Oleh Dzulfikar Arifuddin, S.T., M.T.*)
KETEGANGAN geopolitik global terkini kembali menegaskan posisi energi fosil, khususnya minyak dan gas, sebagai titik paling sensitif dalam sistem ekonomi dunia. Lonjakan harga minyak akibat konflik di kawasan Timur Tengah menunjukkan satu realitas yang tidak bisa dihindari, bahwa negara yang bergantung pada energi impor akan selalu berada dalam posisi rentan, termasuk Indonesia.
Data Kementerian ESDM menunjukkan bahwa konsumsi BBM nasional berada pada kisaran 500–530 juta barel per tahun, dengan sektor transportasi sebagai pengguna terbesar yang menyerap lebih dari 50 persen atau sekitar 276 juta barel per tahun. Ketergantungan terhadap impor minyak dan LPG membuat setiap gejolak global langsung menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), memperbesar subsidi, dan meningkatkan biaya hidup masyarakat.
Dampaknya tidak berhenti pada angka makro. Pengaruhnya menjalar ke sektor transportasi, logistik, industri, hingga dapur rumah tangga. Dalam lingkup ini, seruan penghematan energi merupakan langkah awal yang tepat. Akan tetapi, himbauan semata perlu direspons secara tepat oleh seluruh sektor terkait. Yang dibutuhkan adalah transformasi cara konsumsi energi secara sistemis.
Masalah Struktur Konsumsi
Sebagaimana disampaikan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, struktur konsumsi energi nasional memperlihatkan konsentrasi penggunaan bahan bakar minyak di sektor transportasi yang mencapai 52 persen. Angka tersebut disusul oleh sektor industri sebesar 180,9 juta barel atau 34 persen, ketenagalistrikan 42,5 juta barel atau 8 persen, serta sektor penerbangan sebesar 31,9 juta barel atau 6 persen.
Dengan demikian, sektor transportasi menjadi pengguna terbesar BBM nasional, diikuti oleh industri dan logistik. Sementara itu, konsumsi gas bumi didominasi oleh sektor industri dan pembangkit listrik, dengan tren permintaan yang terus meningkat. Artinya, lebih dari 70 persen konsumsi energi nasional terkonsentrasi pada dua sektor utama, yakni transportasi serta industri dan logistik.
Persoalan yang muncul tidak hanya terkait besaran konsumsi, melainkan juga pola penggunaan yang belum efisien. Dominasi kendaraan pribadi dengan tingkat okupansi rendah, kemacetan kronis, distribusi logistik yang belum optimal, serta praktik empty backhaul menunjukkan bahwa sebagian besar energi terbuang bukan karena kebutuhan, melainkan akibat sistem yang tidak efisien.
Low Hanging Fruit
Dalam setiap krisis, selalu ada dua pilihan: menunggu solusi besar yang kompleks atau memulai dari langkah sederhana yang dampaknya nyata. Dalam konteks energi Indonesia saat ini, pendekatan kedua justru menjadi kunci.
Efisiensi energi tidak selalu harus dimulai dari investasi besar atau teknologi canggih. Sebagian besar potensi penghematan justru berada pada hal-hal yang sering diabaikan, seperti perilaku, pola kerja, dan sistem operasional sehari-hari. Inilah yang disebut sebagai low hanging fruit, yakni langkah cepat, berbiaya rendah, namun berdampak signifikan.
Pada sektor transportasi, sebagai penyerap lebih dari separuh konsumsi BBM nasional, potensi efisiensi paling besar sekaligus paling cepat direalisasikan. Permasalahan utamanya bukan semata jumlah kendaraan, melainkan pola penggunaannya yang belum efisien. Fenomena satu mobil satu orang di kota-kota besar mencerminkan rendahnya tingkat okupansi kendaraan. Kondisi ini diperparah oleh kemacetan kronis yang membuat konsumsi BBM meningkat akibat waktu terbuang di jalan.
Dalam situasi tersebut, penerapan kerja hibrida lintas sektor dapat menjadi instrumen kebijakan energi. Pengurangan mobilitas harian satu hingga dua hari per minggu berpotensi menekan konsumsi BBM secara langsung. Praktik berbagi kendaraan atau carpooling juga memiliki dampak signifikan secara agregat karena menurunkan konsumsi energi per individu.
