POLEMIK seputar insiden pertanyaan wartawan kepada Presiden terkait kasus MBG belakangan memicu gelombang kecaman dari berbagai organisasi pers. Mulai dari asosiasi wartawan hingga Dewan Pers, semua bereaksi keras, seolah tak ada ruang untuk menyampaikan keberatan secara tenang dan proporsional.
Namun, benarkah insiden itu layak menjadi sorotan nasional?
Haris Jauhari, anggota Aliansi Jurnalis Video (AJV) menanggapi hal tersebut sebagai peristiwa biasa yang tidak harus dijadijan sorotan publik.
“Pertanyaan yang diajukan wartawan saat itu bersifat normatif: tanggapan Presiden terhadap kasus keracunan yang sudah ramai diberitakan sebelumnya. Tidak ada informasi baru yang terungkap, dan jawaban Presiden pun tak memuat substansi penting selain rencana koordinasi internal dengan jajaran MBG,” ungkapnya.
Menurut Haris, dalam sistem demokrasi, pertanyaan tak boleh disalahkan. Jawaban yang harus dicermati dan dinilai benar atau salah.
“Dalam sistem demokrasi, pertanyaan publik tidak bisa dianggap salah. Justru jawabanlah yang patut dicermati, dinilai benar atau keliru. Maka, yang patut dipertanyakan bukan isi pertanyaan, melainkan reaksi berlebihan terhadap peristiwanya,” lanjutnya.
Sejumlah pihak diduga memanfaatkan momentum langka ini untuk tampil dan eksis, alih-alih membela prinsip jurnalistik. Jika benar, maka itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap idealisme profesi: menyampaikan kebenaran dan memperjuangkan keadilan.
Dalam konteks ini, keributan soal ID wartawan tampak tidak relevan. Yang lebih penting adalah menjaga proporsionalitas dalam menyikapi peristiwa, serta menghindari menjadikan insiden biasa sebagai panggung pencitraan.
