PETANG ini, Rabu, 11 Februari 2026, saya berangkat ke Yogyakarta, menemui seorang kawan lama: Garin Nugroho. “Kamu ini selalu ingat saya ketika lagi susah.” Perkataan Garin itu masih terngiang sampai sekarang, meski kenyataannya tidak selalu demikian.
Undangan darinya kerap datang pada momentum-momentum penting. Dia meminta saya datang saat akan menyampaikan Pidato Kebudayaan 2025 di Taman Ismail Marzuki. Begitu pula ketika ia mempresentasikan film dan buku kumpulan tulisannya tentang film dan kebudayaan.
Hubungan kami bermula jauh sebelum itu. Kami sama-sama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Garin menyelesaikan studi Sarjana Hukum di FHUI angkatan 1982. Saya masuk fakultas itu pada usia 26 tahun. Garin masih 22 tahun, setelah tiga tahun lebih dulu menempuh pendidikan di Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta—kini Institut Kesenian Jakarta. Kami masuk kelas kuliah sore hari, sehingga dijuluki “Ansor” alias Anak Sore di kampus.
Baca juga: Garin: Saatnya Kebudayaan Menjadi Panglima Bersama Ekonomi dan Politik
Dinamika keakraban tumbuh sejak masih berkampus di Rawamangun hingga pindah ke Depok. Ada lingkar kecil yang kami sebut Geng Tambra. Anggotanya Zainun Ahmadi, Dony Lumban Tobing, Djajusman, Garin Nugroho, Subowo Djoko Widodo, saya—Joko Sumpeno—dan Saleh Bafadal. Nama lain tercatat, termasuk Ikhsanudin Norsyi dan Andi Asrun, yang kerap mampir ke Jalan Tambra 12, Rawamangun, Jakarta Timur.
Dalam geng itu saya dianggap paling bodoh. Memang ada benarnya. Tujuh tahun saya menuntaskan kuliah di FHUI, sambil bekerja sebagai reporter Majalah Hukum Forum Keadilan.
Di sana, saya beruntung ditempa langsung oleh Karni Ilyas, Panda Nababan, Zainal Abdi, dan Wina Armada. Bekal saya bekerja itu adalah pelatihan jurnalistik di Majalah Hukum dan Pembangunan FHUI pada 1986–1988. Saat itu dekan FHUI adalah Prof. Marjono Reksodiputro.
Soal Advokat dan Guru
Meski sambil bekerja, saya menyelesaikan studi lebih dahulu ketimbang Garin. Setelah yudisium pada Oktober 1989, saya mengikuti wisuda Februari 1990. Tetapi itu bukan karena saya lebih cerdas. Waktu itu Garin sibuk dengan dunia film. Saya sempat bekerja di Kantor Pos sebelum sepenuhnya menjadi wartawan pada 1988–1992.
Baca juga: Rapor Merah Indonesia, Garin: Mampukah Pemerintah Berkoalisi dengan Rakyat?
Setelah saya lulus, hubungan kami tak terputus. Garin sering menelepon, sekadar meminta saya datang ke rumahnya di Jalan Rajawali, Bintaro Sektor 9, atau bertemu di Yogyakarta. Kadang di Cilandak Town Square, kadang di Gramedia Blok M. Banyak cerita tersimpan, sebagian harus tetap menjadi ruang pribadinya. Dari pertemanan itu saya mendapat pelajaran, juga pernah menerima kuasa pekerjaan hukum darinya.
Tentang profesi advokat yang saya jalani, ia pernah berkomentar, “Sepertinya kamu nggak cocok jadi lawyer, Jok. Kamu lebih cocok jadi guru.” Lalu ia tertawa kecil, “Lucu juga ya, kamu memang guru tapi nggak punya sekolahan dan muridmu nggak terdaftar.” Ucapan itu dilontarkan pada 1998, awal Reformasi. Saat itu ia meminta saya membantu mengurus lembaga swadaya masyarakat untuk Pemilu 1999. Sementara saya waktu itu justru sedang terlibat di sebuah partai politik, yang pada 2009 menawarkan Garin posisi Ketua Bidang Seni dan Budaya. Dia menolak karena merasa tak leluasa jika berpartai.
Kini Garin menjelma manusia yang bekerja dalam bidang kebudayaan dengan kemerdekaannya sendiri. Proyek datang silih berganti, seakan kebudayaan terus mencarinya. Saya kerap merenung: banyak orang sibuk mencari pekerjaan, tetapi ada orang yang justru “dikejar” pekerjaan. Mungkin perbedaannya terletak pada keberanian untuk merdeka—tidak sekadar menghamba, melainkan memanusiakan diri dan lingkungannya.
Pertemuan demi pertemuan dengan Garin selalu mengingatkan saya pada masa kuliah sore, pada Jalan Tambra, pada percakapan panjang tentang hukum, film, dan hidup. Setiap kali ke Yogyakarta, rasanya seperti membuka kembali lembar lama yang tak pernah benar-benar usai. (*)