Selain itu, implementasi micro-transit atau shuttle commuter terjadwal berbasis aplikasi menjadi solusi rasional untuk menekan konsumsi BBM tanpa mengorbankan kenyamanan. Satu unit armada shuttle mampu mengangkut hingga 15 penumpang sekaligus, sehingga penggunaan energi per kapita dapat ditekan secara signifikan. Dengan dukungan sistem berbasis aplikasi, rute dan jadwal dapat dioptimalkan, mengurangi kemacetan, dan meningkatkan efisiensi lalu lintas secara keseluruhan.
Pengaturan jam kerja yang lebih fleksibel juga berperan penting dalam mendistribusikan waktu aktivitas sehingga puncak kemacetan dapat ditekan. Kombinasi langkah-langkah tersebut berpotensi menghasilkan penghematan sekitar 5–10 persen di sektor transportasi.
Pada sektor logistik dan distribusi, inefisiensi sering kali tidak terlihat secara langsung, namun berdampak besar. Praktik empty backhaul, yakni truk yang kembali tanpa muatan setelah pengiriman, menjadi salah satu sumber pemborosan energi. Setiap perjalanan kosong berarti energi terbuang tanpa nilai ekonomi.
Optimalisasi rute distribusi berbasis data menjadi langkah awal yang penting. Perencanaan rute yang lebih cerdas mampu menekan jarak tempuh dan waktu perjalanan. Konsolidasi muatan dari berbagai sumber dalam satu perjalanan juga meningkatkan efisiensi penggunaan armada. Langkah-langkah ini memerlukan perubahan cara berpikir dan koordinasi antarpelaku, dengan potensi efisiensi konsumsi BBM mencapai 10–20 persen.
Pada sektor rumah tangga dan UMKM, konsumsi energi secara agregat memberikan dampak besar karena jumlahnya yang masif. Penggunaan LPG yang tidak efisien sering terjadi akibat instalasi yang kurang baik, kebocoran, atau peralatan memasak yang tidak optimal. Perbaikan sederhana seperti pengecekan rutin, penggunaan kompor yang efisien, dan pengaturan pola memasak dapat menghasilkan penghematan yang signifikan.
Di sektor UMKM, khususnya kuliner, konsumsi gas cenderung lebih intensif. Modernisasi peralatan dapur, pengaturan proses produksi, dan pemeliharaan rutin menjadi langkah praktis untuk meningkatkan efisiensi. Selain itu, peralihan ke kompor listrik atau induksi semakin relevan dengan dukungan program konversi dan insentif. Kompor listrik memiliki efisiensi termal lebih tinggi dibanding LPG, sehingga energi yang digunakan lebih tepat guna dan minim terbuang. Langkah ini juga berkontribusi pada pengurangan impor LPG dan penguatan ketahanan energi nasional.
Secara keseluruhan, efisiensi di sektor rumah tangga dan UMKM berpotensi menekan konsumsi gas sebesar 10–20 persen.
Langkah-langkah tersebut mungkin terlihat kecil secara individual, namun dalam skala nasional dampaknya sangat besar. Keunggulannya terletak pada kemudahan implementasi, kebutuhan biaya yang relatif rendah, serta dampak yang dapat dirasakan dalam waktu singkat.
Dalam situasi krisis energi global, kecepatan menjadi faktor penting. Indonesia membutuhkan kombinasi antara langkah cepat dan strategi jangka panjang. Low hanging fruit berfungsi sebagai pintu masuk menuju transformasi energi yang lebih luas melalui langkah-langkah yang konsisten dan kolektif.
Lebih Besar dari yang Dibayangkan
Pembahasan efisiensi energi sering berhenti pada imbauan normatif tanpa menunjukkan dampak ekonomi secara konkret. Padahal, efisiensi energi merupakan instrumen ekonomi makro yang sangat kuat.
Dengan konsumsi BBM nasional sekitar 520 juta barel per tahun, efisiensi kecil dalam persentase menghasilkan dampak besar secara absolut. Pada sektor transportasi, efisiensi 5–10 persen dari konsumsi sekitar 276 juta barel menghasilkan penghematan antara 13,8 hingga 27,6 juta barel per tahun. Penghematan ini berarti penurunan kebutuhan impor serta berkurangnya tekanan terhadap subsidi energi.
Pada sektor logistik dan industri, dengan konsumsi sekitar 150–180 juta barel, efisiensi 5–10 persen menghasilkan penghematan tambahan sebesar 8 hingga 18 juta barel. Sementara itu, kebijakan substitusi melalui biofuel, seperti peningkatan campuran biodiesel dari B35 menuju B40 hingga B50, berpotensi menggantikan 20 hingga 30 juta barel per tahun.
