MADIUN, 1924. Hari itu, udara terasa teduh di halaman langgar kecil milik Muhammadiyah. Sekitar enam puluh orang, yang belakangan diketahui sebagai simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI), duduk bersila mendengarkan pengajian A.R.C. Salim, mubalig terkemuka Muhammadiyah. Seusai kajian, mereka mendekat. “Kami ingin bergabung dengan Muhammadiyah,” kata seorang di antaranya.
Mereka datang dari barisan kiri. Namun hari itu, mereka tak lagi membawa panji merah. Mereka tertarik pada dakwah.
Cerita semacam itu tak tunggal. Di berbagai daerah, dari Solo, Yogyakarta, hingga Sumatera Timur, persentuhan antara Islam dan ideologi kiri—terutama komunisme—menorehkan jejak yang panjang.
Dalam babakan sejarah yang kini kerap disamarkan kabut politik pasca-1965, nyatanya sejumlah tokoh Islam, termasuk dari Muhammadiyah, pernah bergabung atau bersinggungan erat dengan PKI. Mengapa?
Sarekat Islam dan Jejak Awal Marxisme
Untuk menjawabnya, kita harus kembali ke awal abad ke-20. Sarekat Islam (SI), organisasi massa Islam terbesar masa itu, tak hanya menjadi lahan dakwah, tapi juga ladang subur bagi ide-ide kiri.
“Sarekat Islam adalah rahim bersama bagi aktivisme Islam dan komunisme,” tulis sejarawan Ruth McVey dalam The Rise of Indonesian Communism (1965). Nama-nama seperti Semaoen, Darsono, Alimin—yang kelak memimpin PKI—berasal dari SI. Bahkan Haji Misbach, tokoh Islam radikal dari Surakarta, tak segan mengusung slogan “Islam dan Komunisme bisa jalan bersama.”
Tak heran, Sarekat Islam pecah dua: SI Putih (yang tetap berpegang pada garis Islam) dan SI Merah (yang semakin akrab dengan Marxisme). “Di titik ini, identitas Islam tidak selalu bertentangan dengan ideologi kiri. Musuh bersama mereka adalah kolonialisme dan kapitalisme,” kata Dr. Muslih Usman, sejarawan dari UIN Alauddin, Makassar, dalam artikelnya Islam dan PKI: Perspektif Sejarah di Sulawesi Selatan (2020).
Muhammadiyah dan Ketegangan Dua Dunia
Namun, jika SI menjadi jalan tol menuju komunisme bagi beberapa tokoh, Muhammadiyah sebaliknya dikenal sebagai organisasi Islam modernis yang menjauh dari agitasi kiri. Tapi sejarah menyimpan ruang abu-abu.
Di Kotagede, Yogyakarta—kampung kelahiran Muhammadiyah—pada dekade 1950–an, ketegangan muncul. PKI dan Muhammadiyah berebut massa. Basis buruh dan petani jadi sasaran. “Ada anggota Muhammadiyah yang juga aktif di organisasi sayap PKI seperti BTI (Barisan Tani Indonesia),” kata peneliti lokal dalam laporan Harapan Rakyat (Desember 2022).
Dalam kasus langka, beberapa tokoh Muhammadiyah bahkan mencalonkan diri sebagai anggota dewan dari PKI. Sayangnya, nama-nama mereka tenggelam dalam gelombang represi pasca-1965.
“Muhammadiyah bukan organisasi politik, jadi anggotanya bisa punya afiliasi politik beragam,” kata Abdul Munir Mulkhan, cendekiawan Muhammadiyah, dalam berbagai tulisannya. “Tetapi tentu hal ini menimbulkan friksi internal.”
Komunisme yang Islami?
Bagaimana mungkin seorang Muslim, apalagi aktivis dakwah, bisa tertarik pada komunisme yang secara ideologis ateis?
Menurut Budiman Sudjatmiko dalam esainya Islam dan Marxisme di Indonesia (2007), ada jalan tengah yang diambil oleh banyak tokoh kiri dari latar belakang Islam. Mereka menolak ateisme, tapi menerima gagasan ekonomi Marxis: pembebasan kelas, distribusi kekayaan, dan penghapusan penindasan.
Aidit, misalnya yang Ketua Umum PKI hingga 1965, lahir dari keluarga ulama di Belitung. M.H. Lukman, Wakil Ketua PKI, juga dididik dalam tradisi pesantren. “Kita tidak melawan Islam,” kata Aidit dalam satu pidatonya. “Kita melawan imperialisme.”
Di basis-basis massa, PKI bahkan menyesuaikan pendekatannya. Di desa-desa Jawa Tengah dan Jawa Timur, mereka tak jarang ikut memperingati Maulid Nabi dan menyisipkan pesan sosialisme dalam acara tahlilan. “Itu strategi kultural,” kata Ben Anderson dalam Java in a Time of Revolution (1972).
Balik Arah Pasca-G30S
Setelah tragedi 1965 dan pembubaran PKI, jalur politik berubah drastis. Ribuan orang ditangkap, puluhan ribu dibunuh, dan jutaan lainnya distigma.
Namun di beberapa wilayah, terjadi arus balik menarik: para eks simpatisan PKI—kebanyakan kalangan abangan—kembali ke Islam. Muhammadiyah dan NU menjadi tempat “bertobat” secara sosial. Mereka diterima, meski kadang dengan batasan.
Dalam riset lapangannya di Yogyakarta, antropolog Mark Woodward mencatat bahwa Muhammadiyah menyediakan ruang netral bagi mereka yang ingin kembali beragama tanpa ritual yang terlalu ketat. “Model Muhammadiyah yang rasionalis dan modernis terasa cocok bagi abangan mantan PKI,” tulisnya dalam Islam in Java: Normative Piety and Mysticism in the Sultanate of Yogyakarta (1989).
Akhirnya: Antara Dakwah dan Revolusi
Sejarah memang bukan soal hitam-putih. Serban dan palu arit tak selalu saling menghapus. Dalam lanskap sosial-politik Indonesia, keduanya pernah bersua—bahkan dalam satu tubuh.
Yang tampak hari ini mungkin hanya permukaan: bahwa Islam dan PKI adalah dua kutub yang saling meniadakan. Tapi sejarah menyimpan kenyataan lebih rumit, kadang mengejutkan.
“Saya dulu kader Muhammadiyah,” ujar seorang mantan aktivis BTI dari Madiun yang enggan disebut namanya. “Tapi saya juga percaya pada revolusi.”
Ketika serban dan palu arit bersua, sejarah Indonesia mencatat satu babak langka. Bukan tentang pengkhianatan, tapi tentang pencarian jalan: di antara kolonialisme, kemiskinan, dan mimpi akan keadilan. (*)
