JAKARTA, LIRANEWS.COM | Pemerintah Indonesia bersiap mengikuti proses tender internasional yang digelar Pemerintah Arab Saudi untuk mengembangkan kawasan al-Hindawiah di Makkah menjadi Kampung Haji Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menargetkan proyek ini menjadi tonggak sejarah bagi jamaah haji asal Indonesia.
Tender resmi dijadwalkan berlangsung pada 30 Oktober 2025 dan diikuti lebih dari 90 entitas dari berbagai negara. Indonesia akan berpartisipasi melalui Badan Pengelola Investasi (Danantara) di bawah koordinasi Menteri Investasi Rosan Roeslani. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2025, Danantara menjadi lembaga pengampu utama bersama sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama, dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
“Insya Allah nanti tanggal 30 Oktober, kita akan mengikuti proses lelang yang akan diikuti oleh lebih dari 90 entitas. Prosesnya di bawah kendali Pak Rosan Roeslani sebagai Kepala Danantara dan Menteri Investasi,” kata Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak, dikutip Senin (27/10/2025).
Lahan yang ditawarkan berada di kawasan al-Hindawiyah, sekitar 2,5 kilometer dari Masjidil Haram, dengan luas 84 hektare. Lokasi ini berdampingan dengan proyek besar Masar, yang tengah dikembangkan Pemerintah Arab Saudi sebagai kawasan modern dengan infrastruktur transportasi baru, termasuk jalur MRT menuju Masjidil Haram. Jika proyek Masar selesai bersamaan dengan rencana Kampung Haji, jarak tempuh ke Masjidil Haram bisa hanya 15 menit.
Presiden Prabowo menyebut, Arab Saudi untuk pertama kalinya membuka kesempatan bagi negara asing untuk memiliki lahan di Makkah. “Untuk pertama kali dalam sejarah, pemerintah Arab Saudi setuju pembangunan Kampung Indonesia di kota Mekkah. Undang-undangnya bahkan diubah khusus untuk kita,” ujar Prabowo dalam sebuah pidato yang dikutip dari Detiknews.
Menurut Dahnil, jika Indonesia gagal memenangkan tender di al-Hindawiah, pemerintah telah menyiapkan opsi lain berupa lokasi-lokasi lebih kecil dan terpisah di sekitar Makkah. Beberapa di antaranya merupakan hotel atau kawasan komersial yang dapat dikonversi menjadi hunian jamaah Indonesia.
Secara konseptual, Kampung Haji Indonesia dirancang sebagai kawasan terpadu yang menyediakan akomodasi, logistik, dan layanan kesehatan bagi jamaah haji Indonesia dengan pengelolaan langsung oleh pemerintah Indonesia. Presiden Prabowo berharap langkah ini menjadi dasar peningkatan kualitas pelayanan haji sekaligus mempererat hubungan bilateral dengan Arab Saudi.
Berpotensi Turunkan Biaya Haji
Pemerintah meyakini kehadiran Kampung Haji Indonesia akan menekan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) secara bertahap. Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menjelaskan, jika kawasan ini mampu menampung jamaah dalam satu area, pengelolaan logistik dan akomodasi akan jauh lebih efisien.
“Kalau kampung haji bisa melokalisir sekitar 200 ribu orang di satu lokasi, itu bisa mengurangi biaya haji,” katanya seperti dikutip Antara (27/10/2025).
Perhitungan awal pemerintah menunjukkan efisiensi bisa mencapai Rp886 ribu per jamaah, terutama dari sektor transportasi lokal, sewa hotel, dan distribusi konsumsi. Data ini diungkap dalam laporan Merdeka.com (26/10/2025) dan diperkuat penjelasan Setneg.go.id bahwa proyek ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk menekan biaya haji tanpa mengurangi kualitas pelayanan.
Kajian Pusat Penelitian DPR RI (Isu Sepekan III/2025) menyebutkan, kepemilikan dan pengelolaan aset sendiri di Makkah akan menurunkan ketergantungan pada penyedia layanan lokal yang selama ini menjadi penyumbang utama tingginya biaya haji. Penghematan juga muncul dari skala ekonomi: pembelian bahan makanan massal, pemusatan transportasi, dan manajemen logistik satu pintu.
Meski demikian, sejumlah pengamat mengingatkan agar pengelolaan proyek dilakukan transparan. Sebab ada potensi risiko pembengkakan biaya pembangunan kampung haji. Faktor eksternal seperti kurs rupiah terhadap riyal Saudi, inflasi harga akomodasi, serta waktu operasional kampung yang baru ditargetkan mulai 2028, juga dinilai akan menentukan besar kecilnya dampak penghematan biaya.
