JAKARTAMU.COM | Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi penanda resmi perubahan istilah “China” menjadi “Tiongkok” dan “Tionghoa” dalam dokumen negara. Kebijakan ini kembali disorot dalam diskusi publik yang membahas relasi Tiongkok, Asia Tenggara, dan Indonesia, sekaligus mengaitkannya dengan arah kepemimpinan Xi Jinping serta pengaruh Beijing terhadap Indonesia.
Guru Besar Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Prof. Dr. Tuty Nur Mutia, menegaskan konsistensinya menggunakan istilah Tiongkok dalam konteks resmi. “Saya, ketika berada di acara resmi atau menulis dalam teks-teks buku resmi, tetap memakai istilah Tiongkok sesuai dengan keputusan presiden. Istilah lain hanya saya gunakan dalam bahasa pergaulan sehari-hari,” ujarnya dalam Acara Refleksi 2025: Relasi Tiongkok, Asia Tenggara, dan Indonesia di Hotel Horizon Ultima, Senin (29/12/2025).
Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 yang ditandatangani pada 14 Maret 2014 itu secara resmi mencabut dan menyatakan tidak berlaku Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/Pred.Kab/6/1967 tertanggal 28 Juni 1967. Sejak saat itu, negara menetapkan penggunaan istilah Tiongkok dan Tionghoa sebagai rujukan baku dalam administrasi pemerintahan.
Dalam sesi diskusi, pertanyaan mengenai kaderisasi kepemimpinan di Tiongkok muncul dari peserta yang mewakili Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Peserta mempertanyakan apakah kepemimpinan Tiongkok di masa depan akan menyerupai Xi Jinping yang telah memimpin lebih dari 13 tahun dan membawa negaranya melesat cepat, meniru berbagai capaian negara-negara maju Eropa.
Menanggapi hal tersebut, Prof. Tuty berpandangan bahwa Xi Jinping belum akan melepaskan kekuasaan dalam waktu dekat. “Xi Jinping tidak akan turun selama belum merasa aman. Banyak cita-citanya yang belum selesai dalam kerangka China Dream,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa gagasan China Dream atau Zhongguomeng kemudian melahirkan visi yang lebih luas berupa Asia Dream atau Yazhoumeng. Dari dua konsep inilah muncul Inisiatif Sabuk dan Jalan yang dikenal sebagai One Belt One Road atau Belt and Road Initiative (BRI). Program ini dicanangkan Xi Jinping pada 2013 dengan tujuan memperkuat ekonomi Beijing sekaligus mendorong pertumbuhan negara-negara tetangga melalui pembangunan infrastruktur.
Menurut Prof. Tuty, BRI berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan Zhongguomeng yang diarahkan menuju Yazhoumeng. Zhongguomeng diproyeksikan untuk mencapai Kebangkitan Besar Bangsa Tiongkok pada tonggak tahun 2021 dan 2049. Sementara itu, Yazhoumeng dirancang sebagai konsep keamanan dan kerja sama kawasan yang memberi dukungan bagi negara-negara Asia di sekitar Tiongkok.
Dalam konteks domestik, Xi Jinping mengambil langkah politik penting dengan mengubah konstitusi negara dan anggaran dasar Partai Komunis Tiongkok. Perubahan ini membuka jalan bagi perpanjangan masa kekuasaannya. Prof. Tuty menyebut langkah tersebut sebagai pembeda utama dibandingkan para pendahulu Xi.
Pada era Deng Xiaoping, Tiongkok justru menetapkan pembatasan masa jabatan presiden maksimal dua periode, masing-masing lima tahun. Aturan itu lahir sebagai respons atas pengalaman panjang kekuasaan Mao Zedong dan dimaksudkan untuk mencegah munculnya kekuasaan absolut. Pembatasan tersebut dihapus pada masa Xi Jinping, meskipun Deng sendiri memimpin Tiongkok secara de facto dari sekitar 1978 hingga 1989 sebagai pemimpin tertinggi yang menginisiasi reformasi besar.
Besarnya pengaruh Tiongkok terhadap Indonesia, menurut Prof. Tuty, dapat dibaca dari sejumlah indikator politik terkini. Salah satunya, Tiongkok menjadi negara pertama yang dikunjungi Prabowo Subianto setelah memenangkan Pemilihan Presiden 2024. Prabowo tiba di Beijing pada Minggu (31/3/2024).
Indikator lain terlihat pada kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Tiongkok untuk menghadiri peringatan 80 tahun kemenangan perang pada Rabu (3/9/2025). Dalam kunjungan tersebut, Prabowo hanya berada sekitar delapan jam sebelum kembali ke Tanah Air karena situasi domestik yang memanas akibat rangkaian demonstrasi besar di DKI Jakarta dan sejumlah kota lain.