Secara keseluruhan, potensi penghematan mencapai 40 hingga 75 juta barel per tahun atau sekitar 8–15 persen dari konsumsi nasional. Dengan asumsi harga minyak sebesar USD 80 per barel, penghematan tersebut setara dengan USD 3,2 hingga 6 miliar per tahun atau sekitar Rp50 hingga Rp95 triliun. Jika ditambah efisiensi sektor gas, total dampak ekonomi dapat mencapai Rp65 hingga Rp125 triliun per tahun.
Mengapa Ini Penting Sekarang?
Dalam situasi krisis global, efisiensi energi berubah menjadi kebutuhan mendesak. Negara dengan tingkat efisiensi rendah akan menanggung beban lebih besar dalam bentuk subsidi, inflasi, dan tekanan ekonomi. Sebaliknya, negara yang mampu menekan konsumsi memiliki ruang kebijakan yang lebih luas.
Efisiensi energi menghadirkan cadangan tersembunyi dalam bentuk inefisiensi yang dapat dihilangkan. Potensi ini tidak berasal dari sumber daya alam, melainkan dari perbaikan cara penggunaan energi.
Efisiensi energi menciptakan efek berantai yang luas. Penurunan konsumsi BBM dan LPG mengurangi beban subsidi negara serta memperbaiki neraca perdagangan melalui pengurangan impor. Efisiensi juga berkontribusi pada stabilisasi inflasi dengan menekan biaya logistik dan produksi.
Di tingkat rumah tangga dan UMKM, pengeluaran energi yang lebih rendah meningkatkan daya beli masyarakat. Dalam skala nasional, hal ini memperkuat konsumsi domestik sebagai penggerak utama ekonomi. Selain itu, ruang fiskal negara menjadi lebih longgar sehingga pemerintah dapat mengalokasikan anggaran ke sektor strategis.
Efisiensi energi tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan mendasar. Struktur energi Indonesia masih didominasi oleh bahan bakar fosil, sehingga ketergantungan terhadap impor tetap menjadi sumber kerentanan. Selama struktur ini tidak berubah, gejolak global akan terus berdampak langsung pada perekonomian nasional.
Dari Ketergantungan ke Kedaulatan
Transformasi energi merupakan keharusan untuk mengurangi ketergantungan tersebut. Langkah strategis meliputi pengembangan energi surya melalui PLTS, optimalisasi panas bumi sebagai sumber energi baseload, penguatan bioenergi, serta elektrifikasi transportasi.
Konversi LPG ke listrik melalui penggunaan kompor induksi juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan efisiensi energi rumah tangga. Di sektor industri, modernisasi teknologi dan pemanfaatan energi sisa dapat menekan konsumsi tanpa mengurangi produktivitas.
Transformasi ini berfungsi sebagai strategi ekonomi, fiskal, dan geopolitik untuk memperkuat kedaulatan energi nasional. Perubahan berskala luas memerlukan kebijakan yang mampu mengubah struktur insentif.
Reformasi subsidi energi diperlukan agar lebih tepat sasaran tanpa mendorong pemborosan. Insentif untuk energi terbarukan menjadi penting untuk mendorong investasi dan percepatan transisi. Regulasi efisiensi energi harus diterapkan secara sistematis pada kendaraan, peralatan, dan industri.
Digitalisasi konsumsi energi melalui sistem pengukuran yang akurat memungkinkan pengelolaan yang lebih efektif. Di sektor transportasi dan logistik, penguatan sistem yang terintegrasi menjadi kunci untuk menekan konsumsi energi secara struktural.
Krisis energi global saat ini merupakan peringatan sekaligus peluang bagi Indonesia. Ketergantungan terhadap energi fosil dan impor menghadirkan risiko nyata, namun juga membuka ruang untuk melakukan transformasi menuju sistem energi yang lebih efisien dan mandiri.
Indonesia memiliki prasyarat untuk melakukan perubahan tersebut, mulai dari sumber daya hingga kapasitas kebijakan. Momentum ini menentukan arah masa depan energi nasional, apakah tetap berada dalam pola lama atau bergerak menuju kedaulatan energi. Ketahanan energi tidak ditentukan oleh kelimpahan, tetapi oleh efisiensi dan keberanian untuk bertransformasi. (*)
*)Wakil Sekretaris Jenderal PP IKA ITS 2024–2028 | Sekretaris Dewan Pakar IKA ITS PW Jakarta Raya 2023–2027 | Co-Founder Centre for Energy and Innovation Technology Studies (CENITS)
