Oleh RA Shanti Dewi Mulyaraharjani, SH., MH | Dosen Hukum Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika / Pengacara di Kantor Hukum Dewi Mulyaraharjani, Firman Gani & Partners
PARTAI Amanat Nasional (PAN) belakangan menjadi sasaran serangan beruntun. Dari isu joged di DPR, framing terhadap tokoh-tokohnya, hingga upaya mengaitkan PAN dengan kericuhan demo jalanan dan penjarahan, semua seolah diarahkan untuk menggerus kredibilitas partai ini.
Aksi joged sejumlah anggota dewan di ruang sidang DPR yang sempat viral menjadi bahan olok-olok publik. Meski tidak semua anggota ikut larut, framing yang berkembang diarahkan pada partai-partai tertentu, termasuk PAN.
Penjarahan rumah Eko Patrio dan Uya Kuya juga patut dicurigai bukan terjadi spontan, melainkan didesain. Polanya terorganisir, menyasar figur publik dengan latar belakang politik tertentu, dan mengindikasikan adanya kepentingan di balik kejadian itu.
Eko Patrio, kader PAN sekaligus anggota DPR RI, dikenal tidak hanya sebagai komedian. Kiprahnya di Komisi VI DPR membuktikan keseriusannya dalam memperjuangkan penguatan UMKM melalui akses permodalan, pelatihan, dan digitalisasi. Ia juga mendorong modernisasi koperasi agar diminati generasi muda, serta konsisten mengawasi kinerja BUMN agar transparan dan memberi manfaat nyata.
Uya Kuya, yang awalnya dikenal sebagai entertainer, juga membuktikan kesungguhannya di Komisi IX DPR. Ia mengawal isu sosial, penanggulangan bencana, hingga memastikan bantuan sosial tepat sasaran. Perhatiannya besar terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan menyoroti kasus gaji tidak dibayar, eksploitasi, dan kriminalisasi. Ia mendorong pemerintah memberi perlindungan hukum yang lebih cepat sekaligus membantu eks-TKI mengakses usaha produktif agar mandiri di Tanah Air. Meski kini sudah tidak aktif di DPR, Uya tetap membantu pekerja migran, terutama dalam proses pemulangan mereka ke Indonesia ketika menghadapi kesulitan.
Serangan juga diarahkan kepada Zita Anjani. Ketidakhadirannya dalam sebuah agenda di Universitas Padjadjaran pada Juni baru dipersoalkan pada September 2025. Kritik keras bermunculan, bahkan dipelintir menjadi bahan framing negatif. Padahal, absennya seorang pejabat bisa dipicu banyak faktor, mulai dari agenda kedinasan hingga persoalan teknis. Kasus ini menunjukkan rentannya figur publik menjadi sasaran opini sepihak di ruang digital.
Menteri Desa Yandri Susanto turut diserang dengan isu bahwa pendamping desa harus berasal dari kader PAN. Narasi ini cepat menyebar dan menimbulkan tuduhan politisasi kebijakan kementerian. Padahal, tudingan itu belum terbukti, lebih banyak bernuansa framing, dan berisiko merusak fokus program pemberdayaan desa.
Berbagai serangan di media sosial ini terbukti bukan kritik spontan masyarakat, melainkan terafiliasi dengan jaringan politik tertentu. Pola penyebaran narasi negatif yang terkoordinasi — dari isu personal hingga kebijakan — mengindikasikan adanya upaya sistematis merusak citra PAN.
Lantas, mengapa PAN diserang? Jawabannya sederhana: karena partai ini semakin dekat dengan pusat kekuasaan melalui peran Zulkifli Hasan (Zulhas), ketua umum PAN sekaligus menteri yang kerap mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Pertanyaannya, siapa menteri yang dibawa Presiden Prabowo ke forum PBB di New York?
Kedekatan Zulhas dengan presiden membawa keuntungan politik: akses pada kebijakan, pengaruh di kabinet, dan citra sebagai partai yang dipercaya. Namun, kedekatan itu juga memicu resistensi. PAN dianggap “naik kelas” terlalu cepat dan berpotensi memperkuat posisinya sebagai partai penentu di pemerintahan maupun parlemen.
Pada akhirnya, serangan beruntun terhadap PAN menemukan titik terang: kedekatan Zulhas dengan Presiden Prabowo menjadikan partai ini kekuatan strategis dalam pemerintahan, sekaligus sasaran empuk bagi lawan politik. Serangan terhadap menteri atau tokoh PAN kerap dijadikan cara melemahkan citra presiden melalui efek domino, dengan memanfaatkan kampanye negatif terkoordinasi agar publik mulai meragukan kapabilitas kepemimpinan yang mereka dukung. (*)
