JAKARTAMU.COM | Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan gencatan senjata sementara antara Israel dan Lebanon selama 10 hari. Kesepakatan itu mulai berlaku Kamis pukul 17.00 waktu AS Timur atau tengah malam waktu Beirut.
Pengumuman disampaikan setelah komunikasi dengan Presiden Lebanon Joseph Aoun dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Trump menyebut kedua pihak sepakat menghentikan pertempuran sementara. “Kedua pemimpin setuju memulai gencatan senjata 10 hari,” tulisnya dalam sebuah unggahan di Truth Social, dikutip dari Al Mayadeen.
Pemerintah AS juga menyoroti pertemuan langsung pejabat Lebanon dan Israel di Washington awal pekan ini, yang disebut sebagai kontak pertama dalam lebih dari tiga dekade. Pertemuan itu melibatkan Menteri Luar Negeri Marco Rubio. Namun, narasi Rubio bahwa kesepakatan ini lahir dari mediasi Washington mendapat bantahan dari sejumlah analisis.
Mereka menyebut kesepakatan gencatan senjata ini justru menunjukkan tekanan Iran terhadap AS menjadi faktor kunci yang mendorong de-eskalasi. Teheran mengaitkan stabilitas kawasan dengan keamanan jalur pelayaran di Selat Hormuz dan menempatkannya sebagai bagian dari syarat gencatan senjata.
Pejabat Iran disebut menegaskan bahwa penghentian konflik tidak berdiri sendiri, melainkan terkait jaminan strategis yang lebih luas, termasuk akses maritim. Dalam kerangka itu, ancaman terhadap lalu lintas di Hormuz menjadi alat tawar yang memaksa pihak-pihak terkait bergerak menuju kesepakatan.
Anggota parlemen Hizbullah Hassan Fadlallah menyatakan kepatuhan terhadap gencatan senjata bergantung pada penghentian penuh serangan Israel. Sebab beberapa jam sebelum genjatan sejata diumumkan, Israel bahkan masih menyerang Lebanon yang menewaskan sedikitnya delapan warga sipil.
Data otoritas Lebanon mencatat korban tewas akibat serangan Israel mencapai 2.196 orang, dengan lebih dari 7.000 lainnya terluka. Serangan terbaru di Ghaziyeh dilaporkan menewaskan sedikitnya delapan warga sipil dan melukai puluhan lainnya, sementara tim penyelamat masih mencari korban di bawah reruntuhan.
Sementara di dalam negeri Lebanon sendiri, dukungan terhadap gencatan senjata belum solid. Analis keamanan Ali Rizk menyebut adanya perpecahan politik tajam dari elite politik setempat. Ketua parlemen Nabih Berri, yang memiliki basis kuat di kalangan Syiah, tetap sejalan dengan Hizbullah dalam menolak negosiasi dengan Israel.
Pembicaraan di Washington juga memunculkan kekhawatiran di Lebanon karena memuat isu pelucutan senjata Hizbullah. Agenda itu dinilai sebagian pihak sebagai tekanan politik terhadap kelompok tersebut, bukan sekadar upaya menghentikan konflik.
