JAKARTAMU.COM | Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid meminta pemerintah memanfaatkan penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 sebagai sarana diplomasi untuk meredakan konflik di Timur Tengah. Indonesia dinilai memiliki posisi kuat karena menjadi negara dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia.
Pernyataan itu disampaikan Hidayat Nur Wahid dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Haji dan Umrah RI pada Rabu (11/3/2026).
“Indonesia sebagai pengirim jemaah haji terbanyak dengan 221 ribu jemaah tentu sangat berkepentingan terhadap kelancaran penyelenggaraan haji. Pemerintah bisa menjadikan ini sebagai sarana diplomasi menghadirkan perdamaian dan menghentikan perang,” kata Hidayat.
Ia meminta pemerintah aktif melakukan komunikasi diplomatik dengan Amerika Serikat, Iran, serta negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang terlibat konflik. Menurutnya, penghormatan terhadap ibadah haji dan keselamatan jemaah seharusnya menjadi kepentingan bersama seluruh pihak.
Hidayat juga mengingatkan agar pemerintah tidak terburu-buru mengedepankan wacana pembatalan haji. Arab Saudi sebagai tuan rumah masih melanjutkan seluruh tahapan persiapan. Pendaftaran bagi warga domestik bahkan telah dibuka sejak 4 Maret 2026. Pakistan sebagai negara pengirim jemaah terbesar kedua juga masih mempersiapkan keberangkatan.
Meski demikian, ia menilai pemerintah tetap perlu menyiapkan langkah darurat jika situasi keamanan memburuk. Salah satu opsi yang diajukan adalah mempersingkat masa tinggal jemaah di Arab Saudi apabila eskalasi konflik meningkat.
Skema tersebut pernah dipertimbangkan setelah konflik Israel dan Amerika Serikat dengan Iran pecah beberapa hari setelah puncak haji pada tahun sebelumnya.
Pada kesempatan yang sama, Hidayat menyampaikan apresiasi terhadap perkembangan persiapan haji di dalam negeri. Hingga kini, proses penginputan visa telah mencapai 100 persen dengan penerbitan 198.410 visa atau sekitar 97,58 persen dari total kuota. Layanan akomodasi telah dibayar penuh, kontrak konsumsi mencapai lebih dari 90 persen, dan pembayaran penerbangan telah masuk termin pertama sebesar 35 persen.
Ia juga meminta Kementerian Haji dan Umrah menjaga kualitas layanan agar persoalan yang muncul pada penyelenggaraan haji 1446 H tidak terulang. Distribusi kartu Nusuk, menurutnya, perlu dilakukan sejak jemaah masih berada di embarkasi di Indonesia.
“Jika persiapan berjalan baik dan disampaikan secara jelas kepada publik, calon jemaah akan lebih tenang. Banyak dari mereka menunggu lebih dari dua puluh tahun untuk berangkat. Prioritasnya memastikan haji 1447 H tetap berlangsung aman dan tertib,” ujar Hidayat.
