Oleh Dzulfikar Arifuddin, S.T., M.T. | Wakil Sekretaris Jenderal PP IKA ITS 2024–2028, Sekretaris Dewan Pakar IKA ITS PW Jakarta Raya 2023–2027, Co-Founder Centre for Energy and Innovation Technology Studies (CENITS)
KRISIS pangan dan energi global hari ini bukan lagi soal harga, melainkan soal kedaulatan dan keberlanjutan bangsa. Ketika perubahan iklim, konflik geopolitik, dan ketergantungan impor mempersempit ruang gerak negara, hanya mereka yang mampu mengintegrasikan sistem pangan dan energi secara strategis yang bisa bertahan. Dalam peta baru kekuasaan dunia, kekuatan sejati tidak diukur dari kelimpahan sumber daya, tetapi dari kecerdasan kebijakan dan keteguhan implementasi.
Brasil, Amerika Serikat, Jerman, Denmark, Korea Selatan, Jepang, dan China adalah contoh konkret bagaimana kemandirian energi dan pangan dapat tumbuh dari visi jangka panjang yang konsisten. Mereka tidak sekadar mengubah teknologi, tetapi menata ulang sistem sosial dan ekonominya agar selaras dengan arah pembangunan berkelanjutan.
Amerika Serikat menunjukkan bagaimana regulasi yang tepat bisa menjadi mesin inovasi. Sejak diberlakukannya Renewable Fuel Standard (RFS) pada 2005, perusahaan bahan bakar diwajibkan mencampurkan biofuel ke dalam produk mereka. Dari sana lahir industri bioetanol generasi kedua berbasis limbah pertanian dan selulosa, serta sistem perdagangan kredit karbon melalui skema RINs. Inovasi ini tidak berdiri sendiri, melainkan tumbuh karena adanya sinergi antara kampus, industri, dan pemerintah. Pelajaran yang bisa diambil Indonesia jelas: inovasi dan regulasi tidak boleh berjalan di jalur terpisah. Diperlukan kerangka kebijakan nasional yang memadukan mandat penggunaan energi terbarukan dengan indikator keberhasilan yang terukur.
Di Jerman, transformasi energi tidak berhenti di sektor industri besar. Melalui kebijakan Energiewende, ribuan desa menjadi bagian dari transisi menuju energi terbarukan. Lebih dari sembilan ribu instalasi biogas berdiri di pedesaan, memanfaatkan limbah pertanian sebagai sumber listrik dan pupuk organik. Prinsip ekonomi sirkular diterapkan secara nyata: tidak ada limbah yang terbuang. Keberhasilan ini terjadi karena kebijakan yang memberi harga beli tetap dan insentif bagi energi hijau lokal. Indonesia dapat meniru model serupa dengan menciptakan Desa Energi Sirkular — sebuah satuan ekonomi yang memproduksi pangan, energi, dan lapangan kerja sekaligus.
Denmark memberi pelajaran lain: konsistensi kebijakan dan kepercayaan publik. Selama empat dekade terakhir, arah transisi energinya tidak berubah meskipun berganti pemerintahan. Lebih dari 70 persen energi nasional mereka kini bersumber dari energi terbarukan, terutama angin dan biomassa, sementara sistem pemanas kota (district heating) memanfaatkan energi limbah. Dari sana tumbuh industri pertanian rendah karbon yang justru menjadi keunggulan ekspor. Bagi Indonesia, model seperti ini menunjukkan bahwa transisi hijau hanya bisa berhasil bila kebijakan energi dijalankan lintas periode, diawasi oleh lembaga independen yang menjamin kontinuitasnya.
Brasil mungkin menjadi contoh paling relevan bagi Indonesia. Sejak 1975, lewat program Proálcool, negara itu menjadikan tebu sebagai sumber energi nasional. Lebih dari delapan puluh persen kendaraan baru di sana kini berteknologi flex fuel, bisa memakai bensin maupun etanol murni. Di balik kesuksesan itu terdapat integrasi erat antara sektor pertanian, energi, dan otomotif. Pemerintah memberi jaminan harga beli bagi pabrik bioetanol serta insentif fiskal untuk riset energi biomassa. Pelajaran penting bagi Indonesia adalah perlunya agro-energy cluster—klaster yang menggabungkan produksi pangan dan energi secara simultan dengan dukungan kebijakan lintas sektor.
