“MUHAMMADIYAH, semakin lama saya semakin mencintainya.”
Demikianlah sepotong kalimat Bung Karno, sebulan sebelum meletusnya peristiwa G30S, tepatnya pada Agustus 1965.
Pernyataan itu disampaikan Presiden pertama Republik Indonesia tersebut pada acara pemberian gelar “Bung Karno Pengayom Agung Muhammadiyah” di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ketika itu, rektornya adalah Mayor Jenderal Sucipto, S.H. Sementara Pimpinan Pusat Muhammadiyah diketuai KH A. Badawi.
Pada masa itu, situasi politik Indonesia pada 1960–1966 sedang memanas, dan ketegangannya meluas ke berbagai bidang. Masyumi membubarkan diri; PSI dibubarkan; Murba menyusul dibubarkan pada Januari 1965. Putusan pemerintah itu dijatuhkan setelah Wakil Perdana Menteri III Chairul Saleh membocorkan informasi tentang langkah PKI yang mencurigakan dan berpotensi melakukan gerakan tertentu.
Tuntutan PKI untuk membubarkan HMI terus menggelinding. Mereka menganggap HMI sebagai “Darul Islam-nya Masyumi.”
Dalam situasi politik yang meruncing di tengah persaingan paling tajam dalam konfigurasi Nasakom, Muhammadiyah diklasifikasikan sebagai organisasi sosial politik (orsospol). Berbeda dengan beberapa partai seperti PNI dan NU, Muhammadiyah tampaknya dianggap tidak terlalu penting oleh PKI. PNI telah digarap habis-habisan, NU bersikap defensif, dan TNI pun semakin waspada.
Muhammadiyah juga memiliki wakil di DPR Gotong Royong (DPR-GR) yang dibentuk Presiden Sukarno pada 1960, setelah DPR hasil Pemilu 1955 dibubarkan. HM Yunus Anis, Sarjono, dan KH Ahmad Badawi ditunjuk oleh Presiden Sukarno sebagai anggota DPR-GR. Sementara itu, Marzuki Yatim, KH Farid Ma’ruf, dan Mulyadi Djojo Martono masing-masing menjabat sebagai deputi menteri, Menteri Urusan Haji, dan Menteri Sosial.
NU tentu memiliki jumlah wakil yang lebih banyak, khususnya di Kementerian Agama. Bersama PSII dan Perti, NU serta Muhammadiyah menjaga “gawang” politik Islam yang dikategorikan sebagai kekuatan A (Agama/Islam) dalam kombinasi Nasakom.
Muhammadiyah masuk ke legislatif dengan sebutan mewakili golongan agama di bawah sayap Sekber Golkar, bersama unsur buruh, tani, militer, dan pemuda. Pada 1966, Pemuda Muhammadiyah berhasil menempatkan Lukman Harun sebagai wakil Muhammadiyah.
Pada 1968, perwakilan Muhammadiyah, HMI, dan organisasi Islam modernis lainnya mendirikan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) yang diikhtiarkan sebagai reinkarnasi Masyumi. Namun, upaya ini dijegal habis-habisan oleh militer melalui Opsus yang dipimpin Ali Murtopo dan kawan-kawan atas perintah Jenderal Soeharto, yang saat itu menjabat Ketua Presidium Kabinet setelah PKI dibubarkan pada 12 Maret 1966.
Muhammadiyah memang piawai. Dalam situasi apa pun, ia cepat beradaptasi sambil memantau arah kompas politik. Namun perlu dicatat, Muhammadiyah tidak pernah menjadi partai politik, sekalipun “terpaksa” menerima kategori organisasi sosial politik pada masa-masa genting yang melanda negeri ini. (*)
