskan secara resmi dalam pertemuan Dewan HAM PBB pada 8 Januari 2026.
Kementerian Luar Negeri RI menyatakan pencalonan tersebut mencerminkan tingkat kepercayaan kawasan terhadap peran Indonesia di forum HAM global. “Penetapan ini mencerminkan kepercayaan negara-negara di kawasan Asia Pasifik terhadap peran dan kepemimpinan Indonesia dalam memajukan agenda HAM di tingkat global,” ujar Kemlu RI dalam pernyataan tertulis, Rabu (24/12/2025).
Apabila ditetapkan, Indonesia akan memimpin seluruh sidang dan proses internal Dewan HAM PBB dengan pendekatan objektif, inklusif, dan berimbang. Kemlu RI memastikan posisi Presiden Dewan HAM PBB akan dijalankan oleh Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Sidharto Suryodipuro.
Dukungan negara-negara Asia-Pasifik disebut berangkat dari rekam jejak Indonesia yang kerap berperan sebagai penghubung dalam isu-isu HAM serta konsisten mengangkat agenda kemanusiaan di berbagai kawasan. Kemlu RI juga menilai kepercayaan tersebut lahir dari posisi Indonesia sebagai negara berkembang yang independen dan tidak terikat pada kepentingan blok global mana pun.
“Terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB memperkuat profil diplomasi HAM Indonesia sekaligus menegaskan kepemimpinan Indonesia di tingkat internasional,” demikian pernyataan Kemlu RI.
Kepemimpinan Indonesia pada 2026 bertepatan dengan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB. Pemerintah RI menyatakan momentum tersebut akan digunakan untuk mendorong tata kelola HAM internasional yang lebih inklusif, konstruktif, serta berbasis dialog dan kerja sama.
Pemerintah juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh negara Asia-Pasifik atas dukungan yang diberikan. Indonesia menyatakan siap menjalankan mandat tersebut secara profesional dan transparan dalam kerangka kerja sama multilateral untuk pemajuan dan perlindungan HAM secara global.
Keketuaan Dewan HAM PBB ditetapkan melalui mekanisme rotasi kawasan. Kelompok Asia-Pasifik mendapat giliran memimpin badan tersebut pada 2026, sementara Indonesia saat ini tercatat sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2024–2026.
