MUHAMMADIYAH lebih cepat dan tangkas ketimbang lembaga negara atas serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran. Muhammadiyah telah menyatakan sikap tegas mengutuk serangan tersebut dan meminta PBB memberikan sanksi atas pelanggaran hukum internasional dan Hak Asasi Manusia (HAM).
Sebaliknya, Pemerintah Indonesia belum memberikan respons, kecuali menawarkan diri sebagai juru damai, yang justru memantik tertawaan. Sikap ragu-ragu dan lamban negara itu patut diduga adalah akibat langkah blunder masuk Board of Peace (BoP) bentukan AS dan memiringkan kepala ke arah Israel, yang selama ini tidak punya hubungan diplomatik.
Sejak Orde Baru dan era reformasi peran AS memang cukup besar. Tetapi keberadaan Indonesia di badan semacam Board of Peace yang diinisiasi Presiden AS Donald Trump, kian menunjukkan dominasi AS atas Indonesia. Maka itu tidak perlu heran kalau sikap Indonesia terkesan hanya “membebek”.
Padahal jika dilihat dari sejarah, peran AS sejak tumbuhnya gerakan nasionalisme dan islamisme di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, tidaklah besar, malah cenderung negatif. AS tidak atau kurang memahami pergerakan menuju kemerdekaan RI. Sebagai hasil perluasan kolonialisme sekaligus imperialis Eropa, AS menganggap persoalan Indonesia cukup ditangani sekutunya, Inggris dan terutama Belanda.
Netralitas AS ditunjukkan terhadap kebangkitan nasionalisme di Indonesia yang dijiwai Islam. Namun sikap AS makin terang dalam menanggapi Proklamasi Indonesia yang mempercayai asupan informasi sepihak dari Belanda, dan mendukungnya kembali ke Indonesia.
Polesan diplomasi netral itu berubah hanya dalam hitungan bulan. Amerika Serikat memberi dukungan nyata kepada satu divisi tentara Belanda—sekitar 7.000 personel—melalui bantuan pendidikan, latihan, serta peralatan dan persenjataan. Dukungan tersebut menjadi bagian dari babak awal ketegangan pascakemerdekaan yang berujung pada benturan bersenjata di berbagai daerah.
Ledakan perlawanan paling keras terjadi di Surabaya. Tentara rakyat bersama para santri, dengan persenjataan seadanya, menghadapi pasukan Inggris yang datang bersama tentara hasil latihan Marinir Amerika Serikat. Inggris kemudian menarik mundur pasukannya—yang banyak berasal dari India dan Gurkha—setelah menyadari perlawanan tak mudah dipatahkan.
Sejak 1945 hingga semester pertama 1948, Amerika Serikat bergerak plin-plan. Washington nyaris terlambat membaca kenyataan bahwa nasionalisme Indonesia bukanlah komunisme yang digerakkan Uni Soviet. Peta dunia pasca-Perang Dunia II memang memasuki babak Perang Dingin, dan setiap gejolak di Asia dibaca dalam kacamata pertarungan ideologi.
Pada akhirnya Amerika Serikat menekan Belanda agar berunding melalui Komisi Tiga Negara. Australia turut mendesak agar persoalan Indonesia dibawa ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sidang mengenai Indonesia berlangsung berulang kali, dengan dukungan Australia, India, Rusia, serta negara-negara Arab seperti Mesir, Suriah, dan Irak.
Belanda akhirnya menyerahkan kedaulatan melalui perundingan bilateral di Den Haag. Bentuk negara serikat yang lahir dari kesepakatan itu tak bertahan lama. Mosi integral Mohammad Natsir meruntuhkan konstruksi federal, disusul pembubaran Negara Indonesia Timur dan Negara Borneo—warisan politik Gubernur Jenderal terakhir Belanda, Hubertus van Mook.
Tahun 1963, Indonesia memangku kembali Papua Barat yang saat itu disebut Irian Barat. Amerika Serikat kembali memainkan peran, kali ini dengan menekan Belanda agar tak melanjutkan konfrontasi. Washington membaca kesiapan militer Indonesia yang diperkuat bantuan Uni Soviet pada tiga matra angkatan bersenjata.
Uluran diplomasi Amerika pada masa itu datang dari pemerintahan Partai Demokrat di bawah Presiden John F. Kennedy. Konstelasi tersebut berbeda dari citra presiden-presiden Republik seperti George Bush senior, George W. Bush, hingga Donald Trump.
Indonesia memang tak bisa menghapus jejak negara-negara pemenang Perang Dunia II yang mendorong perubahan peta kolonialisme. Namun Indonesia juga bukan Filipina yang kemerdekaannya berada dalam bayang-bayang Amerika Serikat. Bagi Barat, Indonesia sempat dicurigai sebagai bentukan fasisme Jepang. Mereka mengabaikan fakta bahwa Soekarno dan Mohammad Hatta membangun jejaring luas dengan kekuatan politik Islam dan kelompok pemuda revolusioner di bawah kendali Sutan Syahrir.
Jejak historis Amerika Serikat sejak kemerdekaan RI tetap terasa hingga kini. Indonesia memiliki jalur diplomasi dengan blok di luar Barat, dan pilihan politik luar negeri bebas aktif menjadi pedoman resmi negara. Gerakan Non-Blok adalah simpul sejarah itu. Pertanyaannya, apakah arah tersebut masih dipegang teguh, atau perlahan bergeser dalam konfigurasi geopolitik mutakhir yang kembali memanas? (*)
