HARI ini Jumat, 31 Oktober 2025, menutup pekan sekaligus membuka ruang refleksi. Banyak peristiwa sejarah yang kembali diingat, seolah mengingatkan agar kita tidak sekadar mengenang, melainkan memahami pesan di baliknya. Sejarah perlu dipelajari, bukan hanya diperingati. Dari peristiwa politik, sosial, ekonomi, hingga kebudayaan, semua merekam perjalanan peradaban dan menuntun arah masa kini serta masa depan.
Dimensi masa lalu, masa kini, dan masa depan selalu saling berhubungan dalam jalan sejarah. Pada titik ini, kita sebenarnya sedang ikut menulis sejarah kita sendiri.
Dalam perkembangan sosial, terutama di bidang intelektual dan keagamaan, terus muncul dialektika antara polarisasi dan integrasi. Di satu sisi, persatuan menjadi kebutuhan negara dan masyarakat. Namun di sisi lain, pengakuan atas keberagaman tidak boleh diabaikan. Pesan “Bhinneka Tunggal Ika” dalam Pancasila dengan jelas menegaskan bahwa setiap sila harus berjalan beriringan, saling melengkapi.
Kenyataannya, harapan itu belum sepenuhnya terwujud. Masih ada jarak antara cita-cita dan realitas.
Baca juga: Achmad, Ketua CC PKI asal Belitung yang “Dibereskan” Orang Soeharto
Sejak masa sebelum kemerdekaan, negeri yang kaya sumber daya ini tidak pernah sepi dari tonggak perubahan. Dinamika sosial dan politik selalu diarahkan menuju cita-cita keadilan dan kemakmuran. Di situlah kita berdiri dan melangkah.
Sepanjang Oktober, bangsa Indonesia memperingati dua peristiwa penting, yaitu tragedi Gerakan 30 September 1965 dan ikrar Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Keduanya memiliki makna yang berbeda, namun sama-sama membentuk arah perjalanan bangsa.
Peristiwa 1965 masih menjadi perdebatan, baik soal penyebutan nama maupun siapa yang dianggap bertanggung jawab. Sementara Sumpah Pemuda 1928 menandai tonggak kesadaran nasional yang lahir dari Kongres Pemuda II di Batavia, dipimpin Sugondo Djojopuspito dan disekretariati Mohammad Yamin.
Dari dua momentum itu muncul pertanyaan penting: sejauh mana peristiwa masa lalu memantulkan kondisi masa kini dan memengaruhi langkah ke depan?
Awal abad ke-20 menandai tumbuhnya kesadaran politik dan sosial di Indonesia. Dukungan teknologi komunikasi seperti media cetak dan radio, serta kemajuan transportasi, mempercepat arus ide. Politik etis Belanda pada 1899–1901—yang digagas Van Deventer—memang dimaksudkan untuk memperkuat kolonialisme, tetapi tanpa disadari justru melahirkan benih-benih pergerakan nasional.
Baca juga: Kisah Pemberontakan PKI: Siapa yang Duluan?
Dari situ muncul berbagai ideologi dan organisasi: nasionalisme melalui PNI yang dipelopori Soekarno dan Hatta (1927), Islam dan sosialisme yang dipengaruhi tokoh-tokoh seperti Cokroaminoto, Agus Salim, Semaun, Tan Malaka, hingga Sutan Sjahrir dan Amir Sjarifuddin. Sebelumnya, Budi Utomo (1908) menjadi pelopor organisasi modern dengan tokoh seperti Soetomo dan Wahidin Sudirohusodo.
Seiring berkembangnya kesadaran kebangsaan, lahirlah gerakan keagamaan Islam yang berfokus pada dakwah, pendidikan, dan kesehatan. Muhammadiyah (1912) di bawah KH Ahmad Dahlan menekankan Islam yang berkemajuan dan tersebar luas melalui jejaring perantau Minangkabau. Lalu berdiri Nahdlatul Ulama (1926) yang meneguhkan tradisi Islam dan melengkapi dinamika gerakan modern.
Dari fondasi sejarah inilah, interaksi kultural bangsa Indonesia terus bergerak dan membentuk wajah masyarakat hingga kini.
Kajian antropologi dan sosiologi menunjukkan bahwa struktur sosial Indonesia selalu dipengaruhi corak kulturalnya. Clifford Geertz, misalnya, membagi masyarakat Jawa ke dalam tiga lapisan: priyayi, santri, dan abangan. Pemikiran itu selaras dengan gagasan Soekarno yang pada 1926 menulis tentang perpaduan nasionalisme, Islamisme, dan marxisme. Bagi Soekarno, persatuan adalah syarat utama revolusi. Gagasan itu kemudian diwujudkan dalam konsep Nasakom, yang di satu sisi merangkul semua golongan, namun di sisi lain memunculkan benturan politik di masa berikutnya.
Pemikiran tentang keragaman ideologi juga muncul dari pengamatan Herbert Feith terhadap Pemilu 1955. Ia melihat lima kekuatan utama yang mewarnai politik Indonesia: Islam modernis (Masyumi), Islam tradisional (NU), nasionalisme (PNI), sosialisme demokrat (PSI), dan komunisme (PKI).
Konsep persatuan ala Soekarno dianggap relevan pada masa perjuangan melawan penjajahan, tetapi menurut sejarawan seperti Anhar Gonggong dan Ong Hok Ham, menjadi kurang sesuai dalam masa pembangunan setelah kemerdekaan.
Meski begitu, kebutuhan untuk menjaga persatuan tetap ada. Kebinekaan membutuhkan wadah politik yang adil, demokratis, dan menghargai hak asasi manusia. Nilai-nilai itu seharusnya menjadi dasar kehidupan bernegara, bukan sekadar semboyan.
Selama hampir satu abad, bangsa Indonesia terus dihadapkan pada perubahan sosial dan intelektual yang sering kali menimbulkan ketegangan baru. Banyak kalangan menilai, negeri ini menghadapi krisis multidimensi: birokrasi yang korup, politik yang pragmatis, dan masyarakat yang kehilangan arah budaya.
Baca juga: Mengapa Ada Tokoh Islam Masuk PKI? Muhammadiyah Juga Pernah Ditingkahi Jejak Kiri
Sebagian umat Islam merespons keadaan itu dengan gerakan pemurnian dan penguatan nilai-nilai keislaman, baik melalui pendekatan moderat maupun dengan upaya meniru praktik kehidupan masa Nabi secara literal.
Sebagian kalangan priyayi terdidik Barat memilih jalan lain—mengadopsi nilai-nilai modern Barat atau kembali ke kebudayaan pra-Islam dengan menolak pengaruh agama dalam ruang publik.
Sementara sebagian masyarakat di kota dan desa yang terpinggirkan tidak banyak memiliki ruang untuk menanggapi perubahan ini. Mereka bertahan dengan cara hidup yang seadanya.
Pertanyaannya, di mana kita berdiri di tengah perubahan cepat dan digitalisasi yang mengubah hampir seluruh aspek kehidupan? Setiap zaman memiliki tantangannya sendiri. Tugas kita adalah memahami sejarah, menempatkan diri dengan sadar, dan ikut menulis babak baru perjalanan bangsa dengan pijakan yang jernih.
