Oleh Hasan M. Noer | Ketua Umum HMI Cabang Yogyakarta (1990-1991); Wakil Sekjen PB HMI (1992-1994)
PADA panggung kekuasaan, pujian sudah tampak menjadi candu. Tepuk tangan seolah makanan jiwa yang tidak pernah mengenyangkan. Sorotan kamera menjadi cermin yang memantulkan ego. Pendek kata, panggung kekuasaan serupa altar bagi seorang pemimpin yang berharap sanjungan, dielu-elukan, dan diakui sebagai tokoh besar seantero jagat.
Namun, sesungguhnya ada harga yang sering tidak disadari. Pujian yang menjadi tujuan acap mengorbankan kedaulatan. Pun ketika pengakuan menjadi obsesi, keberpihakan pada kebenaran bisa tergelincir.
Sejarah dunia telah berkali-kali menunjukkan bahwa bangsa yang kehilangan harga diri bukanlah bangsa yang lemah secara sumber daya, melainkan bangsa yang dipimpin oleh jiwa yang rapuh. Jiwa yang lebih takut pada kritik luar negeri daripada tangisan rakyatnya sendiri. Jiwa yang lebih bangga difoto bersama kekuatan global daripada berdiri tegak bersama martabat bangsanya.
Haus pujian menjadikan pemimpin mudah diarahkan. Lapar pengakuan menjadikan kebijakan mudah dinegosiasikan. Dan ketika dua penyakit ini bertemu dalam satu tubuh kekuasaan, maka lahirlah kepemimpinan yang gemar mencari legitimasi di luar, tetapi lupa menanam kepercayaan di dalam negeri. Fenomena ini merupakan psikologi kekuasaan.
Seorang pemimpin yang kokoh batinnya tidak membutuhkan tepuk tangan dunia untuk merasa besar. Ia cukup berdiri di hadapan rakyatnya dengan kejujuran.
Namun, pemimpin yang rapuh akan mencari panggung global sebagai cermin harga diri. Ia ingin disebut reformis oleh media asing, dipuji oleh forum internasional, dan dielu-elukan oleh kekuatan global, seolah pengakuan luar adalah meteran kemajuan bangsa.
Padahal, pengakuan dunia seringkali tidak netral. Ia sarat kepentingan. Ia penuh strategi. Ia bukan pelukan, melainkan kalkulasi.
Di sinilah bahaya laten muncul: ketika pengakuan dari kekuatan global lebih diutamakan daripada kemandirian nasional, maka keputusan politik bisa kehilangan ruh kebangsaan.
Kebijakan luar negeri menjadi lunak. Sikap geopolitik menjadi ambigu. Dan dalam situasi tertentu, negara bisa tergelincir menjadi sekadar “mitra patuh” dari kekuatan yang lebih dominan.
Ini semua bukan karena dipaksa, melainkan karena ingin dipuji. Haus pujian adalah bentuk lain dari penjajahan batin. Lapar pengakuan adalah bentuk halus dari ketergantungan psikologis.
Seorang pemimpin yang terlalu mendambakan sorotan internasional sering kali menimbang kebijakan bukan berdasarkan keadilan, tetapi berdasarkan citra global. Ia takut dicap radikal, takut dicap tidak moderat, takut dianggap tidak sejalan dengan arus dunia. Akibatnya, keberanian moral digantikan oleh diplomasi pencitraan.
Padahal sejarah bangsa ini lahir bukan dari pujian dunia, tetapi dari keberanian melawan arus dunia. Bangsa yang besar tidak tumbuh dari validasi luar negeri, melainkan dari integritas dalam negeri. Namun ketika mentalitas inferior menyelinap dalam kekuasaan, maka orientasi berubah: bukan lagi bagaimana membela kepentingan rakyat, tetapi bagaimana terlihat “baik” di mata dunia. Di titik inilah garis tipis antara diplomasi dan subordinasi mulai kabur.
