JAKARTAMU.COM | Kebijakan sekolah gratis di lingkungan Muhammadiyah DKI Jakarta diminta dihentikan. Arah layanan pendidikan didorong beralih ke segmen masyarakat menengah. Pemerintah disebut telah menyiapkan skema khusus untuk warga miskin.
“Ke depan sekolah-sekolah Muhammadiyah harus naik level melayani masyarakat menengah ke atas karena untuk masyarakat miskin akan di-back up penuh oleh negara,” kata Dr Ghufron Amirullah dalam acara Halalbihalal Kolaborasi FGM dengan MKKSM DKI Jakarta, Rabu (15/4/2026).
Ghufron yang menjabat Staf Ahli Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi itu menyampaikan harapan agar tidak ada lagi sekolah Muhammadiyah di DKI Jakarta yang mendeklarasikan diri sebagai sekolah gratis. Kebijakan tersebut disampaikan sebagai bagian dari penyesuaian peran antara negara dan penyelenggara pendidikan swasta.
Ia menjelaskan, pemerintah telah menjalankan program pendidikan yang menyasar kelompok masyarakat paling bawah, terutama keluarga dalam desil 1 (sangat miskin) dan desil 2 (miskin). “Pemerintah telah merealisasikan Sekolah Rakyat untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem,” ujarnya.
Hingga saat ini, 166 Sekolah Rakyat telah beroperasi di 34 provinsi dan 131 kabupaten/kota, dengan total 15.954 siswa, didukung 2.218 guru dan 4.889 tenaga kependidikan. Program ini ditujukan untuk memperluas akses pendidikan dasar bagi kelompok yang selama ini bergantung pada bantuan sosial.
Selain itu, pemerintah juga mengembangkan program Sekolah Garuda. Skema ini terdiri dari pembangunan sekolah baru di wilayah dengan keterbatasan akses pendidikan serta penguatan SMA/MA yang sudah ada melalui program transformasi.
Targetnya, hingga 2029 akan dibangun 20 Sekolah Garuda Baru, dengan empat sekolah mulai beroperasi pada tahun ajaran 2026/2027, serta pembentukan 80 Sekolah Garuda Transformasi.
Dalam kerangka kebijakan tersebut, pembagian kelompok masyarakat menjadi acuan penentuan sasaran program. Data Badan Pusat Statistik mencatat kelompok miskin berada pada penghasilan di bawah Rp 535.547 per kapita per bulan. Kelompok rentan berada pada kisaran Rp 535.548 hingga Rp 1,2 juta per bulan, sedangkan kelompok bawah di perkotaan memiliki penghasilan rumah tangga antara Rp 1,2 juta hingga Rp 3,5 juta per bulan.
Kelompok desil 1 dan 2 menjadi prioritas intervensi pemerintah melalui program pendidikan gratis. Sementara itu, kelompok desil berikutnya diarahkan untuk mengakses layanan pendidikan yang disediakan oleh masyarakat, termasuk lembaga pendidikan swasta.
