JAKARTAMU.COM | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) lagi-lagi memperoleh kepercayaan publik. Ini bisa dilihat dari tingkat kepuasan masyarakat terhadap Kemendikdasmen yang mencapai 89,8 persen dalam survei nasional Pusat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Universitas Indonesia (P3M–UI). Angka ini menempatkan Kemendikdasmen sebagai kementerian dengan citra kinerja terbaik di tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka.
Kepala P3M–UI, Prof. Dr. Wahyu Sulistiadi, menyebut riset tersebut sebagai wujud kontribusi akademik untuk menilai kebijakan publik secara objektif. “Universitas tidak hanya berfungsi sebagai penghasil ilmu, tetapi juga harus mampu menjadi mitra kritis dan konstruktif bagi pemerintah dalam menilai kebijakan publik, termasuk di bidang pendidikan,” ujarnya dalam kegiatan Diskusi Terbuka P3M–UI di Depok, 23 Oktober 2025.
Survei yang dilaksanakan pada 7–17 Oktober 2025 melibatkan 1.200 responden di 38 provinsi. Peneliti Senior P3M–UI, Dr. Prima Ariestonandri, menjelaskan bahwa tingkat pengenalan publik terhadap berbagai program unggulan Kemendikdasmen berada pada kisaran 59,3 persen hingga 77,7 persen. “Tiga program yang paling dikenal masyarakat adalah Program Wajib Belajar 13 Tahun (77,7 persen), Program Digitalisasi Pembelajaran (75,8 persen), dan Sistem Penerimaan Murid Baru (75,0 persen),” paparnya.
Dari sisi pelaksanaan, publik menilai program-program tersebut berjalan baik dan sangat baik. “Sebanyak 96,0 hingga 98,7 persen responden menilai implementasinya telah berjalan baik,” lanjut Prima. Lebih dari 96 persen masyarakat juga meyakini program unggulan Kemendikdasmen berdampak langsung terhadap peningkatan mutu proses pembelajaran, kemajuan masyarakat daerah, serta perkembangan pendidikan nasional.
Pandangan ini diperkuat hasil survei lain yang dirilis IndoStrategi Research Intelligence pada Oktober 2025. Lembaga tersebut menempatkan Kemendikdasmen di posisi teratas dengan skor 3,35 pada skala 1–5, di atas Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Agama. Hasil serupa juga muncul dalam survei Strategic and Political Insight Network (SPIN) yang menempatkan Menteri Abdul Mu’ti sebagai menteri dengan kinerja terbaik, dengan tingkat kepuasan publik mencapai 67,5 persen.
Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi UI, Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, yang hadir sebagai pembicara dalam diskusi panel, menilai bahwa konsistensi koordinasi antarlevel pemerintahan menjadi kunci. “Sejak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah, urusan pendidikan dasar dan menengah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Keberhasilan Kemendikdasmen sangat bergantung pada efektivitas koordinasi dan dukungan daerah,” katanya.
Temuan berbagai lembaga survei menunjukkan tren yang sama: publik menilai kebijakan pendidikan dasar dan menengah lebih terukur dan dirasakan manfaatnya secara langsung. Bagi kalangan akademisi, hasil ini menjadi dasar untuk mendorong kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) di sektor pendidikan.
