MEDAN, JAKARTAMU.COM | Amsal Christy Sitepu, seorang videografer di Medan, Sumatera Utara, dipidana lantaran menerima proyek pekerjaan profesional. Kendati akhirnya dibebaskan Pengadilan Negeri Medan dua hari lalu, kasus Amsal memunculkan kekhawatiran di kalangan pekerja kreatif.
Peristiwa ini bermula pada awal 2024 ketika Amsal menerima proyek pembuatan video dengan nilai pekerjaan yang telah disepakati. Komunikasi berjalan informal tanpa kontrak tertulis yang mengatur batas revisi maupun standar operasional kerja.
Masalah muncul setelah draf video diserahkan. Klien menilai hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi. Perbedaan penilaian tersebut tidak diselesaikan melalui negosiasi lanjutan atau penyesuaian biaya produksi. Klien menuntut pengembalian dana secara penuh. Ketika tidak tercapai kesepakatan, perkara ini dilaporkan dan diproses sebagai dugaan penipuan atau penggelapan. Amsal kemudian ditahan.
Perkembangan perkara di persidangan menimbulkan reaksi dari publik, terutama komunitas kreatif. Narasi yang muncul dari pihak penegak hukum dianggap tidak mempertimbangkan karakteristik kerja kreatif. Dalam jasa produksi konten, biaya yang diterima umumnya langsung digunakan untuk operasional seperti sewa peralatan, transportasi, tenaga kru, dan waktu kerja. Anggapan bahwa dana harus dikembalikan sepenuhnya ketika klien tidak puas dinilai mengabaikan proses tersebut.
Selain itu, perbedaan selera estetika—yang lazim dalam industri kreatif—diposisikan sebagai indikasi niat jahat. Pendekatan ini menimbulkan pertanyaan mengenai batas antara wanprestasi dalam kontrak dan tindak pidana.
Perlunya Asosiasi
Bagi banyak pekerja kreatif, kasus ini memperlihatkan ketimpangan posisi antara penyedia jasa dan klien. Seorang aktivis pekerja kreatif dalam diskusi di TikTok mengatakan, “Ini adalah preseden buruk. Jika seorang klien tidak suka dengan hasil foto atau video, mereka tinggal lapor polisi dan kita masuk penjara? Di mana perlindungan bagi hak intelektual kita?”
Kasus Amsal mendorong kesadaran baru di kalangan freelancer, agensi, dan pembuat konten untuk memperkuat perlindungan kerja. Kontrak tertulis menjadi kebutuhan mendasar, termasuk penjelasan rinci mengenai ruang lingkup pekerjaan, jumlah revisi, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Klausul terkait pembayaran juga perlu ditegaskan, terutama mengenai dana yang telah digunakan dalam proses produksi.
Dokumentasi komunikasi dengan klien menjadi penting sebagai bukti itikad baik. Selain itu, keberadaan asosiasi profesi dapat memberi dukungan hukum kolektif ketika terjadi perselisihan yang berpotensi meluas ke ranah pidana.
Penulis : Usman Andrianto
