JAKARTAMU.COM | Kiai Kusen, SAg, MA, PhD melontarkan kritik bernada canda dalam Pelatihan Dakwah Kultural yang digelar Lembaga Dakwah Komunitas PWM DKI Jakarta di Aula Djuanda, Kramat Raya 49, Jakarta Pusat, Minggu (14/12/2025).
”Dari awal saya menyimak panitia maupun moderator mengajak bernyanyi supaya acara ini tidak membosankan. Saya langsung bisa menduga, besar kemungkinan mubalig-mubalig Muhammadiyah jika berdakwah membosankan,” kata tokoh yang akrab disapa Kiai Cepu itu.
Dia menyampaikan pandangannya dengan nada santai sekaligus tajam. Ia dikenal sebagai budayawan, filsuf, penulis, dan Wakil Ketua Lembaga Seni dan Budaya PP Muhammadiyah yang selama ini aktif mendorong perjumpaan Islam dengan seni serta kebudayaan lokal sebagai medium dakwah.
Dalam paparannya, Kiai Cepu menegaskan bahwa Muhammadiyah sejak awal berdiri adalah gerakan dakwah, bukan gerakan fikih. Soal fikih, menurutnya, telah memiliki landasan yang mapan di Muhammadiyah. Tantangan utama para dai, mubaligh, dan ustaz justru terletak pada kemampuan membaca manusia dan kebudayaannya. Karena itu, ia mendorong pendalaman antropologi dakwah, psikologi dakwah, dan sosiologi dakwah agar pesan Islam sampai dengan cara yang tepat.
Ia juga mengingatkan pentingnya membedakan Muhammadiyah sebagai organisasi dengan individu-individu yang berada di dalamnya. Muhammadiyah, kata dia, bersifat kontekstual dan senantiasa menjawab persoalan sesuai zamannya. Jika masih ada mubalig yang berdakwah secara kaku dan tekstual, Kiai Cepu menyarankan agar mereka kembali mengikuti proses penguatan ideologis seperti Baitul Arqam.
Dalam konteks praktik keagamaan, Kiai Cepu menyinggung soal tahlilan. Ia menyatakan tahlilan dapat dilakukan di lingkungan Muhammadiyah karena termasuk ibadah umum, bukan ibadah khusus. Ibadah umum, menurutnya, memiliki ruang pengembangan, berbeda dengan ibadah khusus yang tidak boleh diubah-ubah.
Ia menjelaskan bahwa tahlilan merupakan hasil akulturasi budaya yang telah diislamkan. Di dalamnya terdapat pembacaan Al-Qur’an, tahlil, tahmid, serta doa bagi orang yang telah wafat. Islam, ujar Kiai Cepu, tidak pernah berdiri terpisah dari budaya. Ia mencontohkan proses islamisasi budaya yang dilakukan para wali, termasuk Sunan Bonang, dalam mengubah tradisi masyarakat Hindu-Buddha menjadi tradisi masyarakat Islam.
Untuk memperjelas argumennya, Kiai Cepu mengangkat contoh praktik akikah. Ia menjelaskan bahwa tradisi penyembelihan hewan saat kelahiran anak telah dikenal pada masa jahiliah. Rasulullah tidak menghapus seluruh tradisi tersebut, melainkan mengambil unsur yang sejalan dengan nilai Islam. Praktik mengusap kepala bayi dengan darah hewan diganti dengan minyak wangi, sementara penyembelihan hewan tetap dipertahankan sebagai akikah.
Menurutnya, di situlah letak islamisasi budaya: tradisi yang sebelumnya disakralkan diubah substansinya dan diarahkan menjadi bagian dari ajaran Islam.
Pendekatan inilah, lanjut Kiai Cepu, yang membedakan Muhammadiyah dengan kelompok Salafi dalam memandang musik. Salafi menilai musik haram dari substansinya, sehingga seluruh turunannya ikut dihukumi haram. Muhammadiyah memandang musik berdasarkan illat atau dampaknya. Hukumnya ditentukan oleh konteks, bukan oleh bentuk semata.
Kiai Cepu juga menyinggung perkembangan fikih kebudayaan dalam tubuh Muhammadiyah yang semakin memperoleh ruang sejak Muktamar ke-48 Muhammadiyah di Solo. Muktamar tersebut menghasilkan tujuh agenda prioritas Muhammadiyah 2022–2027, dengan salah satu fokus pada penguatan dan perluasan dakwah di tingkat akar rumput.
Ia mengutip pandangan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, bahwa pendekatan dakwah perlu menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat. Karena itu, simbol-simbol Muhammadiyah perlu dihadirkan di tingkat grassroot agar mudah dikenali, diingat, dan dipahami oleh umat.
