Seniman, sineas, sekaligus budayawan Garin Nugroho menyampaikan tujuh pesan strategis kepada Presiden Prabowo mengenai arah pengembangan kebudayaan Indonesia. Pesan tersebut ia bacakan dalam Pidato Kebudayaan di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Minggu malam (10/11/2024).
Dalam pidatonya, Garin menegaskan, “Pemerintahan Presiden Prabowo seharusnya mampu mewujudkan seni dan budaya sebagai hak asasi yang sejajar dengan hak politik dan hak ekonomi. Hak atas budaya dan seni merupakan hak dasar masyarakat sipil yang wajib didukung, dikembangkan, dilindungi dan diberi ruang untuk tumbuh subur dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa.”
Garin juga menilai bahwa kepemimpinan Prabowo harus menghadirkan kebijakan ekonomi dan politik yang ditopang perlindungan hukum agar ekosistem seni-budaya dapat bertumbuh sehat—meliputi institusi, profesional, komunitas, hingga dunia pendidikan.
Ia mengingatkan bahwa Indonesia berulang kali kehilangan momentum dalam setiap revolusi teknologi, dari 1.0 hingga 4.0. Menurutnya, “Pemerintahan Joko Widodo di era serba digital gagal menjadikan revolusi teknologi sebagai pendorong peningkatan kualitas warga dan penyelenggaraan negara,” karena negara lebih dikelola layaknya “organisasi hiburan berbasis digital” dengan ambisi politik dan ekonomi yang dangkal.
Tidak hanya itu, Garin menilai ruang publik digital berubah menjadi panggung yang dipenuhi tontonan politik yang membosankan dan tidak beretika. “Bahkan, ruang publik media baru menjadi ajang pameran yang membosankan proses politik dan hukum serta kehadiran politisi yang tidak beretika…,” ujarnya, seraya menyebut kondisi itu membuat bangsa kehilangan orientasi moral dan kualitas warga negara kian luntur.
Garin menekankan bahwa pemerintahan Prabowo perlu menyusun strategi kebudayaan untuk mengelola revolusi industri 4.0 dan 5.0 demi mengembalikan hak-hak dasar warga sebagai fondasi kebangkitan bangsa.
Belajar dari Korea
Ia juga mengajak Indonesia mencontoh perkembangan industri kreatif Korea Selatan, termasuk drama Korea. “Gelombang ini tidak dibangun dengan langsung membidik pasar massa, melainkan dibuat dengan membangun sumber daya manusia unggul… dan strategi untuk menumbuhkan selera pasar,” kata Garin.
Dalam pidatonya, ia mengingatkan kembali ramalan sejarah tentang para pemimpin Nusantara yang tidak siap menghadapi perubahan zaman. Mereka berpotensi menjadi sekadar mandor bagi korporasi besar yang membidik sumber daya alam dan tenaga kerja Indonesia. “Untuk menjaga pamor agar tidak terlihat sebagai mandor, para pemimpin tersebut seringkali mengulang pencitraan gaya raja Jawa… Padahal, sesungguhnya kapasitas mereka hanya mampu menjadi mandor bagi korporasi,” tuturnya.
Ia menyebut fenomena “mandor korporasi” terus berulang dalam sejarah, yang digambarkan melalui ungkapan “bangsa kuli dengan mental penjajah dan politikus mandor.” Garin menilai situasi ini juga tampak dalam satu dekade pemerintahan Jokowi, misalnya dalam proses pembentukan undang-undang strategis seperti UU Tenaga Kerja yang dikerjakan dengan tergesa tanpa sosialisasi memadai. Kunjungan ke daerah pun, menurutnya, sering menyerupai kunjungan “mandor” yang terkait investasi besar.
Pidato Kebudayaan sendiri pertama kali digelar pada 1989 dan kemudian menjadi tradisi tahunan setiap 10 November, bertepatan dengan hari lahir Pusat Kesenian Jakarta, Taman Ismail Marzuki. Melalui forum ini, Dewan Kesenian Jakarta berupaya menyajikan persoalan aktual dan penting dari perspektif kebudayaan, sekaligus menghadirkan gagasan-gagasan jernih dari para tokoh terpilih.
