JAKARTAMU.COM | Sebanyak 344 guru besar dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia menyuarakan kekhawatiran atas krisis multidimensi yang dihadapi Indonesia. Dalam pernyataan yang dirilis pada 1 September 2025, para guru besar yang tergabung Aliansi Akademisi Peduli Indonesia menilai jurang antara elite penyelenggara negara dan rakyat semakin lebar. Hukum dan kebijakan publik hanya dipakai untuk memperkuat kekuasaan.
Aliansi menyoroti lemahnya tiga pilar negara hukum, yaitu demokrasi, moralitas dan hak asasi manusia, serta independensi lembaga peradilan. Ketiganya dianggap tidak lagi mampu melindungi warga dari kesewenang-wenangan penguasa.
“Pilar negara hukum melemah, sementara rakyat menghadapi kemiskinan, menurunnya daya beli, hingga kehilangan harapan,” tulis pernyataan tersebut.
Baca juga: Muhammadiyah: Kapolri Wajib Mundur atau Dicopot
Para akademisi juga mengkritik penggunaan data pemerintah yang dianggap membingungkan karena berbeda dengan hasil survei lembaga independen dan badan dunia. Kebijakan fiskal pusat maupun daerah disebut kerap memberatkan rakyat, misalnya dengan kenaikan pajak yang berlipat. Situasi itu diperburuk oleh industri yang tutup, PHK meluas, serta biaya pendidikan yang semakin mahal.
Dalam pandangan mereka, arah pembangunan saat ini lebih menekankan pada eksploitasi sumber daya alam ketimbang pengembangan manusia. Hal tersebut dinilai tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam ruang hidup masyarakat adat dan keberlanjutan ekosistem.
Aliansi Akademisi Peduli Indonesia juga menilai respons pemerintah terhadap aksi masyarakat sipil dan mahasiswa terlalu represif. Demonstrasi yang menyuarakan kepentingan rakyat kerap dilabeli sebagai anarkis atau dituding didanai asing.
”Pembungkaman media dan kebebasan berekspresi warga sudah terjadi dalam berbagai bentuk,” tegas mereka.
Baca juga: KAHMI Kecam Kekerasan Aparat, Desak Investigasi Independen atas Kematian Affan Kurniawan
Melalui pernyataan ini, para akademisi mengajukan tujuh desakan utama kepada pemerintah. Pertama, merestrukturisasi kabinet dan jabatan pemerintahan agar lebih efisien, dengan meninjau kembali pengangkatan pejabat yang tidak berlandaskan kompetensi dan integritas.
Kedua, menata ulang politik anggaran agar berpihak pada kebutuhan rakyat, termasuk dengan menghentikan pungutan berlebihan dan meninjau kembali gaji serta fasilitas besar bagi pejabat negara maupun direksi BUMN.
Ketiga, pemerintah diminta meninjau ulang berbagai regulasi yang dibuat secara instan dan sarat kepentingan, serta segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. Keempat, memperkuat pemberantasan korupsi, gratifikasi, dan bentuk kecurangan lain yang merugikan rakyat.
Kelima, Aliansi menolak pemberlakuan darurat sipil atau militer yang berpotensi represif terhadap masyarakat sipil, dan menegaskan tindakan tegas hanya pantas diberikan kepada provokator kerusuhan. Keenam, pemerintah diimbau tidak menyesatkan sejarah dan tidak mereduksi simbol kehormatan negara dengan pemberian penghargaan secara massal kepada kelompok dekat kekuasaan.
Terakhir, mereka mendesak penghentian segala bentuk diskriminasi rasial maupun kekerasan berbasis gender.
Aliansi Akademisi Peduli Indonesia menutup pernyataannya dengan ajakan agar pemerintah segera memulihkan keadaan dan mengembalikan arah kebijakan sesuai dengan kepentingan rakyat dan masa depan bangsa.
