DISKUSI tentang komunisme di Indonesia selalu hidup. Ada yang mendukung, ada pula yang menolak. Bagi umat Islam, posisi yang paling wajar adalah menolak ideologi ini. Tetapi penolakan tidak cukup hanya dengan slogan. Kita perlu memahami akar, sejarah, dan perkembangan komunisme agar bisa menghadapinya dengan tepat.
Sejak awal abad ke-20, komunisme sudah masuk ke Indonesia melalui gerakan politik dan serikat buruh. Setelah peristiwa 1965 dan bubarnya PKI, ideologi ini memang ditekan habis-habisan oleh Orde Baru. Namun setelah Orde Baru tumbang, muncul kembali berbagai wacana yang mencoba meluruskan atau bahkan membela PKI. Kini, di era media digital, wacana itu semakin mudah menyebar.
Banyak pihak menyebut gerakan itu sebagai “PKI Gaya Baru”. Namun jika pemahaman hanya sebatas tudingan bahwa PKI Gaya Baru suka memecah belah dan memusuhi Islam, analisis itu menjadi terlalu dangkal. Faktanya, sejarah Indonesia memperlihatkan bahwa politik pemecah belah terhadap umat Islam juga dilakukan oleh pemerintah sendiri. Kasus Komando Jihad, tuduhan terhadap Masyumi dan PSI dalam Malari, hingga peristiwa Tanjung Priok dan Talangsari menunjukkan bahwa negara pun pernah memainkan politik yang merugikan umat Islam.
Baca juga: Polisi dan Akar Sejarah yang Dilupakan
Salim Said dalam bukunya Dari Gestapu sampai Reformasi menulis bahwa pasca-1965, pihak gereja yang sebelumnya bersekutu dengan Islam untuk menumpas PKI, justru berbalik mendukung tentara. Tokoh Jesuit Peter Beek melihat masa depan Indonesia hanya akan dipimpin oleh dua kekuatan: Islam atau militer. Dalam logika itu, mereka lebih memilih tentara. Pengaruhnya dijalankan melalui berbagai jalur, termasuk organisasi kaderisasi dan lembaga riset seperti CSIS, yang kemudian dekat dengan pemerintah Orde Baru.
Ali Murtopo dan kawan-kawan dari militer menjadi mitra strategis kalangan Katolik untuk mengendalikan politik. Penolakan terhadap kebangkitan kembali Masyumi, lahirnya Parmusi, hingga penyempitan ruang politik Islam menjadi bagian dari strategi tersebut. Dengan demikian, melemahnya politik Islam tidak semata-mata karena PKI, tetapi juga akibat kolaborasi militer dan kelompok lain yang punya agenda sendiri.
Memasuki masa reformasi, kekuatan itu pun mengalami perubahan. Ketika Orde Baru runtuh, sebagian kelompok yang dulu dekat dengan tentara mulai mencari posisi baru. Ada yang mencoba merangkul kelompok Islam tertentu, ada pula yang mendekati kalangan muda yang punya garis keturunan atau simpati pada PKI. Di sisi lain, sejumlah perwira militer generasi baru seperti Susilo Bambang Yudhoyono atau Agus Wirahadikusumah menolak dikendalikan dan justru melakukan kritik terhadap warisan Orde Baru.
Dari sini kita melihat bahwa komunisme tidak bisa dipahami hanya sebagai ancaman dari luar. Ia juga selalu terkait dengan konfigurasi politik di dalam negeri: hubungan antara Islam, militer, kelompok kiri, dan kekuatan asing. Itulah sebabnya simplifikasi tentang “PKI Gaya Baru” justru bisa menyesatkan.
Baca juga: Bayang Merah di Delanggu
Karena itu, umat Islam perlu membangun cara berpikir yang lebih konseptual. Pemahaman tentang marxisme, sosialisme, dan berbagai variannya harus diperdalam. Amien Rais, misalnya, menjelaskan bahwa marxisme berkembang berbeda-beda di Rusia, Eropa, Amerika Latin, hingga Tiongkok. Di Indonesia, menurutnya, PKI di bawah Aidit menganut marxisme ortodoks tetapi dengan penyesuaian budaya Jawa. Peter Edman dalam bukunya Komunisme ala Aidit juga menggambarkan bagaimana PKI melakukan “Jawanisasi” komunisme, lebih mendekatkan diri pada kultur abangan daripada perjuangan kelas secara murni.
Di masa sekarang, wacana serupa kembali dimunculkan lewat buku, media, dan internet. Ada upaya membalik narasi sejarah, misalnya dengan menyebut G30S sebagai konflik internal Angkatan Darat, atau menggambarkan Aidit sebagai tokoh santri. Bahkan pemerintah melalui beberapa kebijakan dianggap memberi ruang bagi narasi korban PKI.
Sikap kita seharusnya tidak panik, tetapi juga tidak abai. Umat Islam perlu melawan wacana komunisme dengan cara yang cerdas. Caranya bukan dengan membenci secara membabi buta, melainkan dengan membangun pengetahuan, menyebarkan informasi yang benar, dan menguatkan media alternatif.
Partai pergerakan saat ini bukanlah serikat buruh atau surat kabar seperti di awal abad ke-20, melainkan media sosial. Di sinilah ruang utama perdebatan ideologi berlangsung. Kita harus masuk ke ruang itu dengan narasi yang kuat dan argumentasi yang jelas.
Pertarungan ideologi memang tidak bisa dihindari. Namun daripada terjebak pada simplifikasi, umat Islam perlu menghadapi wacana komunisme dengan pengetahuan, analisis, dan strategi komunikasi yang matang. Hanya dengan cara itu kita bisa menjaga agar sejarah tidak berulang dengan luka yang sama. (*)
