JAKARTAMU.COM | Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid prihatim atas terus berulangnya kasus keracunan makanan anak-anak peserta Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mendukung penuh desakan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program ini demi menjamin keselamatan dan kesehatan anak-anak bangsa.
“Anak-anak adalah pihak yang paling berhak atas perlindungan negara. Namun ribuan anak justru menjadi korban keracunan akibat makanan MBG yang bermasalah,” ujar Hidayat dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (24/9/2025).
Program MBG merupakan bagian dari Astacita Presiden Prabowo yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia. Namun, menurut Hidayat, pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan visi tersebut. Berdasarkan data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), hingga September 2025 tercatat 6.452 kasus keracunan anak setelah mengonsumsi makanan MBG. Bahkan, Kabupaten Bandung Barat menetapkan kasus tersebut sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) karena terjadi secara serentak dan massal.
Hidayat menilai, kondisi ini tidak hanya membahayakan anak-anak, tetapi juga berpotensi meruntuhkan kepercayaan publik terhadap program MBG yang didanai APBN sebesar Rp71 triliun pada 2025 dan direncanakan meningkat menjadi Rp335 triliun pada 2026.
“Jika tidak segera dikoreksi, program MBG yang seharusnya memberi manfaat nyata justru bisa gagal total,” tegasnya.
Sebagai anggota Komisi VIII DPR RI yang bermitra dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Hidayat menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap seluruh rantai pelaksanaan MBG, mulai dari proses produksi di dapur (SPPG), distribusi, hingga penyajian di sekolah. Ia juga menyoroti pentingnya jaminan keamanan, kehalalan, dan akuntabilitas makanan yang disajikan.
Mengutip Pasal 28B ayat 2 UUD 1945 dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Hidayat mengingatkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta perlindungan dari segala bentuk ancaman yang membahayakan kesehatan dan keselamatan mereka.
“Evaluasi komprehensif dan transparan harus segera dilakukan agar MBG kembali ke jalur yang benar, melindungi dan mencerdaskan anak-anak bangsa menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.
