JAKARTAMU.COM | Pelaku gerakan zakat nasional berkumpul di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Rabu (9/4/2026). Pertemuan ini menjadi ruang bertukar gagasan untuk mengoptimalkan potensi zakat yang dinilai masih sangat besar. Fokus pembahasan mengarah pada strategi penghimpunan dan efektivitas distribusi.
Forum silaturahmi yang diinisiasi Lazismu, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), dan Kementerian Agama menghadirkan sejumlah lembaga amil zakat nasional dalam agenda halal bihalal bertema “Fundraising 1447 H Bersama Gerakan Zakat Menguatkan Indonesia”. Diskusi menyoroti pentingnya menjadikan capaian zakat tidak berhenti pada angka, tetapi berdampak langsung pada kesejahteraan penerima manfaat.
Pimpinan Baznas RI, Rizaludin Kurniawan, mengatakan besaran potensi zakat nasional terus menjadi perhatian berbagai pihak. “Potensi zakat nasional sangat besar, bahkan mendekati Rp1.000 triliun,” ujarnya.
Ia menjelaskan, angka tersebut berasal dari berbagai kajian yang dilakukan oleh lembaga seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Menurut dia, diperlukan metode yang lebih terukur untuk mendapatkan angka riil potensi zakat.
“Jika dilakukan sensus, biayanya bisa mencapai Rp20 miliar,” kata Rizal.
Rizal menilai besarnya potensi tersebut harus diikuti dengan perencanaan yang matang, mulai dari strategi penghimpunan hingga kesiapan sumber daya amil. “Yang penting bukan hanya angkanya, tetapi strategi program dan kualitas pengelolanya,” ucapnya.
Ia menambahkan, pemetaan potensi perlu disusun dalam beberapa skenario capaian agar target yang ditetapkan lebih realistis. “Perlu ada potensi maksimum, menengah, dan minimum yang bisa dicapai,” katanya.
Bendahara Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Hilman Latief, menilai pencatatan potensi zakat merupakan langkah penting untuk memperkuat perencanaan. Ia mengacu pada riset yang pernah dilakukannya pada 2017.
“Waktu itu potensi di Muhammadiyah hampir Rp470 miliar, sementara penghimpunan Lazismu baru sekitar Rp70 miliar,” ujarnya.
Hilman menyebut proyeksi tersebut baru tercapai beberapa tahun kemudian. Ia menilai perhatian ke depan perlu diarahkan pada aspek distribusi agar zakat memberi kontribusi nyata bagi pembangunan.
“Fokus berikutnya adalah bagaimana distribusinya dirancang,” kata Hilman.
Ia menjelaskan, selama ini ukuran keberhasilan masih bertumpu pada angka penghimpunan, sementara dampak program belum terukur secara sistematis. “Dampaknya belum dirumuskan menjadi temuan kontribusi,” ujarnya.
Hilman menambahkan, pengembangan konsep seperti fikih Sustainable Development Goals (SDGs) perlu ditindaklanjuti dalam bentuk strategi yang operasional. “Kita perlu desain besar agar zakat memberi hasil yang terukur,” katanya.
Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama, Waryono Abdul Ghofur, menilai kolaborasi antarlembaga menjadi kunci untuk mencapai pengelolaan zakat yang lebih efektif. “Kita harus jalan bersama dan belajar dari praktik yang sudah ada,” ujarnya.
Ia menyebut Muhammadiyah sebagai salah satu rujukan dalam pengembangan gerakan filantropi. “Gerakan filantropi Muhammadiyah sudah berjalan lama dan memberi manfaat nyata,” katanya.
Waryono juga menyoroti perlunya pembaruan regulasi zakat agar sesuai dengan perkembangan. Ia membuka ruang masukan dari berbagai lembaga untuk penyusunan kebijakan yang lebih adaptif. “Undang-undang zakat perlu disusun dengan pendekatan terbuka,” ujarnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya validasi data dalam penyaluran dana sosial. Berdasarkan pembelajaran dari Bappenas, ketidaktepatan penyaluran anggaran sosial masih cukup besar. “Potensi ketidaktepatan bisa mencapai Rp70 triliun dalam setahun,” kata Waryono.
Menurut dia, pembaruan dan akurasi data menjadi syarat agar program zakat tepat sasaran. “Data harus terus diperbarui dan diverifikasi,” ujarnya.
