JEJAK intrik dalam pergantian kekuasaan Mataram Islam selalu hadir berulang. Setiap pergantian dinasti kerap mengundang campur tangan kekuasaan di atasnya, sejak era kolonial Belanda hingga Negara Republik Indonesia. Suksesi yang tak mulus menjadi pola historis yang melekat, bahkan kerap berujung pada peperangan dan penyusutan entitas kekuasaan.
Sejarah mencatat setidaknya tiga perang besar yang dikenal sebagai Perang Suksesi. Setelah mangkatnya Amangkurat II, tahta beralih kepada Pangeran Puger yang bergelar Pakubuwono I (1704–1719). Pada masa inilah Perang Suksesi I meletus (1704–1707). Penggantinya, Amangkurat IV (1719–1726), memicu Perang Suksesi II (1719–1723).
Pakubuwono II (1726–1749), penerus Amangkurat IV, memindahkan pusat kekuasaan dari Kartasura ke Surakarta pada 17 Februari 1745. Namun, pada penghujung kekuasaannya kembali meletus Perang Suksesi III (1746–1757) yang berujung pada lahirnya Kasultanan Yogyakarta melalui Perjanjian Giyanti (1755) dan Kadipaten Mangkunegaran melalui Perjanjian Salatiga (1757), pada masa pemerintahan Pakubuwono III (1749–1788).
Menariknya, tiga tokoh utama dalam peristiwa pemecahan Mataram—Pakubuwono III, Mangkubumi yang kelak bergelar Sultan Hamengkubuwono I, dan RM Said yang kemudian menjadi Mangkunegara I—merupakan kakak beradik, putra Amangkurat IV. Ketiganya menjadi penguasa, tetapi harus menerima perpecahan sebagai realitas pahit sejarah.
Baca juga: Masa Depan Keraton Surakarta dan Yogyakarta
Sejak 1755–1757, tahta Keraton Surakarta berada di tangan Pakubuwono III, Kasultanan Yogyakarta dipimpin Hamengkubuwono I, sementara Mangkunegara I menata Kadipaten Mangkunegaran sebagai entitas otonom dalam lingkup pengaruh Kasunanan Surakarta. Ketiga monarki turunan Mataram Islam itu memiliki wilayah masing-masing: Kasunanan Surakarta sekitar 5.000 km², Kasultanan Yogyakarta sekitar 3.000 km², dan Kadipaten Mangkunegaran sekitar 2.000 km².
Pakualaman muncul kemudian, pada masa peralihan kekuasaan dari Belanda ke Inggris di bawah Thomas Stamford Raffles (1811–1816). Dipimpin Pangeran Notokusumo—adik Hamengkubuwono I—yang bergelar Sri Paduka Pakualaman I, wilayahnya hanya meliputi sebagian Adikarto (kini Kulon Progo) seluas sekitar 777 km², menjadikannya entitas terkecil dari empat monarki Mataram hingga hari ini.
Perebutan tahta sering kali dipicu kebimbangan raja dalam menentukan pengganti. Hingga akhir abad ke-19, hampir semua konflik suksesi Mataram mengundang intervensi pemerintah kolonial Belanda. Ketiadaan kebakuan angger-angger atau konvensi adat keraton membuka ruang multitafsir yang sarat kepentingan, menempatkan generasi penerus dalam ketidakpastian legitimasi.
Atas nama stabilitas, ketertiban, dan keamanan—rust en orde—pemerintah kolonial justru menjadi pihak yang “memaksa” para pihak bertikai untuk berbagi kekuasaan, meski konsekuensinya adalah penyusutan wilayah dan kewenangan monarki.
Baca juga: Bara Api Suksesi Keraton Kasunanan Surakarta
