JAKARTAMU.COM | Lawatan Presiden Prabowo Subianto ke Amerika Serikat untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) perdana Board of Peace (BoP) menjadi ujian krusial bagi konsistensi politik luar negeri Indonesia. Di tengah agenda penandatanganan perjanjian dagang, Presiden diingatkan untuk tidak melepaskan mandat konstitusi dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan menghentikan genosida di Jalur Gaza.
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Hidayat Nur Wahid menekankan agar presiden memaksimalkan peran dalam BoP guna menagih janji perdamaian yang sering dilanggar oleh Israel. Menurut Hidayat, kehadiran Indonesia harus menjadi kekuatan penekan, bukan sekadar pelengkap formalitas di panggung diplomasi internasional.
”Kehadiran Presiden Prabowo di Washington DC harus betul-betul dimanfaatkan untuk menghentikan perang yang hadirkan genosida. Tujuan akhirnya adalah hadirnya perdamaian melalui kemerdekaan Palestina dan berakhirnya segala bentuk penjajahan sesuai amanat konstitusi,” ujar Hidayat dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (18/2/2026).
Keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace—entitas yang dideklarasikan di Davos bulan lalu—memang memicu beragam spekulasi dan kekhawatiran di dalam negeri. Muncul ketakutan bahwa forum ini hanya akan digunakan oleh Amerika Serikat dan Israel sebagai “stempel legitimasi moral” untuk melanjutkan pendudukan di tanah Palestina.
Menanggapi hal tersebut, Hidayat mendorong Presiden Prabowo untuk menjawab keraguan publik dengan tindakan konkret di meja perundingan. Salah satu langkah strategis yang diusulkan adalah memperjuangkan masuknya Palestina sebagai anggota BoP demi menjamin keadilan dan keseimbangan posisi tawar.
Harapan ini sejalan dengan aspirasi masyarakat di Jalur Gaza yang mendesak BoP segera menghentikan eskalasi kekerasan. Hingga hampir sebulan pascadeklarasi BoP, korban sipil, terutama perempuan dan anak-anak, terus berjatuhan akibat pelanggaran yang terus berlangsung.
Solidaritas Negara Muslim
Indonesia tidak sendirian dalam menavigasi dinamika di dalam BoP. Sejumlah negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), seperti Arab Saudi, Mesir, Turki, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Pakistan, juga tergabung dalam dewan tersebut.
Menteri Luar Negeri dari negara-negara sahabat ini tercatat telah tiga kali mengeluarkan pernyataan bersama yang menolak keras tindakan Israel. Indonesia diharapkan mampu menyatukan sikap dengan negara-negara tersebut untuk membentuk koalisi yang kuat. Koalisi ini dinilai penting guna mengimbangi dominasi Amerika Serikat dan memastikan bantuan kemanusiaan dapat masuk ke wilayah konflik tanpa hambatan.
”Koalisi ini perlu dijalin untuk menolak manuver Israel yang mungkin menggunakan BoP untuk kepentingan penjajahan. Kehadiran negara-negara OKI harus benar-benar bermanfaat bagi rakyat Palestina, terutama dalam mewujudkan solusi dua negara (two-state solution),” tegas Hidayat.
Selain isu geopolitik yang berat, kunjungan Presiden Prabowo juga membawa misi penguatan ekonomi nasional. Presiden dijadwalkan bertemu dengan kelompok pebisnis Amerika Serikat untuk menandatangani perjanjian perdagangan timbal balik (reciprocal trade agreement) yang telah dinegosiasikan sejak 2025.
Kerja sama ekonomi ini diharapkan dapat memberikan dampak kesejahteraan yang nyata bagi rakyat Indonesia, namun tetap berada dalam koridor kedaulatan NKRI. Bagi Jakarta, kunjungan ke Washington kali ini adalah sebuah perjalanan diplomasi di atas dua rel: memastikan pertumbuhan ekonomi domestik sekaligus menjaga marwah kemanusiaan di panggung dunia.
Kini, publik menanti hasil nyata dari meja diplomasi di Washington. Apakah BoP akan menjadi jalan keluar bagi krisis kemanusiaan yang berkepanjangan, atau hanya menjadi babak baru dalam transaksi politik global.
