JAKARTAMU.COM | Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (INFUS) Gde Sriana Yusuf menilai satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto masih berada di bawah bayang-bayang sistem kekuasaan lama. Menurutnya, “sihir Jokowi” bukan terletak pada kharisma pribadi, melainkan pada warisan struktur oligarki yang melekat kuat dalam birokrasi, partai politik, dan komunikasi publik.
Dalam politik Indonesia, dinasti kekuasaan telah menjelma menjadi hal lazim. Dari pusat hingga daerah, jabatan diwariskan kepada keluarga sendiri, menyingkirkan prinsip meritokrasi. Akibatnya, generasi muda yang cakap, kritis, dan berintegritas sering terhambat masuk politik karena tidak memiliki modal atau koneksi. Banyak dari mereka akhirnya memilih jalan lain—aktivisme sosial, kewirausahaan, atau bahkan meninggalkan negeri.
Baca juga: Stunting Tak Akan Turun dengan Makan Bergizi Gratis
Kondisi ini terjadi di tengah klaim pemerintah tentang pertumbuhan ekonomi 5,12 persen pada kuartal kedua 2025 kendati tidak diikuti peningkatan kesejahteraan rakyat. Harga pangan tetap tinggi, daya beli stagnan, dan pengangguran kaum muda belum turun.
Dalam sistem yang kian dikuasai segelintir elite, Gde Sriana mengingatkan kembali pemikiran Aristoteles tentang oligarki: pemerintahan yang buruk karena hanya menguntungkan sedikit orang. Pemikir modern seperti Jeffrey Winters pun menegaskan bahwa oligarki selalu berorientasi pada kekayaan dan kekuasaan, sehingga bertentangan dengan semangat demokrasi.
“Jadi kita mungkin sudah sering mendengar istilah Sihir Jokowi, tapi yang lebih berbahaya itu bukan kharisma pribadinya, melainkan sistem pemerintahan yang ditinggalkannya,” ujar dia dalam Dialog Kebangsaan bertema “Satu Tahun Pemerintahan Prabowo Subianto: Sulitnya Melepas Sihir Jokowi” di kantor Liranews.com, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (24/10/2025).
Baca juga: Mantan Wakapolri: Polisi Berseragam Perlu Dibiasakan Naik Transportasi Umum
Menurut Gde, selama satu dekade kekuasaan Jokowi telah terbentuk apa yang ia sebut “Oligarki Hybrid”—perpaduan antara modal, birokrasi, partai politik, dan komunikasi publik. “Oligarki kombinasi ini sangat dahsyat,” katanya. Ia menjelaskan, birokrasi hari ini bukan lagi sekadar petugas administrasi yang melayani publik, melainkan penjaga kepentingan lama yang memastikan pola kekuasaan sebelumnya tetap bertahan.
Dalam konteks itu, Prabowo dipandang masih menghadapi potensi ancaman dari birokrasi warisan pemerintahan Jokowi. Gde juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dianggap memperkuat pola lama. Sebagian unit pelaksana program itu, kata dia, dikelola aparat TNI dan Polri, sementara muncul lembaga baru bernama Badan Gizi Nasional (BGN) yang tumpang tindih dengan tugas Kementerian Kesehatan.
Padahal, menurutnya, peningkatan gizi masyarakat seharusnya cukup menjadi domain Kementerian Kesehatan melalui dinas-dinas di daerah yang bekerja sama dengan lembaga pemerintah lain. “Kebijakan soal gizi mestinya fokus pada regulasi pangan, standar kualitas gizi sekolah, dan program nasional yang efektif, bukan lewat pembentukan badan baru yang justru menambah beban birokrasi,” ujar Gde Sriana. (*)
