Oleh Usman Andrianto | Dosen dan Pemerhati Pendidikan
SETIAP tahun, pola yang sama selalu berulang pada akhir semester genap. Wajah-wajah siswa yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) memenuhi media sosial sekolah, baliho, dan ruang-ruang publik. Sebuah selebrasi yang diterima sebagai ukuran tunggal keberhasilan sekolah, menyingkirkan capaian lain di luar jalur penerimaan PTN.
Situasi ini terbentuk tentu bukan tanpa sebab. Ketika sekolah hanya menampilkan nama-nama siswa yang lolos PTN, ada proses seleksi simbolik yang berlangsung. Sebagian siswa ditempatkan sebagai representasi keberhasilan, sementara yang lain tidak memperoleh ruang pengakuan yang setara. Pilihan untuk bekerja, berwirausaha, menempuh pendidikan vokasi, atau melanjutkan ke perguruan tinggi swasta jarang muncul sebagai narasi yang layak ditampilkan.
Dalam perspektif sosiolog Pierre Bourdieu, praktik semacam ini dapat dibaca sebagai bentuk kekerasan simbolik. Dominasi yang tidak memaksa melainkan dibangun melalui pemaknaan yang akhirnya diterima sebagai sesuatu yang wajar. Label “berhasil” dilekatkan pada seberapa banyak siswa diterima di PTN, sedangkan “keberhasilan” lain dianggap kurang bernilai.
Hal ini tanpa terasa sangat berdampak pada cara siswa memandang dirinya sendiri. Mereka yang tidak masuk dalam kategori yang dipublikasikan berisiko memaknai dirinya sebagai yang tertinggal. Sekolah dalam posisi ini tidak bisa dianggap netral. Ia adalah agen yang mereproduksi standar tersebut. Orientasi sekolah pada angka kelulusan PTN telah mendorong penyempitan fungsi pendidikan. Kelas-kelas di sekolah bekerja seperti pola bimbingan belajar, sementara eksplorasi minat dan bakat yang lebih luas menjadi kurang mendapat tempat.
Menuju Perubahan Mendasar
Kritik ini relevan bagi sekolah-sekolah Muhammadiyah. Dengan latar sebagai gerakan pendidikan yang membawa semangat pembaruan, orientasi pendidikan semestinya tidak berhenti pada capaian akademik yang terukur melalui seleksi nasional. Pendidikan diarahkan untuk mengenali potensi manusia secara utuh, termasuk kemampuan non-akademik dan pilihan hidup yang beragam.
Jika yayasan, kepala sekolah, dan seluruh pemangku kepentingan sektor pendidikan ingin membenahi masalah ini dari akarnya, setidaknya ada empat langkah krusial yang harus diambil. Pertama, meredefinisi ukuran sukses. Sekolah dapat mengambil peran berbeda dengan memperluas cara memaknai keberhasilan. Tampilkan semua jalur capaian secara setara. Berikan porsi narasi yang sama kuatnya bagi siswa yang langsung bekerja, membuka usaha, atau masuk ke sekolah vokasi atau PTS.
Kedua, melakukan transformasi praktik belajar. Jangan jadikan kelas sebagai bimbingan belajar (bimbel) persiapan UTBK semata. Proses pembelajaran perlu memberi ruang bagi siswa untuk memahami kekuatan dan minatnya sendiri. Guru harus membantu siswa mengenali kekuatan dan minat riil yang sesuai dengan kepribadian mereka.
Ketiga, mereformasi sistem pengakuan. Publikasi sekolah harus merepresentasikan keberagaman capaian, bukan hanya jalur elite.
Keempat, memperluas indikator kinerja seperti tingkat keterserapan kerja, keberlanjutan studi sesuai minat, dan perkembangan kompetensi karakter. Pendekatan ini menggeser fokus dari angka tunggal menuju gambaran yang lebih utuh tentang hasil pendidikan.
Pendidikan yang membebaskan, sebagaimana pernah dirumuskan Paulo Freire, seorang filsuf sekaligus pakar pendidikan, adalah yang memanusiakan, bukan yang mengklasifikasikan. Jika sekolah tetap keras kepala memuja angka PTN sebagai satu-satunya mahkota, maka secara sadar atau tidak, mereka sedang membangun menara gading di atas rasa gagal sebagian besar siswanya sendiri. (*)
