BANDUNG, JAKARTAMU.COM | Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah (UM) Bandung Afif Muhammad menilai politik di Indonesia pernah dipersepsikan sebagai arena yang sarat praktik buruk dan tertutup bagi umat Islam. Pandangan itu tumbuh dari pengalaman sejarah ketika keterlibatan politik kerap berujung pada tekanan dan penyingkiran.
“Kaum muslimin saat itu mayoritas secara jumlah, tetapi minoritas dalam politik, ekonomi, budaya, dan sektor lainnya,” kata Afif dalam kuliah umum bertajuk Politik dan Gen Z di Auditorium KH Ahmad Dahlan, Rabu (14/1/2026).
Afif menjelaskan, pada dekade 1970–1980-an umat Islam menghadapi pembatasan ruang gerak yang ketat. Aktivitas politik mereka diawasi, sementara keberpihakan penguasa nyaris tidak ada. Kaum muslimin juga sering dicurigai membawa agenda pendirian negara Islam dan mengganti Pancasila, sehingga posisi mereka semakin terpinggirkan.
Menurut Afif, kondisi tersebut membuat umat Islam, termasuk kalangan santri, tidak memiliki posisi sebagai subjek politik. Mereka lebih sering menjadi objek kebijakan tanpa kesempatan ikut menentukan arah kekuasaan. Ia menyebut hampir mustahil membayangkan santri dapat menjadi anggota legislatif, kepala daerah, apalagi presiden, karena akses politik dibatasi secara sistematis.
Tekanan itu, lanjut Afif, tidak hanya terjadi di ranah kekuasaan, tetapi juga merembet ke kehidupan keagamaan. Aktivitas dakwah harus melalui izin aparat, dan materi ceramah diawasi. Ia mengaku pernah mengalami langsung pembatalan jadwal khutbah Idulfitri di sebuah kampus karena dinilai mengandung muatan politik.
Afif menuturkan perubahan mulai terasa ketika umat Islam masuk secara aktif ke arena politik, membentuk partai, berpartisipasi dalam pemilihan umum, dan terlibat dalam pengambilan kebijakan publik. Terpilihnya Abdurrahman Wahid sebagai presiden serta hadirnya banyak tokoh Islam, termasuk dari Muhammadiyah, dalam pemerintahan menjadi penanda terbukanya ruang tersebut.
Ia pun mengingatkan generasi muda agar tidak menjauhi politik hanya karena stigma korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. “Tidak semua yang berpolitik pasti korupsi. Anak-anak muda perlu hadir agar politik bergerak ke arah yang lebih sehat,” ujarnya.
