JAKARTAMU.COM | Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengapresiasi respons positif gerakan perlawanan Palestina, Hamas, atas proposal penghentian perang dan pembebasan sandera yang diajukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. HNW menyebut respons Hamas yang disertai sejumlah catatan penting, membuka peluang bagi terciptanya perdamaian di Gaza.
“Semoga ini menjadi awal dari berakhirnya perang dan genosida di Gaza, sekaligus membuka jalan bagi masuknya bantuan kemanusiaan dan tegaknya kedaulatan Palestina, yang kemerdekaannya telah diakui oleh 156 dari 193 negara anggota PBB,” ujarnya dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Sabtu (4/10/2025)
Sikap Hamas tersebut mendapat dukungan dari para mediator perdamaian seperti Mesir dan Qatar, serta sejumlah pihak internasional, termasuk Sekjen PBB, negara-negara Eropa, Turki, dan bahkan Presiden Trump sendiri. Ia menambahkan, Trump telah menginstruksikan Israel untuk menghentikan serangan ke Gaza, namun Israel justru melanjutkan agresi militer dan melakukan penangkapan terhadap ratusan aktivis kemanusiaan dari 40 negara yang tergabung dalam Global Sumud Flotilla di perairan internasional.
“Israel tidak hanya mengabaikan seruan perdamaian, tetapi juga mengintervensi kesepakatan yang telah dibangun antara Trump dan sejumlah negara Arab dan Islam. Sikap ini ditolak keras oleh Mesir, Qatar, Arab Saudi, Turki, dan Pakistan,” kata Hidayat.
Ia menyoroti, Hamas selama ini konsisten menjalankan kesepakatan pembebasan tawanan, termasuk seorang tentara Israel yang juga warga negara AS, Edan Aleksander. Sebaliknya, menurut Hidayat, Israel kerap melanggar komitmen dalam pertukaran tawanan, termasuk perlakuan tidak manusiawi terhadap warga Palestina di penjara-penjara Israel.
“Proposal Trump sejalan dengan komitmen Hamas untuk membebaskan tawanan. Namun, agar proposal ini benar-benar terlaksana, Trump harus memastikan Israel mematuhi kesepakatan,” ujarnya.
Terkait usulan agar Gaza dipimpin oleh tokoh luar Palestina seperti mantan PM Inggris Tony Blair, Hidayat menilai penolakan Hamas sebagai hal yang wajar. Selain bertentangan dengan kesepakatan nasional Palestina, Blair memiliki rekam jejak kontroversial dalam invasi Irak.
Sebagai alternatif, Hamas menyetujui pengelolaan Gaza oleh badan independen Palestina yang terdiri dari para teknokrat, dibentuk berdasarkan konsensus nasional dan didukung negara-negara Arab dan Islam. “Ini menunjukkan sikap Hamas yang bijak, tidak egois, dan tetap menjunjung tinggi kedaulatan Palestina,” kata Hidayat.
Ia pun mendorong Pemerintah Indonesia untuk segera merespons perkembangan ini. “Menlu Sugiono pernah menegaskan bahwa Gaza adalah milik bangsa Palestina, dan masa depan Palestina harus ditentukan oleh rakyatnya sendiri. Ini saatnya Indonesia melunasi hutang moral kepada Palestina,” pungkasnya.
