JAKARTAMU.COM | Gedung Badan Informasi Geospasial (BIG) di Cibinong yang biasanya tenang kini mendadak riuh. Center for Budget Analysis (CBA) baru saja melempar bola panas ke arah koridor Kejaksaan Agung di Jakarta Selatan. Isunya bukan sekadar angka-angka mati di atas kertas anggaran, melainkan dugaan aroma tak sedap dalam proyek pengadaan data geospasial dasar dan peta rupabumi Indonesia (RBI) wilayah Sulawesi. Nilainya fantastis: Rp372,8 miliar.
Pangkal persoalannya bermula dari pengumuman pemenang proyek pada Januari 2024. Dari hasil penelusuran Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, ditemukan pola yang dianggap janggal dalam pembagian “kue” anggaran tersebut. Dua paket raksasa ternyata jatuh ke pelukan satu perusahaan yang sama, yakni PT Pratama Persada Airborne. Perusahaan ini mengantongi nilai kontrak jumbo mencapai Rp365,4 miliar untuk pengerjaan peta skala 1:5.000 kelas 2 dan 3 menggunakan teknologi radar serta citra satelit resolusi tinggi.
Sementara itu, sisanya yang “hanya” bernilai Rp7,4 miliar dikelola oleh PT Karvak Nusa Geomatika untuk pemetaan kelas 1 berbasis kamera udara metrik dan Lidar. Ketimpangan nilai kontrak dan dominasi satu bendera perusahaan inilah yang memicu kecurigaan adanya praktik yang tidak sehat dalam proses lelang di lembaga yang dipimpin Muh Aris Marfai tersebut.
Uchok tidak hanya mempersoalkan prosedur tender. Ia menarik urusan ini ke wilayah yang lebih sensitif: kedaulatan data nasional. Secara teoretis, data geospasial adalah tulang punggung pertahanan dan perencanaan ekonomi. Dalam buku Geospatial Intelligence karya Robert M. Clark (2020), ditekankan bahwa akurasi dan kontrol atas data spasial merupakan instrumen krusial bagi keamanan nasional. Jika data ini bocor atau dikelola secara serampangan melalui praktik subkontrak kepada pihak asing, taruhannya adalah rahasia militer dan titik koordinat sumber daya alam yang strategis.
Kekhawatiran CBA ini beralasan. Teknologi airborne synthetic aperture radar (SAR) yang digunakan dalam proyek ini mampu menembus awan dan vegetasi untuk memetakan permukaan bumi secara detail. Spesifikasi teknis yang sangat canggih ini seharusnya dibarengi dengan transparansi hasil pekerjaan yang bisa diverifikasi publik. Namun, hingga Maret 2026 ini, hasil dari proyek ratusan miliar tersebut diklaim CBA masih belum diketahui secara luas oleh masyarakat.
Secara yuridis, Kejaksaan Agung didorong untuk masuk memeriksa apakah ada penyalahgunaan wewenang sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. CBA meminta jaksa penyidik memanggil Kepala BIG, Muh Aris Marfai, guna mengklarifikasi efektivitas penggunaan teknologi dan kesesuaian output dengan kontrak yang ada.
Pemeriksaan ini dianggap penting untuk memastikan bahwa dana APBN tidak menguap begitu saja tanpa hasil yang konkret. Apalagi, pemetaan wilayah Barat skala 1:5.000 merupakan proyek strategis nasional untuk memenuhi kebutuhan rencana tata ruang yang akurat. Jika data yang dihasilkan tidak sesuai spesifikasi atau proses pengadaannya terindikasi main mata, maka dampak kerugiannya bersifat jangka panjang bagi perencanaan pembangunan nasional.
Di sisi lain, Kejaksaan Agung juga diminta menelusuri kemungkinan adanya praktik pinjam bendera atau subkontrak kepada entitas asing oleh perusahaan pemenang. Isu ini menjadi krusial mengingat data geospasial dasar mengandung informasi sensitif mengenai potensi kekayaan alam di perut bumi Sulawesi. Tanpa kontrol ketat, proyek pemetaan ini bisa berubah menjadi jalur intelijen ekonomi bagi pihak luar.
Kini, bola ada di tangan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Akankah penyidik di gedung bundar menindaklanjuti laporan CBA dan memanggil nakhoda BIG untuk memberikan keterangan? Publik kini menunggu peta hukum yang jelas dari sebuah proyek yang sedari awal sudah tampak buram di langit Sulawesi. []
