JAKARTAMU.COM | Pemerintah mengubah skema penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk siswa. Bantuan kini hanya diberikan saat hari sekolah dan dihentikan ketika libur. Keputusan ini diambil setelah evaluasi pelaksanaan, termasuk polemik distribusi saat Ramadan.
“Kalau kemarin enam hari, termasuk hari libur, itu kurang efektif. Sekarang diputuskan hanya saat hari sekolah, lima hari. Libur tidak ada penyaluran,” kata Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, seusai rapat koordinasi terbatas di Jakarta, Kamis (3/4/2026).
Keputusan ini diambil setelah setelah pelaksanaan MBG selama Ramadan menuai kritik. Program tetap berjalan saat sebagian siswa tidak berada di sekolah. Distribusi dilakukan dalam bentuk paket makanan untuk dibawa pulang, namun di sejumlah daerah tidak terserap optimal karena keterbatasan kehadiran siswa dan kendala logistik. Pemerintah daerah dan pengelola sekolah mencatat potensi pemborosan karena makanan tidak selalu dikonsumsi sesuai sasaran.
MBG merupakan program yang menyedot dana besar. Pada 2025, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp71 triliun untuk MBG. Pada 2026, anggaran meningkat mendekati Rp120 triliun seiring perluasan cakupan penerima dan penguatan sistem distribusi. Kenaikan ini terjadi dalam situasi tekanan fiskal yang juga meningkat akibat faktor eksternal.
Efek Selat Hormuz
Konteks global tampaknya turut memengaruhi arah kebijakan efisiensi tersebut. Konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel yang berujung pada penutupan Selat Hormuz memicu gangguan pasokan energi dunia. Jalur ini selama ini dilalui sekitar 20 persen distribusi minyak global, sehingga gangguan langsung mendorong kenaikan harga energi internasional.
Bagi Indonesia, dampaknya terasa pada tekanan terhadap anggaran negara. Kenaikan harga minyak dunia berpotensi meningkatkan beban subsidi energi dan impor bahan bakar. Setiap kenaikan harga minyak di atas asumsi APBN dapat menambah beban belanja negara secara signifikan, termasuk melalui kompensasi energi.
Pemerintah bahkan memperkirakan kebutuhan tambahan subsidi energi pada 2026 bisa mencapai Rp100 triliun akibat gejolak tersebut. Dalam situasi ini, ruang fiskal menjadi lebih terbatas sehingga belanja sosial, termasuk MBG, dituntut lebih efisien dan tepat sasaran.
Penyesuaian skema MBG sulit dipisahkan dari upaya pengendalian tersebut. Distribusi difokuskan pada kondisi ketika siswa benar-benar hadir di sekolah agar konsumsi terukur dan pemborosan bisa ditekan.
Meski demikian, kebijakan ini tidak mengubah skema untuk kelompok rentan. Ibu hamil, ibu menyusui, dan balita tetap menerima MBG enam hari dalam sepekan sesuai pedoman Badan Gizi Nasional. Pemerintah menilai kelompok ini berkaitan langsung dengan upaya penurunan stunting.
Untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi, pemerintah membuka ruang penyesuaian. “Untuk daerah 3T atau yang stunting-nya tinggi, bisa saja ditambah satu hari lagi. Itu perlakuan khusus,” ujar Zulkifli Hasan.
