JAKARTAMU.COM | Presiden Prabowo Subianto tiba di Washington DC untuk menghadiri rapat perdana Board of Peace (BoP) pada Kamis, 19 Februari 2026 besok. Kunjungan ini dinilai bukan lawatan diplomatik biasa melainkan sebuah pertaruhan besar antara ambisi menempatkan Indonesia di episentrum perdamaian dunia dan risiko pengikisan prinsip politik luar negeri bebas-aktif.
Menurut analisis Tantan Taufik Lubis, Wakil Rektor Universitas Jakarta dan Founder OIC Youth, langkah Presiden Prabowo ini merupakan upaya nyata untuk memastikan suara negara muslim terbesar di dunia memiliki bobot dalam menentukan masa depan Palestina. Namun, ia juga mengingatkan bahwa keterlibatan ini adalah “perjalanan di atas tali tipis” yang menuntut keseimbangan antara realisme ekonomi dan idealisme konstitusional.
Inti dari pertemuan di Washington adalah operasionalisasi BoP, sebuah entitas yang diarsiteki Donald J. Trump sebagai respons atas apa yang dianggap sebagai kegagalan diplomasi tradisional. Berbeda dengan organisasi internasional konvensional, BoP mengadopsi model korporasi terpusat dengan Trump menjabat sebagai ketua secara absolut.
Rivera Timur Tengah
Salah satu agenda utama adalah “Master Plan” yang dipresentasikan Jared Kushner, yang membayangkan Gaza bertransformasi menjadi “Riviera Timur Tengah”. Visi ini memproyeksikan Gaza sebagai hub ekonomi pasar bebas dengan pembangunan 170 hingga 180 menara mewah di sepanjang pantai Mediterania. Meski menjanjikan PDB sebesar 10 miliar dollar AS pada 2035, Tantan mencatat adanya kritik tajam mengenai potensi hilangnya ruang hidup tradisional rakyat Palestina akibat “gentrifikasi konflik” tersebut.
Indonesia berkomitmen mengirimkan hingga 8.000 personel TNI serta kontribusi dana rekonstruksi sebesar USD1 miliar atau sekitar Rp17 triliun. Tantan menyoroti bahwa di dalam negeri, keputusan ini memicu resistensi dari berbagai organisasi masyarakat sipil yang mengkhawatirkan legitimasi lembaga yang dikendalikan secara personal oleh Trump.
”Prabowo seolah mencoba menjinakkan ‘macan’ dari dalam,” tulis Tantan dalam narasinya. Dengan bergabung, Indonesia memiliki akses untuk memengaruhi diskusi tata kelola Gaza pasca-konflik dan secara vokal memperjuangkan kemerdekaan Palestina dari dalam sistem, sebuah posisi yang tidak akan didapatkan jika hanya berada di luar sebagai pengkritik.
Pragmatisme Ekonomi: Penurunan Tarif Ekspor
Di balik misi perdamaian, terdapat hasil ekonomi konkret yang dikejar. Presiden Prabowo dijadwalkan menandatangani Agreement of Reciprocal Tariff (ART) dengan AS yang telah dinegosiasikan sejak 2025. Tantan menjelaskan bahwa kesepakatan ini diprediksi akan menurunkan tarif ekspor Indonesia dari 32 persen menjadi 19 persen.
Secara pragmatis, yang “dijual” Indonesia di Washington adalah stabilitas ekonomi dan akses pasar demi menjaga pertumbuhan nasional di tengah ketidakpastian global.
Jika berhasil, Prabowo akan membawa pulang tiga capaian: kesepakatan dagang konkret, peran global yang lebih berat melalui kontribusi pasukan TNI, serta legitimasi politik di mata publik bahwa Indonesia tetap konsisten mendukung Palestina. Namun, jika BoP gagal mempercepat kemerdekaan Palestina, opsi keluar dari forum tetap terbuka.
Kunjungan ini menjadi ujian diplomasi di era geopolitik transaksional. Prabowo berjalan di atas tali tipis: memuaskan Trump sebagai tuan rumah, sekaligus pulang dengan kepala tegak membuktikan bahwa Indonesia tidak menggadaikan prinsip demi keuntungan ekonomi jangka pendek.
