DENPASAR, JAKARTAMU.COM | Badan Narkotika Nasional (BNN) memeriksa urine 53 pegawai Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi (BPPMT) Denpasar, Bali, pada 31 Juli 2025 lalu. Kegiatan ini merupakan bagian dari sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungan Kementerian Transmigrasi (Kementrans).
Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi hadir dalam kegiatan tersebut. Ia disambut Kepala BPPMT Efi Sumarliningsih dan Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNN Provinsi Bali, Kombes I Made Sinar Subawa.
Menurut Viva Yoga, pemeriksaan serupa dilakukan secara bertahap di lingkungan Kementrans, dimulai dari kantor pusat, dilanjutkan dengan balai di Denpasar, dan akan diteruskan ke unit-unit lain seperti di Yogyakarta. Ini dilakukan dalam rangka menjaga integritas pegawai Kementrans sebagai pelayan publik yang sehat dan bebas dari narkotika.
“Bayangkan jika aparatur sipil negara terpengaruh narkotika. Itu akan menimbulkan persoalan serius,” ujarnya.
Penyalahgunaan narkotika, kata Viva, tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga berkonsekuensi terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan negara. Di sejumlah negara di Amerika Latin, narkotika memicu konflik bersenjata. ”Geng-geng narkotika bertarung karena perputaran uang yang besar, dan hasilnya dipakai untuk membiayai kekerasan,” katanya.
Ia juga menyoroti metode pembayaran yang makin sulit dilacak, seperti penggunaan mata uang kripto. Menurutnya, BNN perlu didukung dengan perangkat yang mampu mendeteksi transaksi semacam ini. Di Bali, Viva Yoga menyebut terdapat 72 desa dalam kategori waspada dan 173 desa dalam kategori siaga terhadap ancaman narkotika. Karena itu, menurutnya, peran BNN harus diperkuat, termasuk melalui kegiatan seperti di BPPMT Denpasar.
“Kalau BNN menjalankan tugasnya di mana saja, termasuk di sini, wajib kita dukung,” tegasnya.
