JAKARTAMU.COM | Pengamat Timur Tengah Dina Y. Sulaeman menilai arah kebijakan Iran setelah Mojtaba Khamenei terpilih sebagai pemimpin tertinggi tidak akan berubah dari garis ideologis yang menolak dominasi Amerika Serikat dan kekuatan Barat. Sikap tersebut telah menjadi fondasi politik luar negeri Republik Islam Iran sejak revolusi 1979.
“Kebijakan luar negeri Iran secara konstitusional menolak penindasan, dominasi asing, dan imperialisme yang diposisikan terutama pada Amerika Serikat,” kata Dina dalam diskusi Forum Guru Besar dan Doktor Insan Cita, Minggu (15/3/2026).
Menurut Dina, prinsip tersebut tertuang dalam konstitusi Iran yang menempatkan perlawanan terhadap dominasi asing sebagai bagian dari identitas negara. Kerangka itu membuat kebijakan luar negeri Iran diarahkan untuk mencegah infiltrasi politik, budaya, dan ekonomi dari negara luar, khususnya Amerika Serikat.
Iran juga memosisikan diri sebagai pendukung kelompok yang disebut mustadha‘fīn atau kaum tertindas. Dalam konsep politik Iran, istilah tersebut merujuk pada masyarakat yang dianggap mengalami penindasan global dan berhadapan dengan kekuatan besar yang disebut mustakbirīn.
Baca juga: Ali Larijani: Ada Skenario Serangan “9/11 Baru” untuk Jadikan Iran Musuh Bersama
Isu Palestina menjadi simbol utama narasi tersebut. Karena itu, sikap Iran terhadap Israel ditempatkan dalam kerangka ideologis perlawanan terhadap apa yang dipandang sebagai penindasan terhadap rakyat Palestina.
Pada saat yang sama, Amerika Serikat menyatakan serangan terhadap Iran dilakukan dengan alasan keamanan. Presiden AS Donald Trump menyebut negaranya menyerang Iran karena menilai Teheran mengancam kepentingan keamanan Amerika.
Dina mempertanyakan argumen tersebut dengan merujuk pada distribusi kekuatan militer Amerika di kawasan Timur Tengah. Ia mencatat sekitar 54 ribu personel militer Amerika Serikat ditempatkan di berbagai negara di kawasan tersebut. “Pertanyaannya, siapa yang sebenarnya merasa terancam,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan doktrin pertahanan Iran yang dikenal sebagai Mosaic Defense yang diterapkan oleh Islamic Revolutionary Guard Corps. Dalam sistem ini, struktur komando militer dibagi ke dalam 31 wilayah, yakni satu komando di Teheran dan 30 komando lain di tiap provinsi.
Pembagian tersebut membuat setiap wilayah memiliki kapasitas militer sendiri, termasuk sistem rudal, drone, intelijen, dan komando operasi. Struktur itu dirancang agar operasi militer tetap berjalan meskipun komunikasi dengan pusat komando terputus.
“Dengan sistem ini, unit-unit militer tetap bisa beroperasi mandiri meskipun pusat komando diserang,” kata Dina.
Ia menilai efektivitas doktrin tersebut terlihat dari kemampuan Iran melancarkan serangan balasan sekitar dua setengah jam setelah wilayahnya diserang.
Guru Besar Geopolitik Timur Tengah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Siti Mutiah Setiawati menyebut masa depan Iran pada era kepemimpinan Mojtaba Khamenei akan sangat ditentukan oleh strategi menghadapi Amerika Serikat dan Israel.
Mojtaba Khamenei terpilih sebagai pemimpin tertinggi Iran pada 11 Maret 2026 setelah ayahnya, Ali Khamenei, tewas dalam serangan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026. Ia menjadi pemimpin tertinggi ketiga dalam sejarah Republik Islam Iran setelah Ruhollah Khomeini dan Ali Khamenei.
Menurut Siti Mutiah, Mojtaba dikenal sebagai tokoh yang jarang tampil di ruang publik, tetapi memiliki pengaruh kuat di kalangan Islamic Revolutionary Guard Corps. Pengaruh tersebut disebut ikut menguatkan dukungan terhadap mantan presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad.
Ia menjelaskan legitimasi Mojtaba berasal dari proses pemilihan oleh Majelis Ahli Iran yang terdiri dari 88 ulama. Dalam sistem pemerintahan Republik Islam Iran yang berlandaskan konsep Velayat-e Faqih, keputusan lembaga tersebut memberikan otoritas besar kepada pemimpin tertinggi.
“Mojtaba memiliki legitimasi yang kuat karena dipilih Majelis Ahli. Itu membuat kepemimpinannya memiliki dasar religius sekaligus politik,” ujar Siti Mutiah.
Baca juga: Ribuan Warga Iran Tumpah Ruah Dukung Pemimpin Baru Ayatollah Mojtaba Khamenei
Ia menilai Mojtaba memiliki sejumlah keunggulan, antara lain latar belakang pendidikan agama di kota Qom serta posisi sosial sebagai ulama yang dihormati. Dalam konteks konflik dengan Barat, ia diperkirakan mempertahankan garis konfrontatif yang telah dijalankan sebelumnya, termasuk memadukan strategi ekonomi dan militer.
Salah satu opsi yang disebut adalah tekanan ekonomi melalui jalur energi global, termasuk kemungkinan menutup Selat Hormuz, yang merupakan salah satu rute utama perdagangan minyak dunia.
Namun, kepemimpinan Mojtaba juga menghadapi kritik. Sejumlah pengamat menilai pergantian dari ayah ke anak memunculkan perdebatan mengenai praktik politik dinasti dalam sistem Republik Islam Iran.
“Beberapa pihak melihat ada kecenderungan politik dinasti karena ia menggantikan ayahnya,” kata Siti Mutiah.
Ia menambahkan situasi keamanan Mojtaba berada dalam tekanan tinggi karena berpotensi menjadi target serangan Amerika Serikat dan Israel. Kondisi tersebut terjadi ketika Iran memasuki fase konflik terbuka dengan kedua negara tersebut.
Siti Mutiah juga menilai perkembangan konflik akan dipengaruhi oleh dinamika diplomasi internasional dan peran organisasi global. Reformasi sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa serta keterlibatan organisasi regional seperti Gulf Cooperation Council, Arab League, dan Organisation of Islamic Cooperation dinilai dapat memengaruhi arah konflik.
Diskusi tersebut juga menyinggung kekhawatiran mengenai kemungkinan eskalasi menuju perang nuklir. Israel disebut pernah mengancam penggunaan senjata nuklir, sementara kemampuan nuklir Iran masih menjadi perdebatan di tingkat internasional.
“Jika kedua pihak menggunakan senjata nuklir, dampaknya tidak hanya pada kawasan, tetapi pada seluruh dunia,” ujar Siti Mutiah.
