SEJARAH berputar cepat meninggalkan jejak berdarah di tubuh republik muda. September 1948, suara tembakan dibawah langit Surakarta yang muram pada menutup perjalanan hidup Amir Sjarifoeddin Harahap, mantan perdana menteri yang pernah menjadi pilar republik. Peristiwa ini terjadi sehari sebelum Belanda menyerbu Yogyakarta, lalu menangkap Soekarno, Hatta, serta sejumlah menteri kabinet.
Amir Sjarifoeddin lahir di Medan, 1907. Ia menempuh pendidikan hukum di Batavia dan sempat belajar di Belanda. Dalam Amir Sjarifoeddin and the Origins of the Indonesian Revolution (McVey, 1965), Amir digambarkan sebagai intelektual flamboyan: berbahasa Belanda, Jerman, dan Inggris; aktif di gerakan pemuda Kristen, lalu merapat ke sosialisme.
Amir tampil di garis depan revolusi. Ia menjadi Menteri Penerangan dalam kabinet pertama, lalu memimpin kabinet sendiri pada Juli 1947. Tapi posisinya rapuh. Perjanjian Renville yang ia tandatangani dianggap terlalu kompromistis. Dukungan politik menguap, dan Amir digantikan Hatta pada Januari 1948.
Setelah lengser, Amir bergabung dengan Front Demokrasi Rakyat (FDR), aliansi kiri yang dipimpin Musso, tokoh komunis senior yang baru pulang dari Moskow. Musso membawa gagasan “Jalan Baru untuk Republik Indonesia”. Ia menyatukan buruh, tani, dan tentara dalam satu blok revolusioner (lihat Ruth McVey, The Rise of Indonesian Communism, 1965).
Amir menempatkan diri sebagai pemimpin politik sipil di belakang gerakan ini. Ia bersama Suripno, Setiadjit, Maruto Darusman, dan tokoh lokal seperti Kusno (Residen Semarang) mengorganisir pemogokan buruh serta manuver politik untuk menekan kabinet Hatta.
Madiun, September 1948
Klimaks terjadi ketika bentrokan militer pecah di Madiun. Pemerintah menyebutnya pemberontakan PKI, sementara kalangan kiri menafsirkan sebagai konflik internal TNI akibat kebijakan rasionalisasi. Musso, Amir, dan kawan-kawan dituding hendak merebut kekuasaan.
Sejarawan George Kahin dalam Nationalism and Revolution in Indonesia (1952) menulis, peristiwa Madiun adalah titik balik: Soekarno dan Hatta berhasil menggalang dukungan luas dengan menyerukan rakyat memilih republik atau komunis.
Pasukan Divisi Siliwangi yang baru hijrah dari Jawa Barat bergerak cepat. Musso tewas ditembak di Sumoroto, jenazahnya dibakar di alun-alun Ponorogo. Amir ditangkap hidup-hidup, lalu dibawa ke Surakarta.
Tepatnya pada 18 September 1948, Amir bersama Setiadjit, Suripno, Maruto Darusman, Kusno, dr. Wiroreno (Kepala RSU Pati), dan beberapa aktivis buruh dieksekusi mati pasukan Kolonel Gatot Subroto di Ngaliyan, Karanganyar.
Kesaksian tentang detik-detik akhir Amir terekam dalam arsip militer dan catatan sejarawan. M.C. Ricklefs dalam A History of Modern Indonesia (2001) menyebut eksekusi itu “simbol pemutusan hubungan republik dengan sayap kiri yang pernah menjadi bagian dari perjuangan kemerdekaan.”
Alimin melarikan diri, begitu pula Sarjono. Tokoh-tokoh muda seperti Aidit, Nyoto, Lukman, Sudisman, dan Sakirman menyelamatkan diri. Dari tangan merekalah PKI bangkit kembali pada awal 1950-an.
Herbert Feith dalam The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia (1962) menyebut fase ini sebagai “generasi kedua PKI”. Ini lebih pragmatis, berorientasi parlementer, tetapi tetap menyimpan api radikalisme.
Amir, tokoh yang pernah mengendalikan kabinet republik, terhapus dari panggung. Namanya nyaris tak disebut dalam buku teks sekolah, kalah oleh narasi besar tentang “pengkhianatan Madiun”.
Dua Wajah
Sejarah menampilkan dua wajah Amir yang sangat kontras. Negarawan yang menandatangani Renville, dan pemberontak yang dihukum mati. Dari seorang intelektual Kristen yang memeluk sosialisme, menjadi perdana menteri, lalu dieksekusi oleh bangsanya sendiri.
Seperti ditulis Benedict Anderson dalam Java in a Time of Revolution (1972), tragedi Amir memperlihatkan betapa revolusi Indonesia bukan garis lurus, melainkan medan penuh intrik, kompromi, dan darah.
Eksekusi Amir Sjarifoeddin adalah drama yang menutup satu bab revolusi, tetapi sekaligus membuka jalan bagi bab lain: kebangkitan PKI di era Aidit, dan tragedi yang lebih besar pada 1965. (*)