Kita hidup di zaman ketika panggung global menjadi magnet kekuasaan. Forum internasional, konferensi dunia, dan sorotan media global sering dianggap sebagai simbol prestise. Tidak salah berperan di dunia internasional. Yang berbahaya adalah ketika peran itu berubah menjadi kebutuhan eksistensial.
Seolah-olah tanpa tepuk tangan dunia, kepemimpinan terasa hampa. Seolah-olah tanpa pengakuan global, kebijakan terasa tidak sah.
Maka lahirlah sikap yang kompromistis terhadap kekuatan besar, bahkan ketika kepentingan moral bangsa seharusnya berdiri tegak. Lidah menjadi lebih halus kepada kekuatan global, tetapi lebih keras kepada rakyat sendiri. Senyum diplomatik menjadi lebih sering terlihat di luar negeri, sementara ketegasan keadilan justru melemah di dalam negeri.
Inilah paradoks kepemimpinan modern: kuat di panggung dunia, tetapi rapuh di hadapan nurani. Secara spiritual, haus pujian adalah penyakit hati yang sangat halus. Dalam tradisi tasawuf, riya’ tidak hanya muncul dalam ibadah, tetapi juga dalam kekuasaan.
Seorang pemimpin bisa terjerat riya’ politik: ingin dilihat hebat, ingin disebut berpengaruh, ingin diakui sebagai tokoh global. Padahal, kemuliaan sejati tidak lahir dari sorotan kamera, melainkan dari keadilan yang ditegakkan dalam ruang sunyi.
Para pemimpin besar dalam sejarah tidak mencari pengakuan dunia; justru dunia yang mengakui mereka. Mereka tidak menjual prinsip demi citra. Mereka tidak menukar martabat dengan pujian. Mereka tidak menjadikan geopolitik sebagai panggung ego, melainkan sebagai medan tanggung jawab.
Ketika jiwa bersandar pada Allah, pujian manusia menjadi kecil. Ketika jiwa bersandar pada dunia, pujian manusia menjadi kebutuhan.
Bangsa ini tidak membutuhkan pemimpin yang pandai mencari tepuk tangan global. Yang dibutuhkan adalah pemimpin yang berani menahan diri dari godaan pujian. Pemimpin yang tidak silau pada sorotan internasional. Pemimpin yang lebih takut kehilangan kepercayaan rakyat daripada kehilangan popularitas dunia.
Karena pujian dunia bersifat sementara, sedangkan pengkhianatan terhadap kepentingan bangsa bersifat sejarah.
Hari ini mungkin dipuji, esok bisa ditinggalkan. Hari ini dielu-elukan, esok bisa diabaikan. Tetapi keputusan yang melukai kedaulatan bangsa akan dikenang sepanjang zaman.
Pada akhirnya, persoalan haus pujian dan lapar pengakuan bukan hanya soal politik luar negeri, tetapi soal kedewasaan jiwa kepemimpinan. Pemimpin yang dewasa tidak menggantungkan harga dirinya pada opini dunia. Ia berdiri tegak karena keyakinan, bukan karena validasi.
Ia memahami bahwa martabat bangsa tidak dibangun dengan citra global, melainkan dengan keberanian moral. Ia sadar bahwa sejarah lebih menghormati pemimpin yang teguh pada prinsip daripada pemimpin yang populer di forum internasional. Sebab dunia mungkin memuji karena kepentingan, tetapi rakyat mencintai karena ketulusan.
Lalu, apakah kita ingin dipimpin oleh ego yang haus sorotan, atau oleh nurani yang haus keadilan? Apakah kita bangga dengan pujian dunia, atau dengan martabat bangsa?
Semoga para pemimpin negeri ini tidak menjadikan pujian sebagai kiblat, dan tidak menjadikan pengakuan global sebagai obor penerang jalan. Semoga mereka ingat bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan panggung pencitraan. Wallahu a’lam.(*)
