JAKARTAMU.COM | Muhammadiyah memperoleh lebih dari satu spot konsesi tambang? Belum ada pernyataan resmi dari pemerintah maupun Muhammadiyah. Tetapi jumlah tersebut disampaikan Sekretaris LHKP PP Muhammadiyah, David Efenfi menjawab pertanyaan moderator forum Diseminasi Studi Bisnis & HAM: Mendesak Model Baru Penilaian Bisnis, HAM dan Lingkungan di kantor Celios, Menteng, Kamis 11 Desember 2025.
David mengatakan Muhammadiyah memperoleh spot atau titik lokasi tambang lebih dari satu. Namun di dalam sendiri masih timbul perdebatan.
“Muhammadiyah di internal menghadapi isu yang sangat serius. Pada saat Muhammadiyah dituntut mengelola tambang secara green mining, ada perdebatan di antara panitia, ‘Kita good mining saja belum, kok tiba-tiba sudah green mining’.”
Seperti diketahui konsesi tambang untuk Muhammadiyah merupakan bagian kebijakan pemerintah bagi ormas keagamaan melalui PP 25/2024. Tapi kebijakan itu menimbulkan reaksi meluas. Tidak hanya masyarakat luas, apa yang terjadi di masa pemerintahan Jokowi itu bahkan menimbulkan pro kontra di internal Muhammadiyah.
Sebelum PP Muhammadiyah resmi memutuskan menerima tawaran pemerintah, suara menolak sudah lebih dulu bermunculan. Sebut saja Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas dan mantan ketua umum Din Syamsuddin. Dan, setelah mencuatnya konflik PBNU, Din kembali bersuara. Dia berharap PP Muhammadiyah tidak melanjutkan konsesi tambang. Sebab ada konsekuensi politik dan moral yang tidak sejalan dengan watak gerakan.
Sementara itu, sejauh ini PP Muhammadiyah juga belum mengumumkan lokasi konsepsi tambang yang diberikan pemerintah. Informasi terakhir yang disampaikan Muhadjir Effendy sebagai ketua Tim Pengelolaan Tambang PP Muhammadiyah, belum ada dokumen apa pun terkait tawaran pemerintah.
