SEKITAR tahun 1920-an, di hamparan sawah Bandung yang luas, Soekarno muda berjalan menelusuri kehidupan rakyat kecil di Hindia Belanda. Ia bertemu dengan seorang petani sederhana bernama Pak Marhaen. Petani itu bekerja keras mengolah lahannya sendiri, memiliki cangkul dan bibit, namun penghasilannya hanya cukup untuk hidup sehari. Ia mandiri, tetapi tetap miskin karena sistem ekonomi yang tidak berpihak pada rakyat kecil.
Kisah itu kembali relevan ketika pemerintah meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp335 triliun. Program ini, menurut banyak kalangan, sarat konflik kepentingan politik dan ekonomi. Skemanya lebih menyerupai proyek mercusuar ketimbang layanan publik yang efektif.
“Dalam satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran, banyak program mengejutkan yang biayanya fantastis. Salah satunya MBG,” kata Mayjen TNI (Purn) Jan Pieter Ate, M.Bus., M.A. dari Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IP-KI) dalam Dialog Kebangsaan bertajuk “Satu Tahun Pemerintahan Prabowo: Sulitnya Melepas Sihir Jokowi” di kantor Liranews.com, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (24/10/2025).
Menurut Jan Pieter, jika tujuan MBG adalah mengurangi stunting, maka perbaikan gizi harus dimulai dari rumah. “Anak-anak gizinya kurang karena memang dari rumah makanannya tidak bergizi,” ujarnya. Ia menambahkan, warga di desa sebenarnya memiliki sumber daya—tanah, lahan, dan waktu—namun tidak produktif karena kurang dukungan.
“Semiskin-miskinnya orang di kampung, mereka punya rumah, punya tanah. Tapi lahannya dibiarkan tumbuh ilalang. Pemerintah seharusnya membantu mereka menjadi produktif: beri bibit, pelatihan, teknologi pertanian, atau ternak kecil seperti ayam. Kalau mereka mandiri, punya pangan sendiri, stunting akan hilang dengan sendirinya,” tegas Jan Pieter.
IP-KI, organisasi yang merupakan kelanjutan dari Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia yang didirikan pada 1954 oleh tokoh-tokoh seperti AH Nasution dan Gatot Subroto, terus mendorong kedaulatan rakyat dalam ekonomi. Bagi mereka, menurunkan stunting bukan soal bagi-bagi makanan, tapi soal mengembalikan kemandirian rakyat atas tanah dan hasil kerjanya sendiri.
