ISTILAH “Gestok” dan “G30S” masih menyisakan perdebatan panjang dalam ingatan bangsa. Gestok—akronim dari Gerakan Satu Oktober—lahir dari mulut Bung Karno, yang berusaha memberi makna berbeda pada prahara berdarah 1965.
Sementara “G30S” lebih lekat pada narasi resmi Orde Baru yang menempatkan Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai dalang tunggal. Di antara dua istilah itu, terselip perang makna, yang menurut sejarawan John Roosa dalam Pretext for Mass Murder (2006), bukan sekadar perbedaan semantik, melainkan perebutan legitimasi politik.
Di Delanggu, Klaten, Jawa Tengah, kisah tentang peristiwa 1965 bukan sekadar lembar sejarah, melainkan pengalaman yang membekas dalam tubuh dan ingatan warganya. Seorang bocah kelas tiga SD kala itu—lahir 1956—masih mengingat betul ketika tentara RPKAD datang ke Pabrik Karung Delanggu pada pekan terakhir Oktober 1965. “Omahe Daryanto ngendi, le?” tanya salah seorang anggota RPKAD kepadanya. Ia menunjuk ke rumah Ketua Pemuda Rakyat Delanggu, yang dindingnya ditempeli gambar palu-arit besar. Dengan gagah ia mengikuti langkah pasukan berbaret merah itu.
Padahal, sehari sebelumnya, ia sudah diperingatkan: bila ada tentara baret merah, itu tentara Nekolim—istilah Bung Karno untuk menyebut musuh revolusi. Namun kenyataan di lapangan justru membalik narasi. RPKAD bukanlah “tentara Nekolim”, melainkan aparat negara yang sedang memburu simpatisan PKI.
RPKAD hanya sebulan bermarkas di Kamar Bola Pabrik Karung Delanggu. Setelah itu, mereka pindah ke Jawa Timur dan Bali. Selama di Delanggu, mereka melatih berbagai organisasi pemuda anti-PKI: Gerakan Pemuda Marhaen (PNI), KOKAM (Pemuda Muhammadiyah), Banser, hingga Pemuda Katolik. Bocah-bocah SD, termasuk si penulis kisah ini, mengikuti dari belakang latihan itu, mengenang nama-nama seperti Mas Dayat—yang kelak jadi Brimob—dan Mas Kardi dari KOKAM, yang kemudian jadi guru SD.
Selepas RPKAD, giliran Brigif IV/Yon 411 masuk Delanggu. Di lengan kanan mereka terikat pita bertuliskan “Siaga”. Pasukan inilah yang melakukan penangkapan: Pemuda Rakyat, buruh Sarbupri, anggota BTI, dan Gerwani—organisasi yang oleh Orde Baru dicap “onderbouw PKI”. Nama-nama pun berguguran. Mas Daryanto, Kuntoyo, dan Salimin terbunuh di Simo, Boyolali. Gito dan adiknya ditahan bertahun-tahun. Sementara Pak Brodonoyo, Ketua PKI Delanggu, tak pernah kembali. Lurah-lurah desa, lebih dari separuh dari enam belas kepala desa, “hilang” dibawa tentara.
Sejarah akademik mengonfirmasi skala peristiwa itu. Robert Cribb dalam The Indonesian Killings of 1965–1966 (1990) mencatat, Klaten adalah salah satu basis PKI terkuat di Jawa Tengah. Di desa-desa, banyak buruh dan petani kecil merapat ke PKI karena janji kesetaraan: “sama rata, sama rasa”. Lagu Genjer-genjer dinyanyikan dengan penuh percaya diri, seolah menjadi identitas politik.
Namun pergeseran cepat terjadi. Beberapa simpatisan PKI yang lolos penangkapan kemudian mendekat pada Muhammadiyah atau partai lain. Ada yang mulai rajin salat berjamaah, sebagian masuk ke politik arus utama pascareformasi—bahkan menjadi aktivis PDI Perjuangan, PAN, hingga PKS. Ingatan 1965 tetap menjadi luka. Pada 2004, ketika sang penulis mencalonkan diri sebagai caleg PAN, menyebut “1965” dalam kampanye saja bisa memicu protes keras. Trauma belum sembuh.
Kisah kecil di Delanggu itu memperlihatkan bagaimana prahara 1965 bukan hanya peristiwa elite di Jakarta, tetapi tragedi yang menembus dusun-dusun. Dari rumah lurah, pabrik karung, hingga langgar desa. Dari gambar palu-arit besar di dinding rumah Ketua Pemuda Rakyat, hingga cap Muhammadiyah yang dipakai seorang bocah untuk membantu orang-orang mendapatkan Surat Jalan. Semua terjalin dalam memori yang sulit dihapus.
Di tingkat wacana nasional, istilah Gestok dan G30S tetap diperdebatkan. Bung Karno dengan Gestok berusaha mempertahankan narasi bahwa “kontra-revolusi” tidak boleh menenggelamkan revolusi. Orde Baru dengan G30S menegaskan bahwa PKI adalah pengkhianat bangsa.
Alexander Kammen dalam Contentious Belonging: The Place of Minorities in Indonesia (2017) menilai, perebutan istilah itu merupakan bagian dari perang legitimasi yang berlangsung hingga kini.
Di Delanggu, warga belajar dengan cara mereka sendiri: melalui kehilangan, pengkhianatan, dan kadang rekonsiliasi. Ingatan lokal memperlihatkan sisi lain dari sejarah besar: bagaimana politik nasional berdenyut di pabrik karung, lapangan Merdeka, dan rumah-rumah lurah yang kosong ditinggal penghuninya.
Prahara 1965, dengan segala kontroversinya, bukan hanya soal Gestok atau G30S. Ia adalah soal manusia—tentara, petani, guru, anak-anak– yang hidupnya terbelah oleh sejarah.
Kini, enam dekade kemudian, perdebatan rekonsiliasi 1965 masih buntu. Negara kerap terjebak pada dikotomi lama: siapa korban, siapa pelaku. Padahal, sebagaimana ditulis Ariel Heryanto dalam Identity and Pleasure: The Politics of Indonesian Screen Culture (2014), warisan 1965 hidup dalam ingatan kolektif, membentuk identitas generasi demi generasi. Trauma itu tak hanya menimpa keluarga korban, tetapi juga anak-anak yang menyaksikan tetangganya diangkut tentara atau dipaksa menunduk saat meminta cap Muhammadiyah untuk Surat Jalan.
Delanggu memberi pelajaran: rekonsiliasi tidak bisa lahir dari narasi tunggal, apalagi dari propaganda. Ia hanya mungkin tumbuh bila negara berani membuka ruang bagi ingatan kecil—ingatan bocah kelas tiga SD yang ditanya tentara RPKAD, ingatan para lurah yang hilang, ingatan para tetangga yang dulu menyanyi Genjer-genjer lalu rajin salat Maghrib.
Rekonsiliasi 1965 menuntut keberanian menghadapi kebenaran sejarah, betapapun retaknya. Karena tanpa itu, setiap generasi hanya akan mewarisi trauma, bukan kebijaksanaan.
Sebagaimana pernah ditulis sejarawan Benedict Anderson dalam Violence and the State in Suharto’s Indonesia (2001): “Mengingat adalah tindakan politik.” Dan Delanggu, dengan seluruh kenangan getirnya, menegaskan bahwa mengingat adalah satu-satunya jalan agar bangsa ini tak kembali terperosok pada prahara serupa. (*)