Sementara itu, Korea Selatan memperlihatkan bagaimana digitalisasi mampu memperkuat ketahanan pangan dan energi. Melalui strategi Digital Green Growth 2050, mereka membangun pertanian cerdas berbasis robotik dan data real time, serta mendorong ekonomi hidrogen sebagai energi masa depan. Semua kebijakan mereka berangkat dari basis data nasional yang terintegrasi. Bagi Indonesia, kebutuhan akan Food and Energy Data Center berskala nasional menjadi mendesak agar kebijakan pangan, energi, cuaca, dan emisi karbon bisa disusun berbasis sains, bukan asumsi.
China melangkah lebih jauh dengan menjadikan kedaulatan pangan dan energi sebagai strategi geopolitik. Undang-Undang Ketahanan Pangan yang baru mengharuskan setiap provinsi menjaga stok minimum pangan. Di sisi energi, Energy Transition Plan 2035 mempercepat pembangunan pembangkit terbarukan dan hidrogen. Melalui integrasi big data, kecerdasan buatan, dan citra satelit, China dapat memprediksi produksi dan konsumsi nasional secara presisi. Konsep “kedaulatan data” menjadi fondasi dari kedaulatan pangan dan energi. Indonesia perlu mengarah ke sistem pemantauan serupa agar tidak lagi terjebak dalam defisit stok yang tak terduga.
Blueprint Nusantara
Tujuh negara ini memperlihatkan jalur berbeda tetapi benang merahnya sama. Mereka berani mengambil keputusan besar, konsistensi lintas pemerintahan, dan keberpihakan pada ilmu pengetahuan serta inovasi. Keberhasilan mereka bukan kebetulan, melainkan buah rancangan yang berjalan dari laboratorium ke industri, dari petani ke pasar, dari kebijakan ke perilaku masyarakat.
Brasil tidak hanya memproduksi bioetanol, tetapi membangun ekosistem riset dan industri yang saling menopang. Jerman tidak sekadar mengubah bahan bakar, melainkan membangun kesadaran kolektif bahwa energi hijau adalah tanggung jawab sosial. China mengubah data menjadi senjata strategis untuk memastikan kedaulatan pangan. Indonesia kini berada di titik yang sama pentingnya: sebuah persimpangan sejarah di mana krisis global bisa dibaca sebagai peringatan sekaligus peluang.
Sampai hari ini, setiap kementerian berbicara dengan visi masing-masing—Pertanian tentang swasembada, ESDM tentang bauran energi, Perindustrian tentang hilirisasi, Keuangan tentang insentif fiskal. Semuanya benar namun belum terjalin dalam satu orkestra kebijakan. Padahal, integrasi lintas sektor inilah yang menjadi fondasi bagi “Blueprint Nusantara”, rancangan besar menuju kedaulatan pangan dan energi Indonesia.
Kemandirian sejati hanya akan lahir dari komunitas lokal yang kuat, dari desa yang menjadi satuan produksi pangan dan energi sekaligus. Inovasi harus adaptif terhadap iklim tropis dan budaya Indonesia, sementara keputusan publik harus berbasis data yang akurat. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan perguruan tinggi harus diarahkan untuk riset terapan yang langsung memberi dampak ke lapangan.
Kini Indonesia berdiri di persimpangan antara menjadi penonton perubahan global atau menjadi arsitek masa depan sendiri. Krisis pangan, fluktuasi harga minyak, dan tekanan iklim adalah tantangan sekaligus peluang. Dengan iklim tropis yang produktif sepanjang tahun dan kekayaan biomassa yang melimpah, Indonesia memiliki modal yang tak dimiliki banyak negara. Tebu, singkong, sawit, limbah padi, hingga mikroalga laut dapat menjadi bahan baku energi hijau berkelanjutan bila dikelola sebagai portofolio nasional.
Momentum ini menuntut lompatan, bukan langkah kecil. Seperti yang ditunjukkan Brasil dengan tebu, Jerman dengan desa energinya, Jepang dengan efisiensi industrinya, dan China dengan datanya, keberhasilan muncul ketika negara berani menata ulang sistemnya. Indonesia pun bisa membangun ekosistem bioekonomi terpadu yang meniru keberhasilan global, tetapi tetap berakar pada realitas tropisnya sendiri.
Negara maju bukan karena melimpah sumber daya, melainkan karena mampu menyusun sistem yang cerdas, konsisten, dan berpihak pada inovasi. Kini giliran Indonesia menulis ulang blueprint masa depannya di persimpangan antara pangan dan energi. Dunia sedang bergerak menuju ekonomi hijau dan pasokan pangan aman, dan Indonesia memiliki keduanya. Apakah kita siap menjadikannya peluang strategis, atau hanya akan membiarkannya lewat begitu saja? (*)
