JAKARTAMU.COM | Kepercayaan publik terhadap Muhammadiyah menunjukkan tren positif dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi ini dinilai harus segera direspons dengan peningkatan kualitas, terutama pada sektor pendidikan yang menjadi salah satu pilar utama gerakan tersebut.
“Ketika akhir-akhir ini kita melihat kepercayaan publik meningkat, maka tuntutan terhadap kualitas juga ikut naik. Muhammadiyah harus menjawab itu dengan keunggulan nyata,” kata Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq dalam acara halalbihalal di Perguruan Muhammadiyah Tebet Timur, Selasa (31/3/2026).
Fajar menyebut, arah kebijakan pendidikan nasional yang dijalankan bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti berada dalam kerangka pemerataan. Presiden Prabowo Subianto, kata dia, memberi penekanan pada keadilan akses dan layanan pendidikan.
“Arahan Bapak Presiden Prabowo jelas, kebijakan pendidikan harus berkeadilan. Tidak boleh ada kesenjangan akses, perhatian, dan pelayanan antara sekolah negeri dan sekolah swasta,” ujarnya.

Pemerintah mulai menerapkan sejumlah langkah untuk menjaga keseimbangan tersebut. Salah satunya melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang redistribusi guru ASN PPPK. Aturan ini membuka ruang bagi guru untuk kembali mengajar di sekolah asal, termasuk sekolah swasta.
“Kebijakan ini penting untuk menjaga kekuatan SDM di sekolah swasta, termasuk sekolah-sekolah yang dimiliki Muhammadiyah,” kata Fajar.
Selain itu, pemerintah sedang merancang konsep sekolah terintegrasi dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah atas. Skema ini diarahkan untuk memastikan kesinambungan proses belajar dalam satu sistem yang saling terhubung.
“Kita ingin memastikan kesinambungan pendidikan dalam satu sistem yang utuh,” ujarnya.
Dalam konteks lembaga pendidikan Muhammadiyah, Fajar menilai diperlukan pergeseran orientasi. Jumlah peserta didik tidak lagi menjadi satu-satunya ukuran, melainkan kualitas layanan dan daya saing sekolah.
“Sekolah Muhammadiyah harus semakin inovatif dan adaptif. Fokusnya pada kualitas dan kemampuan menjangkau segmen kelas menengah ke atas,” ucapnya.
Ia juga memaparkan hasil survei media sosial yang menunjukkan sekitar 90 hingga 92 persen responden memiliki pandangan positif terhadap Muhammadiyah, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Hampir setengah dari responden tersebut berasal dari kalangan non-Muhammadiyah.
“Ini menunjukkan Muhammadiyah diterima secara luas oleh berbagai lapisan masyarakat,” kata Fajar.
Menurutnya, tingginya tingkat kepercayaan publik tersebut menjadi tanggung jawab yang harus dijawab melalui peningkatan mutu layanan dan inovasi berkelanjutan.
“Kepercayaan itu sudah tinggi. Muhammadiyah harus menjawabnya dengan kualitas, inovasi, dan pelayanan terbaik,” ujarnya.


