JAKARTAMU.COM | Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menerima tujuh kepala desa untuk membahas pembangunan desa dan integrasi data desa lintas kementerian. Pertemuan itu menegaskan peran desa sebagai fondasi pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan nasional.
“Desa memiliki posisi strategis dalam pembangunan nasional sehingga dimasukkan Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita,” kata Viva Yoga saat menerima para kepala desa di Ruang Kerja Gedung C, Kompleks Kantor Kementerian Transmigrasi, Kalibata, Jakarta, Senin (26/1/2026).
Para kepala desa tersebut menyampaikan hasil undangan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terkait rencana penerapan satu data desa. Sistem ini akan menghimpun seluruh informasi desa dalam satu aplikasi terpadu, termasuk data bantuan dan subsidi dari berbagai kementerian, seperti Kementerian Transmigrasi. Integrasi data dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih program dan memastikan bantuan tepat sasaran.
Viva Yoga menyambut baik gagasan tersebut. Menurut dia, visi membangun dari desa sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang menempatkan desa sebagai penggerak awal pembangunan wilayah. “Pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan dimulai dari desa,” ujarnya.
Ia menjelaskan, program transmigrasi yang berjalan sejak era Presiden Soekarno telah melahirkan ribuan wilayah administratif baru. Hingga kini, tercatat 1.567 desa, 466 kecamatan, 116 kabupaten, serta tiga provinsi—Sulawesi Barat, Kalimantan Utara, dan Papua Selatan—tumbuh dari kawasan transmigrasi. “Perkembangan wilayah selalu berawal dari desa,” kata Viva Yoga.
Di kawasan transmigrasi, desa berfungsi sebagai penggerak ekonomi sekaligus sentra produksi pangan. Viva Yoga mencontohkan Desa Telang Rejo di Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, yang menjadi lumbung pangan karena produktivitas padinya tinggi. Kondisi serupa juga terlihat di desa-desa lain dengan keunggulan komoditas buah, sayuran, dan tanaman industri.
Kementerian Transmigrasi, lanjutnya, bertugas memberdayakan desa-desa di kawasan transmigrasi agar organisasi desa kuat dan masyarakatnya sejahtera. Bantuan yang diberikan diarahkan untuk menjawab kebutuhan dasar, terutama infrastruktur. “Bantuan dimanfaatkan untuk pembangunan jalan desa sehingga akses perekonomian menjadi lebih lancar,” ujarnya.
Selain infrastruktur, persoalan kepemilikan lahan juga menjadi tantangan yang kerap dihadapi desa. Sengketa lahan sering muncul akibat status tanah yang belum jelas. Untuk itu, Kementerian Transmigrasi berkoordinasi dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional serta Kementerian Kehutanan, guna menyelesaikan persoalan lahan hingga sertipikat hak milik diterbitkan. “Langkah ini dilakukan agar Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dapat diwujudkan,” tegas Viva Yoga.
