JAKARTA, kota yang menjadi jantung republik, sedang dihadapkan pada ujian moral dan konstitusional. Dalam ajang World Artistic Gymnastics Championships 2025 yang dijadwalkan berlangsung pada 19–25 Oktober 2025 mendatang, kehadiran kontingen atlet Israel memicu gelombang penolakan dari berbagai elemen masyarakat dan politik. Penolakan ini bukan reaksi emosional, melainkan sikap politik yang berakar pada sejarah, konstitusi, dan komitmen kemanusiaan bangsa Indonesia.
Indonesia, melalui pembukaan UUD 1945, telah menegaskan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Dukungan terhadap kemerdekaan Palestina adalah bagian dari identitas politik luar negeri kita. Maka, ketika Jakarta—ibu kota negara—berpotensi menjadi tuan rumah bagi negara yang hingga kini terus melakukan genosida, pelanggaran hak asasi manusia dan menolak resolusi perdamaian dunia, kita wajib bertanya: apakah kita masih setia pada prinsip-prinsip itu?
Masyarakat Jakarta dan berbagai pihak, telah menyuarakan penolakan. Mereka menyerukan agar Gubernur DKI Jakarta menyampaikan sikap resmi kepada Pemerintah Pusat. Ini bukan soal menolak olahraga, tetapi menolak normalisasi atas ketidakadilan. Dunia olahraga memang menjunjung netralitas, tetapi netralitas tidak berarti abai terhadap penderitaan dan pelanggaran kemanusiaan.
Jakarta bukan panggung untuk melupakan luka Palestina. Jakarta adalah ruang bagi solidaritas, keadilan, dan keberpihakan terhadap yang tertindas. Kehadiran atlet Israel, dalam konteks ini, bukan sekadar partisipasi, melainkan simbol politik yang bertentangan dengan nurani bangsa.
Kami di Jakartamu.com mendukung sikap-sikap politik yang berpihak pada keadilan. Kami percaya bahwa suara Jakarta harus menjadi gema bagi dunia: bahwa di tengah gemerlap kompetisi internasional, nilai kemanusiaan tetap menjadi kompas utama. (*)
