JAKARTAMU.COM | Majelis Pakar Iran mengumumkan Ayatollah Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei sebagai Pemimpin Revolusi Islam Iran yang ketiga. Keputusan tersebut diambil setelah proses pembahasan lebih dari sepekan menyusul wafatnya Ayatollah Seyyed Ali Khamenei.
“Dengan suara yang menentukan, Majelis Pakar memilih Ayatollah Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei sebagai pemimpin ketiga dari sistem Republik Islam Iran,” demikian pernyataan resmi lembaga tersebut yang disampaikan pada Minggu (8/3/2026) malam, saat masyarakat Iran menjalankan salat tarawih Ramadan di berbagai masjid.
Pengumuman itu menandai berakhirnya proses seleksi yang dilakukan Majelis Pakar, lembaga ulama yang memiliki kewenangan konstitusional untuk memilih Pemimpin Tertinggi Republik Islam Iran. Mojtaba Khamenei menggantikan ayahnya, Ayatollah Ali Khamenei, yang memimpin Iran selama 37 tahun sejak wafatnya pendiri Revolusi Islam, Ayatollah Ruhollah Khomeini.
Ayatollah Mojtaba Khamenei lahir pada 1969 di kota suci Mashhad. Ia merupakan putra kedua Ayatollah Ali Khamenei. Masa remajanya dihabiskan di Teheran dan ia menyelesaikan pendidikan menengah di Sekolah Alavi, salah satu lembaga pendidikan yang dikenal melahirkan banyak tokoh intelektual dan politik di Iran.
Pada usia 17 tahun, ketika Perang Iran–Irak berlangsung, Mojtaba Khamenei menjadi sukarelawan di garis depan. Ia bergabung dengan Batalyon Habib ibn Mazaher dari Divisi Mohammad Rasulollah ke-27 yang berbasis di Teheran. Pengalaman militer tersebut disebut membentuk pandangannya tentang Revolusi Islam dan peran negara dalam mempertahankan kedaulatan.
Setelah perang berakhir, pada 1989 ia pindah ke kota suci Qom untuk melanjutkan pendidikan agama di seminari. Ia sempat kembali ke Teheran pada awal 1990-an untuk melanjutkan studi, sebelum kembali lagi ke Qom guna menyelesaikan pendidikan tingkat tinggi dalam bidang fikih dan ushul fikih di bawah bimbingan sejumlah ulama senior.
Pada 1997 Mojtaba Khamenei menikah dengan Zahra Haddad Adel. Pasangan ini memiliki tiga anak, yakni Mohammad Bagher, Mohammad Amin, dan Fatemeh. Menurut laporan media Iran, Zahra Haddad Adel meninggal pada 28 Februari dalam serangan militer yang dikaitkan dengan operasi Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.
Di lingkungan seminari Qom, Mojtaba Khamenei dikenal sebagai pengajar dan peneliti di bidang yurisprudensi Islam. Kuliah-kuliahnya menarik banyak mahasiswa dan disebut menjadi salah satu kelas dengan jumlah peserta terbesar di seminari tersebut.
Sejumlah ulama di Qom menyebutnya memiliki pendekatan metodologis yang kuat dalam kajian fikih, ushul fikih, dan ilmu hadis. Karya akademiknya turut membahas persoalan keagamaan dan sosial yang berkembang di Iran.
Selain kegiatan akademik, ia juga mendukung pendirian lembaga pendidikan dan pusat kajian hukum Islam untuk menyiapkan generasi ulama berikutnya. Mojtaba Khamenei juga terlibat dalam berbagai program sosial dan pendidikan yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Dalam lingkup pemerintahan, ia selama bertahun-tahun disebut membantu Ayatollah Ali Khamenei dalam berbagai urusan kenegaraan. Sebagai salah satu penasihat, ia mengikuti sejumlah konsultasi dengan pejabat senior Republik Islam Iran.
Ia juga memiliki hubungan dengan sejumlah tokoh yang berafiliasi dengan kelompok yang dikenal sebagai Poros Perlawanan di kawasan Timur Tengah. Mojtaba Khamenei diketahui memiliki hubungan dekat dengan pemimpin Hizbullah Lebanon, Sayyed Hassan Nasrallah, serta pernah berinteraksi dengan komandan militer Iran Jenderal Qasem Soleimani yang tewas pada 2020.
Meski demikian, Mojtaba Khamenei dikenal menjaga profil publik yang rendah dan jarang tampil di ruang politik terbuka. Sikap tersebut membuatnya tetap berada di lingkup keagamaan dan akademik selama bertahun-tahun.
Penunjukannya sebagai Pemimpin Baru Revolusi Islam Iran membuat Amerika Serikat dan Israel semakin gerah. Sebab bukan dia yang dimaui Presiden AS Donald Trump dan PM Benjamin Netanyahu melalui perang terbuka yang dimulai 28 Februari lalu. Tampilnya Mojtaba yang diikuti sumpah setia para pejabat Iran dinilai makin menjauhkan target perubahan rezim agar Iran lebih mudah dijinakkan demi “kepentingan nasional” AS dan Israel.
