PALEMBANG, JAKARTAMU.COM | Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan melakukan operasi tangkap tangan terhadap seorang anggota DPRD Kabupaten Muara Enim terkait dugaan penerimaan gratifikasi dari proyek pengembangan jaringan Irigasi Ataran Air Lemutu di Kecamatan Tanjung Agung. Nilai uang yang diduga diterima mencapai Rp1,6 miliar dari total kontrak proyek sebesar Rp7 miliar.
Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Ketut Sumedana mengatakan penindakan dilakukan terhadap dua orang berinisial KT selaku anggota DPRD Muara Enim dan RA yang merupakan anaknya. Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka.
“Mereka diduga menerima hadiah atau janji atau gratifikasi terkait kegiatan pengembangan jaringan Irigasi Ataran Air Lemutu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim,” kata Ketut dalam konferensi pers di Palembang, Rabu (18/2/2026).
Baca juga: OTT KPK Jaring Wali Kota Madiun dan Bupati Pati
Penyidik Kejati Sumatera Selatan kemudian melakukan penggeledahan di tiga lokasi. Lokasi tersebut meliputi rumah KT di Perumahan Hunian Sederhana Greencity Blok Q5 Desa Muara Lawai, rumah KT di Blok Q6 kawasan yang sama, serta rumah saksi MH di Jalan Pramuka 4 RT 1 RW 7 Kelurahan Pasar II, Kecamatan Muara Enim.
Menurut Ketut, hingga saat ini penyidik telah memeriksa sepuluh orang saksi. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan aliran uang sekitar Rp1,6 miliar yang bersumber dari proyek tersebut.
“Tim penyidik telah memeriksa sepuluh orang saksi dan menemukan uang sekitar Rp1,6 miliar yang berasal dari proyek itu,” ujarnya.
Baca juga: KPK OTT Kanwil Pajak Jakarta Utara, Boyong Delapan Orang dan Uang Ratusan Juta
Dari hasil penggeledahan, penyidik menyita satu unit mobil Toyota Alphard warna putih dengan nomor polisi B 2451 KYR, sejumlah dokumen, telepon seluler, serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara.
Kejati Sumatera Selatan menyatakan penyidikan masih terus berjalan. Penyidik membuka kemungkinan untuk memeriksa pihak pemerintah daerah, termasuk Bupati Muara Enim.
“Perkara ini akan terus dikembangkan dan tidak menutup kemungkinan dilakukan pemeriksaan terhadap pihak pemerintah daerah, termasuk Bupati Muara Enim,” kata Ketut.
