Oleh Joko Sumpeno | Jurnalis Senior Jakartamu.com
NARASI sejarah tentang Partai Komunis Indonesia (PKI) kerap dimulai dari 1965. Padahal, akar pergulatan ideologis, pertarungan elite, dan jatuh-bangunnya para tokoh kiri sudah terjadi jauh sebelumnya, bahkan sejak revolusi kemerdekaan. Salah satu yang terlupakan adalah kisah Widarta alias Subandi, Ketua PKI pada 1945–1946, yang akhirnya dieksekusi oleh sesamanya.
Widarta, bersama rekan-rekannya Kartohargo dan Sarjio, menjadi korban konflik internal PKI. Menurut Ruth McVey dalam The Rise of Indonesian Communism (1965), fase 1945–1946 adalah masa rapuh bagi PKI: organisasi masih bergerak bawah tanah, kepemimpinan terpecah, dan ideologi diperebutkan antara garis revolusi radikal dan strategi akomodasi. Dalam pusaran itu, tokoh-tokoh seperti Sudisman dan, kelak, Aidit memilih jalan eliminasi ketimbang kompromi.
Eksekusi Widarta menandai tradisi berdarah dalam tubuh PKI: pembersihan internal untuk menguatkan garis tertentu. Fenomena serupa dapat ditemui dalam gerakan komunis internasional, dari Moskow hingga Tiongkok.
Amir versus Syahrir
Pertarungan ideologi juga tampak pada dua tokoh kunci: Amir Sjarifoeddin dan Sutan Sjahrir. Keduanya berasal dari Partai Sosialis, namun segera berpisah jalan.
Sjahrir, sebagaimana dianalisis Takashi Shiraishi dalam An Age in Motion (1990), memandang Indonesia belum memiliki kelas borjuis-industri, sehingga perjuangan kelas ala Marxisme tidak relevan. Sebaliknya, Amir justru menerjemahkan Marxisme ke dalam perjuangan politik konkret, bahkan memimpin kabinet setelah Sjahrir jatuh.
Namun kabinet Amir hanya bertahan beberapa bulan. Setelah lengser pada Desember 1947, posisi politik kiri terus melemah.
Dari Kabinet Hatta ke Musso
Februari 1948, Mohammad Hatta memimpin kabinet baru yang lebih condong ke PNI dan Masyumi. Golongan kiri tersingkir dari lingkar kekuasaan. Keadaan itu berubah dengan kepulangan Musso dari Moskow, Agustus 1948. Musso menyatukan kekuatan kiri dalam Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang segera berafiliasi dengan PKI.
George McTurnan Kahin dalam Nationalism and Revolution in Indonesia (1952) menekankan bahwa Musso membawa visi “jalan baru” ala Uni Soviet: membentuk front persatuan kelas pekerja dan tani, sekaligus menentang kompromi dengan Barat.
Namun, langkah Musso berbenturan dengan kebijakan pemerintah, terutama program reorganisasi dan rasionalisasi tentara oleh Hatta dan Nasution. Friksi antara Divisi Siliwangi yang “hijrah” dari Jawa Barat dan pasukan lokal di Jawa Tengah memperbesar api.
Pada September 1948, konflik mencapai puncaknya di Madiun. Versi pemerintah menyebut peristiwa itu pemberontakan PKI melawan Republik. Versi lain, seperti dikaji Robert Cribb dalam The Indonesian Killings of 1965–1966 (1990), menekankan adanya dimensi konflik internal militer yang kemudian ditunggangi oleh dinamika politik kiri.
Yang jelas, korban jatuh dari berbagai kalangan. Tokoh-tokoh Islam dan nasionalis, seperti Gubernur Jawa Timur R. Suryo dan ulama Kyai Dimyati dari Tremas, menjadi martir. Kekerasan di Madiun memperdalam jurang antara Islam, nasionalis, dan komunis.
Peristiwa Madiun adalah trauma kolektif yang membentuk imajinasi politik Indonesia selama puluhan tahun. Henk Schulte Nordholt dalam Outward Appearances (1997) menulis, sejak saat itu PKI dicap sebagai pengkhianat bangsa, meski mereka sendiri mengklaim hanya menjalankan garis revolusi.
Ketika 1965 meletus, narasi tentang “PKI menusuk dari belakang” sudah mengakar sejak 1948. Sejarah pun kembali berulang: stigma, eliminasi, dan kekerasan.
Rapuhnya Politik Kiri
Kisah Widarta yang dieksekusi sesama kawan, Amir yang tersingkir dari kekuasaan, hingga Musso yang tewas ditembak di Kediri, memperlihatkan rapuhnya politik kiri di Indonesia: lebih banyak diwarnai konflik internal dan represi eksternal ketimbang konsolidasi.
Namun, seperti ditulis Benedict Anderson dalam Java in a Time of Revolution (1972), komunisme Indonesia bukan sekadar gerakan politik, melainkan juga cermin dari kegagalan republik muda membangun distribusi sosial-ekonomi yang adil.
Maka benar kata pengamat: komunisme tak pernah mati selama ketimpangan sosial terus dipelihara. Sejarah 1948 menjadi pengingat bahwa pertarungan ideologi tak hanya soal gagasan, tapi juga darah dan nyawa. (*)
